Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Berita » Sinergi Pemerintah-Perguruan Tinggi-Perbankan, DKP Sulbar Dorong Perikanan Mamuju Lebih Produktif dan Berdaya Saing

Sinergi Pemerintah-Perguruan Tinggi-Perbankan, DKP Sulbar Dorong Perikanan Mamuju Lebih Produktif dan Berdaya Saing

  • account_circle Hms
  • calendar_month Rab, 4 Nov 2026
  • visibility 71
  • comment 0 komentar

Mamuju –PROCLAIMNEWS.ID Di balik potensi besar sektor kelautan dan perikanan Sulawesi Barat, masih terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi nelayan dan pembudidaya ikan kecil, mulai dari keterbatasan akses permodalan hingga tingginya biaya pakan. Menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bersama Pemerintah Kabupaten Mamuju terus memperkuat kolaborasi dengan dunia akademisi dan sektor perbankan guna menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat perikanan.

Komitmen itu tercermin dalam kegiatan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mamuju dengan Universitas Muhammadiyah Mamuju yang dirangkaikan dengan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil, Rabu (4/11/2026), di Wisma Pababari, Wisma Malaqbi Mamuju.

Pertemuan ini turut menjadi bagian dari upaya mendukung visi pembangunan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, bersama Sekretaris Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana, dalam mendorong penguatan ekonomi daerah melalui pengembangan sektor unggulan, termasuk kelautan dan perikanan. Sinergi pemerintah daerah, perguruan tinggi, perbankan, dan masyarakat diharapkan mampu menciptakan sektor perikanan yang lebih produktif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Kepala DKP Sulbar Paparkan Program Strategis untuk Nelayan Mamuju
Kepala DKP Provinsi Sulawesi Barat, Safaruddin, S.DM, hadir memenuhi undangan sekaligus memberikan pemaparan terkait sejumlah program kerja DKP Sulbar yang diarahkan untuk mendukung masyarakat nelayan dan pelaku usaha perikanan di Kabupaten Mamuju.

Dalam pemaparannya, Safaruddin menekankan pentingnya membangun sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten agar berbagai program pembangunan kelautan dan perikanan dapat menjawab kebutuhan riil masyarakat, khususnya nelayan dan pembudidaya ikan skala kecil.

Menurutnya, penguatan sektor perikanan tidak cukup hanya melalui bantuan sarana dan prasarana, tetapi juga harus dibarengi dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, kemudahan akses pembiayaan, serta pendampingan usaha yang berkelanjutan.

“Nelayan dan pembudidaya ikan kecil harus menjadi bagian penting dari pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Kita tidak ingin mereka hanya menjadi penerima bantuan, tetapi bagaimana mereka bisa tumbuh menjadi pelaku usaha yang mandiri, produktif, dan memiliki daya saing. Karena itu, pemerintah harus hadir melalui program yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat,” ungkap Safaruddin.

Ia juga menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah, akademisi, perbankan, dan seluruh pemangku kepentingan merupakan salah satu kunci untuk mempercepat kemajuan sektor perikanan di Sulawesi Barat.

Akses Modal dan Harga Pakan Masih Menjadi Tantangan Pembudidaya
Pelatihan peningkatan kapasitas yang menjadi bagian dari kegiatan ini turut membahas berbagai persoalan yang selama ini dihadapi pembudidaya ikan kecil dalam mengembangkan usahanya.

Beberapa kendala utama yang mengemuka antara lain masih terbatasnya akses permodalan, keterbatasan ketersediaan pakan, serta tingginya harga pakan yang berpengaruh terhadap biaya operasional dan keuntungan usaha budidaya.

Persoalan permodalan menjadi salah satu tantangan penting karena tidak semua pembudidaya memiliki akses yang memadai terhadap lembaga pembiayaan formal. Sementara itu, pakan merupakan komponen biaya produksi yang cukup besar dalam kegiatan budidaya ikan.

Kondisi tersebut membutuhkan perhatian bersama melalui penguatan literasi keuangan, perluasan akses pembiayaan, peningkatan pengetahuan teknis budidaya, serta pengembangan strategi pengelolaan usaha yang lebih efisien.

Kehadiran perwakilan perbankan dalam kegiatan ini diharapkan dapat membuka ruang komunikasi dan memperluas pemahaman para pembudidaya mengenai peluang pembiayaan usaha perikanan.

Kepala DKP Mamuju Buka Kegiatan Secara Resmi
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mamuju ini dibuka secara resmi oleh Kepala DKP Kabupaten Mamuju, Muhammad Yusuf, yang hadir mewakili Bupati Mamuju.

Dalam kesempatan tersebut, Muhammad Yusuf membacakan sambutan Bupati Mamuju sekaligus menandai dimulainya rangkaian kegiatan pelatihan dan penguatan kerja sama antara pemerintah daerah dengan Universitas Muhammadiyah Mamuju.

Penandatanganan MoU tersebut menjadi langkah strategis dalam membangun hubungan kelembagaan antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi, terutama dalam mendukung pengembangan sektor kelautan dan perikanan melalui pendekatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Kolaborasi ini diharapkan tidak berhenti pada penandatanganan dokumen kerja sama semata, tetapi dapat diwujudkan melalui program-program nyata yang memberikan manfaat langsung bagi nelayan dan pembudidaya ikan di Kabupaten Mamuju.

Penyerahan Bantuan Sarana dan Prasarana Perikanan
Salah satu rangkaian kegiatan yang mendapat perhatian adalah penyerahan bantuan sarana dan prasarana perikanan tangkap dan budidaya kepada perwakilan nelayan serta pembudidaya ikan di Kabupaten Mamuju.

Bantuan tersebut diserahkan oleh Kepala DKP Sulbar, Safaruddin, S.DM, bersama Kepala DKP Kabupaten Mamuju, Muhammad Yusuf.

Penyerahan bantuan ini merupakan bentuk dukungan pemerintah dalam memperkuat aktivitas usaha masyarakat di sektor perikanan, sekaligus diharapkan mampu menunjang produktivitas dan meningkatkan kapasitas ekonomi para penerima manfaat.

Dukungan sarana dan prasarana menjadi salah satu instrumen penting dalam pembangunan perikanan. Namun, pemanfaatannya juga perlu diikuti dengan pengelolaan yang baik, pemeliharaan fasilitas, serta peningkatan keterampilan agar bantuan yang diberikan dapat memberikan dampak jangka panjang.

Libatkan Berbagai Pemangku Kepentingan
Turut hadir sejumlah tokoh nelayan, tokoh akademisi, perwakilan perbankan, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya yang memiliki perhatian terhadap pengembangan sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Mamuju.

Keterlibatan berbagai pihak tersebut menunjukkan bahwa pembangunan sektor perikanan membutuhkan pendekatan kolaboratif. Pemerintah berperan dalam menghadirkan kebijakan dan program, perguruan tinggi memberikan dukungan pengetahuan dan inovasi, perbankan membuka peluang pembiayaan, sementara nelayan dan pembudidaya menjadi pelaku utama yang menjalankan aktivitas ekonomi sektor perikanan.

Membangun Perikanan yang Produktif dan Berkelanjutan
Penandatanganan MoU, pelatihan peningkatan kapasitas, pemaparan program kerja, hingga penyerahan bantuan sarana dan prasarana menjadi rangkaian upaya konkret dalam memperkuat fondasi pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Mamuju.

Lebih dari sekadar agenda seremonial, kegiatan ini diharapkan menjadi titik awal penguatan kemitraan antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, perguruan tinggi, perbankan, dan masyarakat perikanan.

Dengan kolaborasi yang berkelanjutan, berbagai tantangan yang selama ini dihadapi nelayan dan pembudidaya ikan kecil diharapkan dapat ditangani secara bertahap dan terarah.

Pada akhirnya, penguatan kapasitas sumber daya manusia, kemudahan akses permodalan, dukungan sarana dan prasarana, serta inovasi teknologi budidaya diharapkan mampu mendorong sektor kelautan dan perikanan menjadi salah satu penggerak ekonomi masyarakat sekaligus meningkatkan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan di Kabupaten Mamuju dan Sulawesi Barat secara umum.

  • Penulis: Hms
  • Editor: El.kml

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pemkesra Sulbar Melaksanakan Pemberkasan bagi Penerima Program Beasiswa

    • calendar_month Kam, 30 Apr 2026
    • account_circle Hms
    • visibility 224
    • 0Komentar

    Mamuju -Proclaimnews.id Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan kegiatan pemberkasan bagi penerima beasiswa lanjutan sekaligus bimbingan langsung bagi calon penerima beasiswa tahun 2026, Rabu (29/4/2026).   Hal ini menjadi program prioritas Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka dan Wakil Gubernur.   Kegiatan yang berlangsung di ruang kerja Biro Pemkesra ini […]

  • Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah Kembali Menunjukkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Cukup Baik

    • calendar_month Sel, 28 Apr 2026
    • account_circle Hms Kominfo Mateng
    • visibility 246
    • 0Komentar

    Mamuju – Tengah – Proclaimnews.id Berdasarkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2024. Dengan capaian nilai 3,1257 dan predikat “Sedang” Kabupaten Mamuju Tengah berhasil menempati peringkat 1 tingkat provinsi serta peringkat 80 secara nasional sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.7-739 Tahun 2026 tentang Hasil Evaluasi […]

  • BPBD Sulbar Evaluasi Kinerja Triwulan II 2026, Tingkatkan Efektivitas Program Penanggulangan Bencana

    • calendar_month Rab, 17 Jun 2026
    • account_circle Hms
    • visibility 210
    • 0Komentar

    Mamuju –Proclaimnews.id Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan rapat internal evaluasi kinerja Triwulan II Tahun 2026 di Ruang Rapat Pusdalops BPBD Sulbar, Rabu 17 Juni 2026. Rapat dipimpin langsung oleh Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Sulbar, Muhammad Yasir Fattah, dan dihadiri Sekretaris BPBD Sulbar, kepala bidang, pejabat fungsional, serta jajaran staf terkait, untuk […]

  • Sekretariat DPRD Sulbar Ikuti Pendalaman Materi Ketentuan Pidana dalam Perda Pasca UU KUHP Baru

    • calendar_month Ming, 26 Jul 2026
    • account_circle Hms
    • visibility 193
    • 0Komentar

    MAMUJU –Proclaimnews.id Guna menyelaraskan pembentukan produk hukum di daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat, mengikuti rapat Pendalaman Materi Perancang Peraturan Perundang-undangan secara daring pada Jumat (24/07/2026). Rapat diikuti Sekretaris DPRD Sulbar Arianto didampingi Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, Sahrin Salatung, serta Staf Persidangan, Alwi, secara daring dari Ruang Rapat Kantor DPRD […]

  • Gubernur Suhardi Duka Tinjau Rekonstruksi Tanggul Tapandullu dan Resmikan Jembatan Nipa-Nipa, Dukung Konektivitas Pascabencana

    • calendar_month Kam, 18 Des 2025
    • account_circle Hms
    • visibility 366
    • 0Komentar

    Mamuju —  Proclaimnews.id.Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, melakukan peninjauan rekonstruksi tanggul banjir Desa Tapandullu di Ruas Jalan Abd. Malik Pattana Endeng, Sumare Rangas (batas Tapalang Barat), Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju. Pada kesempatan yang sama, Gubernur juga meresmikan Rekonstruksi Jembatan Sungai Nipa-Nipa yang berlokasi di Desa Lebani, Kecamatan Tapalang Barat, Rabu17 Desember 2025. Rekonstruksi Jembatan Sungai Nipa-Nipa […]

  • Bapenda Sulbar Tancap Gas Benahi PAP, Kepastian Hukum Jadi Prioritas 

    • calendar_month Jum, 8 Mei 2026
    • account_circle Hms
    • visibility 212
    • 0Komentar

    MAMUJU —Proclaimnews.id Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulawesi Barat terus memperkuat tata kelola Pajak Air Permukaan (PAP) dengan mengedepankan kepastian hukum, kajian teknis, serta harmonisasi regulasi pusat dan daerah.   Hal tersebut mengemuka dalam rapat pembahasan Penetapan dan Dasar Pengenaan PAP, yang digelar di Ruang Rapat Kepala Bapenda Sulbar, Rabu, 6 Mei 2026.   Rapat […]

expand_less