Rakor Pengendalian Inflasi 2026 Dirangkaikan Evaluasi Program 3 Juta Rumah dan Sosialisasi Jaminan Produk Halal

Mamuju – Proclaimnews.id Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Dinas Pangan melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program 3 Juta Rumah serta sosialisasi penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. Kegiatan ini berlangsung pada Selasa, 3 Maret 2026, bertempat di Ruang Rapat Dinas Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Rakor tersebut dihadiri oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Sulawesi Barat Ince Rahmat, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (DTPHP) Hamdani Hamdi, Tenaga Ahli Gubernur Sulawesi Barat Abd. Waris Bestari, perwakilan Bank Indonesia Bidang Ekonomi Raihan, Koordinator Regional Sulawesi Barat Badan Gizi Nasional (BGN) Firazh A.M., para Kepala Bidang di lingkup Dinas Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat, serta undangan dari instansi vertikal dan perangkat daerah terkait.

Dalam rapat tersebut dibahas berbagai langkah strategis pengendalian inflasi daerah guna menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Selain itu, dilakukan evaluasi peran serta pemerintah daerah dalam mendukung Program 3 Juta Rumah sebagai upaya pemenuhan kebutuhan hunian layak bagi masyarakat, serta sosialisasi penyelenggaraan Jaminan Produk Halal untuk meningkatkan perlindungan konsumen dan daya saing produk daerah.

Kegiatan ini sejalan dengan visi dan misi Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang kolaboratif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Kepala Dinas Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Suyuti Marzuki dalam sambutannya menyampaikan bahwa rakor ini menjadi forum strategis untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menghadapi dinamika perekonomian daerah, khususnya pengendalian inflasi. Ia menegaskan pentingnya sinergi dan kolaborasi antarinstansi agar kebijakan yang dirumuskan dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.

“Pengendalian inflasi merupakan tanggung jawab bersama. Melalui rakor ini, kami mendorong kolaborasi yang lebih kuat antar pemangku kepentingan, sekaligus memastikan dukungan pemerintah daerah terhadap program strategis nasional,” ujarnya.

Melalui pelaksanaan rakor ini, diharapkan terjalin sinergi yang kuat antar pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah serta mendukung pelaksanaan program-program strategis nasional dan daerah di Provinsi Sulawesi Barat. (Rls)