Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Berita » Pemprov Sulbar Hadiri Rakor Integrasi Data SIGIZI–PASTIPADU untuk Percepat Penanganan Stunting

Pemprov Sulbar Hadiri Rakor Integrasi Data SIGIZI–PASTIPADU untuk Percepat Penanganan Stunting

  • account_circle Hms
  • calendar_month Rab, 15 Apr 2026
  • visibility 100
  • comment 0 komentar

Jakarta Selatan -Proclaimnews.id Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menghadiri kegiatan Rapat Koordinasi Teknis Integrasi Data Sistem Informasi Gizi (SIGIZI) dengan Dashboard PASTIPADU dalam rangka penguatan penanganan stunting, yang dilaksanakan di Gedung Adhyatma, Kementerian Kesehatan RI, Jakarta Selatan, Selasa (14/4/2026).

Kegiatan ini menjadi bagian dari langkah strategis dalam memperkuat koordinasi lintas sektor serta integrasi data berbasis digital guna meningkatkan efektivitas pengambilan kebijakan penanganan stunting di daerah. Integrasi SIGIZI dengan Dashboard PASTIPADU diharapkan mampu menghadirkan data yang lebih akurat, real-time, dan terintegrasi dari tingkat puskesmas hingga pemerintah daerah.

Kehadiran Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam forum nasional ini juga sejalan dengan visi Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera yang digagas oleh Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, khususnya dalam upaya percepatan penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem melalui Gerakan PASTI PADU.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim, bersama Kepala Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas, Putri Anindy.

“Kehadiran ini menegaskan komitmen kuat Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam mendukung kebijakan nasional berbasis data untuk peningkatan kualitas kesehatan masyarakat,” kata dr. Nursyamsi.

Dalam rakor ini dibahas berbagai aspek penting terkait integrasi data, mulai dari penguatan sistem pelaporan gizi, sinkronisasi indikator stunting, hingga pemanfaatan dashboard sebagai alat monitoring dan evaluasi kinerja program di tingkat daerah. Selain itu, forum ini juga menyoroti pentingnya kolaborasi antar lembaga dalam memastikan data yang dihasilkan dapat menjadi dasar intervensi yang tepat sasaran.

Melalui kegiatan ini, diharapkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dapat semakin mengoptimalkan pemanfaatan data dalam perencanaan dan pelaksanaan program penanganan stunting. Dengan sistem yang terintegrasi dan koordinasi yang kuat, upaya percepatan penurunan stunting di Sulawesi Barat diharapkan dapat berjalan lebih efektif, terukur, dan berkelanjutan. (Rls)

  • Penulis: Hms
  • Editor: El.kml

Rekomendasi Untuk Anda

  • Gubernur Sulbar Buka Puasa Bersama Pangdam XIV/Hasanuddin Mayjen TNI Windiyatno, Bicara Ekonomi hingga Keamanan

    • calendar_month Kam, 20 Mar 2025
    • account_circle proclaimnews
    • visibility 145
    • 0Komentar

    Mamuju – Proclaimnews.id  Gubernur Sulawesi Barat , Suhardi Duka menggelar buka puasa bersama Pangdam XIV/Hasanuddin Mayjen TNI Windiyatno di Rumah Jabatan (Rujab) Sapota, Bupati Mamuju, Kamis , 20 Maret 2025. Dalam kesempatan itu, Suhardi Duka menyampaikan kondisi ekonomi, keamanan, hingga pemerataan pembangunan di Sulbar. Gubernur Sulbar, Suhardi Duka mengatakan, Sulbar adalah daerah yang aman dengan […]

  • Pj Sekretaris Provinsi, Amujib dan Wakil Ketua DPRD Sulbar tanda tangani hasil paripurna.

    • calendar_month Sel, 4 Mar 2025
    • account_circle proclaimnews
    • visibility 145
    • 0Komentar

    ­Mamuju – Proclaimnews.id   DPRD Sulawesi Barat (Sulbar) melaksanakan rapat Paripuna bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar. Rapat ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Sulbar, Suraidah Suhardi dan Munandar Wijaya, dan dihadiri oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulbar, Amujib, di Ruang Paripurna, Kamis, (30/1/2025) Rapat ini membahas tiga agenda utama yang berkaitan dengan pelaksanaan APBD 2024, […]

  • Sulbar–Kaltim Jajaki Kerja Sama Pangan, Gubernur Suhardi Duka Tawarkan Surplus 75 Ribu Ton Beras

    • calendar_month Sab, 28 Mar 2026
    • account_circle Hms
    • visibility 76
    • 0Komentar

    Mamuju —  Proclaimnews.id Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka menerima kunjungan Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud di Rumah Jabatan Gubernur Sulbar. Sabtu 28 Maret 2026. Rudy Mas’ud datang bersama istrinya, Syarifah Suraidah. Rombongan disambut Gubernur Suhardi Duka, Anggota Komisi IV DPR RI, Muh. Zulfikar Suhardi bersama Sekda Sulbar Junda Maulana dan sejumlah kepala OPD. Pertemuan ini […]

  • Kapolda Sulbar: Teruslah Berinvestasi Kebaikan!

    • calendar_month Kam, 5 Mar 2026
    • account_circle Hms
    • visibility 99
    • 0Komentar

    Polda Sulbar –  Proclaimnews.id Kapolda, Irjen Pol Adi Deriyan Jayamarta menyampaikan pesan penting kepada seluruh personelnya untuk terus berinvestasi kebaikan, menegaskan bahwa setiap tindakan baik yang dilakukan akan memberikan hasil yang berharga bagi kehidupan bersama. Kapolda menyampaikan bahwa hidup adalah pilihan yang memiliki batasan dan akhir, sehingga jalan yang dipilih haruslah lurus dengan kegiatan baik. […]

  • DKPPKB Sulbar Evaluasi Indikator Prioritas, Fokus pada Penguatan Peran Puskesmas di Desa Lokus PASTIPADU

    • calendar_month Jum, 30 Jan 2026
    • account_circle Hms
    • visibility 120
    • 0Komentar

    Mamuju – Proclaimnews.id Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan evaluasi capaian indikator prioritas dalam rangka penguatan peran Puskesmas pembina wilayah desa lokus Program PASTIPADU. Bertempat di Aula DKPPKB, Kamis 29 Januari 2026, kegiatan ini menjadi bagian penting dari upaya percepatan penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem secara terintegrasi di tingkat […]

  • Hendra Abdul Hidayat  Dampingi Warga Desa Towiora, Gugat PT. LTT Atas Sengketa Lahan di Pengadilan Negeri Dongggala

    • calendar_month Sen, 30 Mar 2026
    • account_circle El.kml
    • visibility 134
    • 0Komentar

    Donggala Palu –  Proclaimnews id ,30 Maret 2026 – Sebuah gugatan class action diajukan Aliansi masyarakat Desa Towiora kec. Riopakava Kab. Donggala warga Desa Towiora ke pengadilan, menuntut pembatalan Hak Guna Usaha (HGU) atas penguasaan lahan yang mereka anggap sebagai perbuatan melawan hukum. Penggugat meminta pengadilan menyatakan penguasaan tanah tersebut ilegal, membatalkan HGU, serta memerintahkan pengembalian […]

expand_less