Perkuat Satu Data Indonesia, BPKAD Sulbar Hadiri Rakor Statistik Sektoral 2026

Mamuju –Proclaimnews.id Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Barat terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung penguatan tata kelola data yang terintegrasi dan berkualitas.

Komitmen tersebut ditunjukkan dengan keikutsertaan dalam Rapat Koordinasi Penyusunan Rekomendasi Kegiatan Statistik Sektoral lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2026 yang dilaksanakan pada Rabu, 8 April 2026, bertempat di Ruang Rapat Bidang Statistik Kantor Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Barat.

Dalam kegiatan tersebut, BPKAD Provinsi Sulawesi Barat diwakili oleh Perencana Ahli Muda, Ibnu Munandar. Rapat koordinasi ini diselenggarakan sebagai tindak lanjut dari implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia serta Peraturan Kepala BPS Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah, yang menekankan pentingnya penyelenggaraan statistik sektoral yang terstandar, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Rapat ini bertujuan untuk menyusun rekomendasi kegiatan statistik sektoral guna mendukung ketersediaan data dan informasi yang akurat, mutakhir, terpadu, serta dapat diakses oleh seluruh perangkat daerah, khususnya dalam menunjang perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah.

Hal ini sejalan dari upaya mewujudkan misi Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka, khususnya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas.

Perencana Ahli Muda BPKAD Provinsi Sulawesi Barat, Ibnu Munandar, menyampaikan bahwa keikutsertaan BPKAD dalam kegiatan ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat kualitas data sektoral, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah.

“Data yang akurat dan terintegrasi menjadi fondasi utama dalam penyusunan kebijakan yang tepat sasaran. Melalui forum ini, kami berharap terbangun sinergi antar perangkat daerah dalam menghasilkan data yang berkualitas dan dapat digunakan secara bersama,” ungkapnya.

Ia menambahkan, penerapan prinsip Satu Data Indonesia akan membantu meminimalisir perbedaan data antar instansi serta meningkatkan efisiensi dalam proses perencanaan dan penganggaran.

Sementara itu, Kepala BPKAD Provinsi Sulawesi Barat, Mohammad Ali Chandra dari lokasi berbeda menegaskan bahwa penguatan statistik sektoral merupakan bagian penting dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

“BPKAD memiliki peran strategis dalam menyediakan data keuangan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan adanya sinkronisasi melalui statistik sektoral, diharapkan kualitas perencanaan dan pengambilan keputusan semakin meningkat,” ujarnya.

Ia menambahkan, sinergi lintas perangkat daerah menjadi kunci utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berbasis data, sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dan digitalisasi pemerintahan.

Melalui keikutsertaan dalam rapat koordinasi ini, BPKAD Provinsi Sulawesi Barat terus berkomitmen untuk mendukung implementasi Satu Data Indonesia di tingkat daerah, guna mewujudkan perencanaan pembangunan yang lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan. (Rls)