Kunjungan membahas penanganan abrasi yang terjadi di Pantai Mampie. Kunjungan ini juga melibatkan BPBD Provinsi Sulawesi Barat.
Kunjungan kerja Komisi IV Dipimpin langsung ketua Komisi IV H. Abdul Rahim, Wskil ketua Komisi IV Ahmad Junaedi,didampingi Irfan Pahri Putra dan komisi IV lainnya.
Dalam kesempatan tersebut, H. Abd. Rahim menyampaikan pentingnya memperhatikan masalah abrasi yang semakin parah di Pantai Mampie.
Mengingat dampak yang merusak, ia mengusulkan agar status abrasi tersebut dinaikkan menjadi darurat bencana.
Tujuannya adalah agar penanganannya dapat lebih cepat dan melibatkan sumber daya yang lebih besar dari pemerintah pusat, khususnya melalui BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana).
Lanjut Rahim mengatakan Komisi IV DPRD Sulawesi Barat melalui mitra kerjanya, BPBD Sulbar, akan terus melakukan komunikasi dengan BNPB untuk memastikan ada langkah penanggulangan yang tepat dan segera dilakukan.
Ini termasuk pembahasan rencana pengerukan Sungai Matakali, yang diyakini turut berperan dalam memperburuk kondisi abrasi tersebut.
Diharapkan, dengan upaya bersama ini, ancaman terhadap lingkungan dan pemukiman warga dapat diminimalisir, dan solusi jangka panjang dapat ditemukan untuk melindungi Pantai Mampie dan sekitarnya.
Penanganan abrasi ini tidak hanya melibatkan pemerintah daerah, tetapi juga kerjasama antar lembaga terkait di tingkat pusat.
Senada dengan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Sulawesi Barat, Ahmad Junaedi, menegaskan pentingnya perhatian lebih terhadap kondisi pantai yang terus terkikis.
Menurutnya, tidak hanya penanganan darurat yang diperlukan, tetapi juga langkah-langkah preventif jangka panjang.
“Kami berharap, melalui sinergi dengan BPBD dan Balai Wilayah Sungai, upaya pengendalian abrasi dapat dilakukan secara lebih komprehensif. Tegas Ahmad Junaedi
“Penyusunan solusi yang melibatkan pendekatan teknis yang baik dan berkelanjutan menjadi langkah penting untuk memastikan keberlanjutan lingkungan di Pantai Mampie,” ujar Ahmad Junaedi.
“Komisi IV DPRD Sulawesi Barat berkomitmen untuk terus mengawal proses ini agar dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat, terutama yang terdampak langsung oleh permasalahan abrasi dan kondisi lingkungan yang semakin. mengkhawatirkan.” Jelas Ahmad Junaedi (**Wahyuni/Kml**)
