Mengusung tema “Memperkuat Konektivitas dan Rantai Pasok untuk Ketahanan Pangan Sulampua di Tengah Risiko Iklim”, kegiatan tersebut dibuka oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia Thomas A.M. Djiwandono bersama Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Djad Hari Wibowo, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Fatmawati Rusdi. Kegiatan ini juga dihadiri kepala daerah se-Sulampua.
GPIPS Sulampua 2026 menegaskan pentingnya penguatan produksi dan kelancaran distribusi pangan melalui sinergi Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP/TPID), guna menjaga stabilitas harga sekaligus melindungi daya beli masyarakat.
Upaya tersebut dilakukan melalui strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
Dalam menghadapi tantangan wilayah kepulauan serta risiko perubahan iklim yang dapat mengganggu kesinambungan pasokan, GPIPS Sulampua menghadirkan inovasi “Tallukarsa Pangan Sulampua”, yang berarti tiga daya upaya untuk memperkuat ketahanan pangan dan mengendalikan inflasi.
Inovasi tersebut mencakup Karsa Daya untuk meningkatkan kapasitas produksi pertanian dan perikanan, Karsa Sambung untuk memperlancar distribusi melalui Kerja Sama Antardaerah (KAD) dan Mini Distribution Centre, serta Karsa Tata untuk memperkuat kelembagaan dan ekosistem pangan.
Sejalan dengan kebijakan tersebut, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Sulawesi Barat bersama TPID Provinsi Sulawesi Barat terus memperkuat implementasi strategi 4K sesuai karakteristik dan kebutuhan daerah.
Salah satu langkah konkret dilakukan melalui penguatan perencanaan produksi yang adaptif terhadap iklim, kerja sama distribusi pangan antardaerah, koordinasi lintas instansi, hingga pengembangan UMKM olahan pangan.
Dalam memperkuat ketersediaan pangan, KPwBI Sulawesi Barat bersama TPID Provinsi Sulawesi Barat menggelar Workshop Penyusunan dan Implementasi Kalender Tanam Provinsi dan Kabupaten se-Sulawesi Barat 2026.
Kegiatan yang berlangsung di Ballroom Hotel Ratih, Polewali Mandar, pada Oktober 2026 tersebut mengusung tema “Mewujudkan Perencanaan Produksi Pangan yang Presisi melalui Kalender Tanam Terintegrasi dan Berkelanjutan”.
Workshop ini melibatkan pemerintah provinsi dan kabupaten, BWS Sulawesi V Mamuju, Stasiun Klimatologi BMKG Sulawesi Barat, BRMP Kementerian Pertanian, serta gabungan kelompok tani komoditas beras, cabai, dan bawang merah dari Kabupaten Polewali Mandar dan Majene.
Kolaborasi tersebut bertujuan menyelaraskan informasi iklim, ketersediaan air, serta rencana produksi sebagai dasar penyusunan kalender tanam yang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah.
Melalui kalender tanam, waktu penanaman dan perkiraan masa panen dapat direncanakan secara lebih terukur. Langkah ini diharapkan mampu mengantisipasi ketidakseimbangan pasokan antarperiode, mengurangi risiko gangguan produksi akibat kondisi iklim, serta mendorong peningkatan produktivitas pertanian.
Dengan demikian, kesinambungan produksi dapat terjaga dan menjadi salah satu fondasi penting dalam menjaga stabilitas serta keterjangkauan harga pangan.
Selain memperkuat produksi, Bank Indonesia dan TPID Sulawesi Barat juga mendorong konektivitas distribusi pangan antarkabupaten melalui Kerja Sama Antardaerah (KAD).
Salah satu implementasinya dilakukan dalam rangkaian Mandarpreneur Fair 2026 di Mamuju pada 24–26 September 2026, melalui penandatanganan nota kesepahaman atau MoU kerja sama distribusi bawang merah.
Kerja sama tersebut menghubungkan Kabupaten Majene sebagai daerah surplus bawang merah dengan Kabupaten Mamuju sebagai daerah yang mengalami defisit komoditas tersebut.
Kesepakatan ini melibatkan Koperasi Produsen Tunas Muda Balinoe sebagai pemasok dan PT Mikayla Aulia Nadiyah sebagai pembeli.
Melalui kerja sama tersebut, diharapkan tercipta kepastian akses pasar bagi produsen sekaligus memperkuat kesinambungan pasokan bawang merah di wilayah konsumsi.
Langkah ini sejalan dengan Karsa Sambung dalam inovasi Tallukarsa Pangan Sulampua, yakni memperkuat keterhubungan antara daerah sentra produksi dan daerah konsumen.
Ke depan, informasi perkiraan panen dari kalender tanam juga dapat menjadi salah satu dasar perencanaan pasokan melalui KAD, dengan tetap memperhatikan kebutuhan pangan di daerah asal.
Penguatan ketahanan pangan Sulawesi Barat juga dilakukan melalui pengembangan UMKM pangan sebagai bagian dari upaya memperkuat ekosistem pangan daerah.
Melalui rangkaian Mandarpreneur, pembinaan UMKM khususnya pada produk olahan pangan diarahkan untuk meningkatkan kapasitas usaha, mengoptimalkan penyerapan hasil produksi, serta memperpanjang masa simpan produk pangan.
Penguatan sektor hilir ini diharapkan mampu melengkapi perencanaan produksi dan kerja sama distribusi, sehingga terbentuk ekosistem pangan yang lebih tangguh, terintegrasi, dan berkelanjutan.
Dengan meningkatnya kapasitas UMKM pangan, potensi produksi lokal diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal sekaligus mendukung ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga bagi masyarakat.
Tidak hanya berfokus pada produksi dan distribusi, KPwBI Provinsi Sulawesi Barat juga memperkuat komunikasi pengendalian inflasi melalui Program Sinergi Edukasi Publik (PSEP) bersama Universitas Sulawesi Barat serta kegiatan Da’i Peduli Inflasi.
Program tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam menjaga stabilitas harga, termasuk membangun kesadaran mengenai pentingnya perilaku konsumsi yang bijak serta dukungan terhadap produk pangan lokal.
Ke depan, KPwBI Provinsi Sulawesi Barat bersama pemerintah daerah dan TPID akan terus mengawal implementasi strategi 4K melalui penguatan kalender tanam, mendorong realisasi kerja sama antardaerah, meningkatkan pemanfaatan data, serta memperkuat koordinasi lintas instansi.
Sejalan dengan arah GPIPS Sulampua 2026, seluruh langkah tersebut diharapkan mampu membangun sistem pangan daerah yang saling terhubung, mulai dari produksi, distribusi hingga penguatan ekosistem usaha pangan.
Dengan sinergi yang berkelanjutan, pengendalian inflasi di Sulawesi Barat diharapkan semakin efektif dalam menjaga ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, daya beli, dan kesejahteraan masyarakat. (**)
