Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Berita » Bapperida Sulbar: Pertumbuhan Ekonomi Inklusif, Kemiskinan Turun, Namun Lapangan Kerja Masih Jadi PR

Bapperida Sulbar: Pertumbuhan Ekonomi Inklusif, Kemiskinan Turun, Namun Lapangan Kerja Masih Jadi PR

  • account_circle Hms
  • calendar_month Sab, 7 Feb 2026
  • visibility 193
  • comment 0 komentar

Mamuju – Proclaimnews.id Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat merespons rilis Berita Resmi Statistik yang disampaikan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sulbar, Suri Handayani, pada Kamis, 5 Februari 2026 lau. Respons ini dilakukan sebagai bagian dari penguatan kebijakan pembangunan berbasis data dan evaluasi kinerja ekonomi daerah.

Melalui analisis komprehensif terhadap empat indikator utama, yaitu pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, ketimpangan (Gini Ratio), dan ketenagakerjaan, Bapperida Sulbar menilai arah pembangunan daerah menunjukkan tren positif.

Capaian tersebut dinilai sejalan dengan kepemimpinan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, dalam menjaga stabilitas pembangunan di tengah kebijakan efisiensi anggaran.

Meski demikian, Bapperida menegaskan masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu menjadi perhatian bersama, terutama dalam peningkatan kualitas penciptaan lapangan kerja dan pemerataan manfaat pertumbuhan ekonomi.

Kepala Bapperida Sulbar, Amujib, menyampaikan bahwa narasi utama dari hasil analisis data BPS menunjukkan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat relatif solid dan inklusif. Kondisi tersebut diikuti penurunan angka kemiskinan dan ketimpangan, namun masih terdapat tekanan pada pasar tenaga kerja serta distribusi pengeluaran kelompok masyarakat miskin.

Dari empat indikator utama yang dirilis BPS, tiga indikator menunjukkan tren positif, yaitu pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan, dan penurunan Gini Ratio. Sementara itu, satu indikator yang menjadi perhatian adalah meningkatnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

Data terbaru mencatat pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat pada 2025 mencapai 5,36 persen dengan tren inklusivitas yang relatif terjaga hingga September 2025. Penurunan kemiskinan dan ketimpangan menjadi sinyal bahwa pembangunan mulai memberikan dampak luas bagi masyarakat.

Namun demikian, peningkatan TPT pada periode Agustus hingga November 2025 serta kenaikan tipis ketimpangan di wilayah perdesaan menunjukkan bahwa kualitas pertumbuhan masih perlu diperkuat agar mampu mendorong penciptaan lapangan kerja dan pemerataan pendapatan.

Bapperida Sulbar mengidentifikasi beberapa isu strategis yang perlu mendapat perhatian kebijakan ke depan. Pertama, pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya bersifat padat karya, terlihat dari meningkatnya pengangguran di tengah pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Kedua, ketimpangan di wilayah perdesaan menunjukkan kenaikan tipis meskipun Gini Ratio total menurun. Ketiga, tingkat pengangguran perempuan dan masyarakat perkotaan relatif lebih tinggi, mengindikasikan adanya persoalan struktural terkait akses kerja dan kesesuaian keterampilan dengan kebutuhan pasar.

Sebagai langkah strategis, Bapperida Sulbar akan memperkuat pengawalan, sinkronisasi, dan kolaborasi program pembangunan melalui penguatan sektor padat karya seperti pertanian hilir, UMKM, industri rumah tangga, dan ekonomi kreatif. Selain itu, intervensi di wilayah perdesaan akan difokuskan pada peningkatan produktivitas petani, perluasan akses pasar, serta penguatan koperasi modern.

Bapperida juga mendorong program penyerapan tenaga kerja perempuan yang inklusif dan fleksibel berbasis komunitas, serta sinkronisasi perencanaan ekonomi dan ketenagakerjaan melalui dokumen RKPD dan KUA-PPAS berbasis indikator ketimpangan dan Tingkat Pengangguran Terbuka.

Amujib menegaskan bahwa kerangka Pancadaya Gubernur Sulawesi Barat menjadi landasan strategis untuk memastikan pertumbuhan ekonomi daerah tidak hanya tinggi, tetapi juga berkualitas, inklusif, dan berkeadilan. Pendekatan ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan sosial sekaligus meningkatkan daya saing daerah.

Melalui analisis berbasis data statistik resmi, Bapperida Sulbar menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan pembangunan agar responsif terhadap dinamika ekonomi dan mampu diterjemahkan menjadi program nyata yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Barat. (Rls)

  • Penulis: Hms
  • Editor: El.kml

Rekomendasi Untuk Anda

  • Bapperida Sulbar Jadikan Kakao dan Kopi Pilar Transformasi Ekonomi Berbasis Panca Daya

    • calendar_month Rab, 29 Jul 2026
    • account_circle Hms
    • visibility 73
    • 0Komentar

    Mamuju -Proclaimnews.id Sulawesi Barat memiliki potensi besar sebagai daerah penghasil kakao dan kopi. Namun, besarnya produksi dua komoditas unggulan tersebut dinilai belum sepenuhnya memberikan nilai tambah bagi petani dan perekonomian daerah. Kondisi inilah yang mendorong Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mempercepat strategi hilirisasi agar kakao dan kopi tidak lagi hanya dijual sebagai bahan baku, melainkan menjadi […]

  • Biro Pemkesra Setda Provinsi Sulbar Gelar Rapat Strategis Penyusunan LKPJ Gubernur 2025 Demi Laporan Akuntabel

    • calendar_month Sab, 28 Mar 2026
    • account_circle Hms
    • visibility 137
    • 0Komentar

    MAMUJU, –  PROCLAIMNEWS.ID Dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan profesional, Biro Pemkesra Setda Provinsi Sulawesi Barat menggelar rapat intensif penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2025. Pertemuan ini berlangsung di Kantor Biro Pemkesra Setda Prov. Sulbar pada Jumat , 27 Maret 2026 ​Rapat tersebut fokus pada sinkronisasi data dan evaluasi […]

  • Optimalkan PPID Dan Layanan Informasi Publik, KominfoSS Sulbar Apresiaasi Langkah Koordinasi Pemkab Mamasa 

    • calendar_month Sel, 12 Mei 2026
    • account_circle Hms
    • visibility 119
    • 0Komentar

    MAMASA – PROCLAIMNEWS.ID  Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Diskominfopers) Kabupaten Mamasa melakukan kunjungan koordinasi ke Diskominfopers Sulawesi Barat, Selasa 12 Mei 2026. Langkah ini diambil sebagai strategi memperkuat pengelolaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta mengoptimalkan kanal informasi publik di Bumi Kondosapata. Kabid KPM DiskominfoSS Sulbar Dian Afrianty menerima kunjungan ini menyampaikan, pertemuan […]

  • Bapemperda DPRD Provinsi Sulawesi Barat Tindak Lanjuti Hasil Fasilitasi Kemendagri RI Terhadap Ranperda Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

    • calendar_month Kam, 13 Mar 2025
    • account_circle proclaimnews
    • visibility 195
    • 0Komentar

    Mamuju Proclaimnews.id 11 Maret 2025 – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Sulawesi Barat kembali melaksanakan rapat untuk menindaklanjuti hasil fasilitasi Kementerian Dalam Negeri RI terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Rapat ini bertujuan untuk memastikan Ranperda yang akan diusulkan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta dapat memberikan manfaat […]

  • Gubernur Sulbar Dukung Pengusulan Jepa, Makanan Khas Mandar, sebagai Warisan Budaya UNESCO

    • calendar_month Sen, 10 Mar 2025
    • account_circle proclaimnews
    • visibility 226
    • 0Komentar

    Mamuju –.Proclaimnews.id Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Suhardi Duka, menerima audiensi dari Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 18 pada Senin , 10 Maret 2025. Pertemuan ini membahas rencana pengusulan Jepa, makanan khas Mandar, sebagai warisan budaya tak benda ke United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO). Jepa merupakan makanan tradisional khas Mandar yang terbuat dari singkong […]

  • Layanan Poliklinik Pratama Kantor Gubernur Tetap Berjalan Jelang Cuti Bersama Nyepi dan Idul Fitri

    • calendar_month Sel, 17 Mar 2026
    • account_circle Hms
    • visibility 145
    • 0Komentar

    Mamuju -Proclaimnews.id Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Provinsi Sulawesi Barat memastikan pelayanan kesehatan di Poliklinik Pratama Kantor Gubernur Sulawesi Barat tetap berjalan normal menjelang masa libur nasional dan cuti bersama Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1948) dan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Kebijakan ini merujuk pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan […]

expand_less