Kegiatan dengan tema “Logam Tanah Jarang (LTJ) Untuk Siapa?” ini juga dihadiri Anggota DPRD Sulbar, Muhammad Khalil Qibran; dan Kepala Kesbangpol Sulbar, Darwis Damir.
Talk show ini digelar untuk mengupas tuntas terkait rencana pengelolaan LTJ di Desa Botteng dan Takandeang, Kabupaten Mamuju yang saat ini sudah memasuki tahap eksplorasi oleh PT. Perminas persero.
Saat menyampaikan materi, Ajbar terlebih dahulu menjelaskan dampak positif tambang LTJ Takandeang dan Botteng untuk Provinsi Sulbar khususnya Kabupaten Mamuju jika dikelola dengan baik sesuai prosedur.
Ajbar juga menjawab tema kegiatan “LTJ Untuk Siapa?”. Dengan tegas Ajbar menekankan bahwa manfaat pengelolaan tambang LTJ harus untuk masyarakat Desa Botteng dan Takandeang Mamuju serta masyarakat Sulbar.
“LTJ untuk siapa?, jawabannya harus untuk rakyat,” tegas Ajbar disaambut tepuk tangan oleh peserta talkshow.
Ajbar menambahkan, dalam mengelola pertambangan LTJ di Sulbar tentu ada dampak ekologi yang dirasakan oleh masyarakat sekitar, tapi melalui tekhnologi canggih saat ini, bisa meminimalisir dampak tersebut.
“Tentu ada dampak ekologi bagi masyarakat sekitar. Tapi ada tekhnologi saat ini yang bisa meminimalisir dampak lingkungannya,” tambahnya.
Sementara itu, Khalil Qibran mengatakan, bahwa LTJ hanya ada tiga daerah di Indonesia. Dan salahsatu paling berpotensi besar mengandung LTJ ada di Sulbar, dengan potensi kandungannya sekitar 4.500 sampai 6.000 ppm.
Jika dikelola dengan baik, LTJ adalah salahsatu potensi PAD terbesar di Sulbar, tapi hampir semua daerah yang memiliki tambang tidak mendapatkan haknya secara adil dari Dana Bagi Hasil (DBH) pusat.
“Apakah kita bisa jadi penikmat dari hasil LTJ Mamuju?, sampai saat ini saya belum bisa menjawab, karena dari semua daerah yang memiliki pertambangan mengeluh dengan DBH Pusat. Oleh sebab itu, ini menjadi PR pemerintah daerah mamuju untuk membuatkan rumusan perhitungan DBH nya,” ujar Galih.
Namun, secara pribadi, Galih sangat meyakini bahwa tambang LTJ sangat bermanfaat besar bagi masyarakat Sulbar jika dikelola dengan baik memggunakan tekhnologi canggih.
Oleh sebab itu, Ia mengaku selaku Anggota DPRD Sulbar akan terus melakukan pengawasan kepada PT. Perminas dan akan meminta untuk melakukan presentasi bagaimana cara pengelolaannya dan apa keuntungan yang didapat daerah.
“Bagi saya secara pribadi, tambang LTJ ini sangat berpotensi untuk menambah PAD Sulbar. Makanya, Saya dari DPRD Sulbar akan meminta PT. Perminas untuk mempresentasikan bagaimana pembagian LTJ untuk Sulbar kedepan,” pungkas Politikus dari Partai Golkar tersebut
Pandangan berbeda disampaikan Tokoh Pemuda Botteng, M. Anas. Ia menilai aktivitas pertambangan, mulai dari pertambangan galian C hingga pertambangan mineral seperti LTJ, tetap memiliki konsekuensi terhadap lingkungan dan ruang hidup masyarakat.
Menurut Anas, kekhawatiran tersebut menjadi semakin penting bagi masyarakat Botteng karena wilayah mereka masuk dalam area yang berkaitan dengan eksplorasi LTJ.
“Semua bentuk usaha pertambangan pasti membawa kerusakan terhadap ekologi. Ruang hidup masyarakat akan terganggu, seperti halnya yang akan kami hadapi di desa kami di Botteng. Meskipun pihak PT Perminas telah melakukan sosialisasi, tetapi belum menyampaikan dampak-dampak yang akan dihadapi masyarakat bila sudah operasi produksi,” ujarnya.
Karena itu, masyarakat menurut Anas membutuhkan informasi yang lebih terbuka mengenai potensi dampak lingkungan dan sosial sebelum kegiatan pertambangan masuk ke tahap operasi produksi.
Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR RI Ajbar Abd Kadir menilai munculnya sikap pro dan kontra terhadap rencana pengembangan LTJ merupakan hal yang wajar dalam sebuah proses pembangunan.
Ia menegaskan, baik kelompok yang mendukung maupun yang menolak memiliki hak untuk menyampaikan pandangannya. Namun, perbedaan tersebut menurutnya perlu dipertemukan dengan data dan kajian yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Sikap pro atau menerima dan kontra dengan menolak tambang LTJ wajar dan lumrah serta tidak bisa dilarang. Sekarang solusinya kita bedah dengan kajian. Jika pihak Perminas menyatakan memiliki potensi pengembangan ekonomi, mana kajiannya. Kemudian yang menyatakan berpotensi merusak ekologi, sodorkan data hasil kajiannya,” jelas Ajbar.
Menurut Ajbar, posisi PT Perminas saat ini masih berada pada tahapan eksplorasi. Karena itu, sejumlah hal yang menjadi kekhawatiran masyarakat terkait operasional produksi belum dapat dijelaskan secara rinci oleh perusahaan.
“Pandangan saya, kenapa PT Perminas belum menyampaikan hal-hal yang menjadi pertanyaan masyarakat, misalnya tentang relokasi, ganti rugi lahan dan lain-lain, karena ini baru fase eksplorasi,” imbuhnya.
Ajbar menjelaskan, eksplorasi merupakan tahapan untuk mengetahui secara lebih pasti potensi kandungan mineral sebelum masuk pada keputusan pengembangan dan operasi produksi.
Ia juga menyoroti potensi kontribusi sektor pertambangan terhadap fiskal daerah. Menurutnya, sejumlah daerah yang memiliki aktivitas pertambangan memperoleh penerimaan melalui Dana Bagi Hasil (DBH) yang kemudian berkontribusi terhadap kapasitas pendapatan dan belanja daerah.
Karena itu, menurut Ajbar, pembahasan mengenai LTJ di Sulbar tidak cukup hanya melihat dari sisi potensi ekonomi maupun kekhawatiran terhadap lingkungan. Kedua aspek tersebut perlu dibedah melalui data dan kajian yang terbuka agar masyarakat dapat mengetahui secara utuh konsekuensi dari rencana pengembangan LTJ di Mamuju Sulbar(**).
