Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Berita » Jika Pelayanan Publik Bermasalah, Jangan Diam – Laporkan Melalui SP4N-LAPOR

Jika Pelayanan Publik Bermasalah, Jangan Diam – Laporkan Melalui SP4N-LAPOR

  • account_circle Hms
  • calendar_month Kam, 12 Mar 2026
  • visibility 35
  • comment 0 komentar

Mamuju –Proclaimnews.idPemerintah daerah melalui Dinas Komunikasi dan Informatika mengajak masyarakat untuk tidak ragu melaporkan berbagai persoalan pelayanan publik melalui aplikasi SP4N-LAPOR (Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat).

Hal ini merupakan salah satu misi Gubernur Sulbar Suhardi Duka. Melalui SP4N-LAPOR sebagai kanal resmi pemerintah, disediakan untuk menampung aspirasi, keluhan, maupun laporan masyarakat terkait pelayanan publik yang belum berjalan optimal.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Saltatistik (KominfoSS) Sulbar, Muhammaad Ridwan Djafar menegaskan, partisipasi masyarakat sangat penting dalam membantu pemerintah memperbaiki kualitas pelayanan publik.

“Jika masyarakat menemukan jalan rusak, lampu jalan tidak menyala, pelayanan administrasi yang lambat, atau berbagai persoalan pelayanan lainnya, jangan hanya mengeluh. Laporkan melalui SP4N-LAPOR agar pemerintah dapat segera menindaklanjuti,” ujarnya.

Menurutnya, laporan masyarakat menjadi sumber informasi penting bagi pemerintah untuk mengetahui berbagai permasalahan yang terjadi di lapangan.

Melalui sistem SP4N-LAPOR, setiap laporan yang masuk akan diteruskan kepada instansi terkait untuk segera ditindaklanjuti sesuai kewenangannya.

Masyarakat dapat menyampaikan laporan dengan mudah melalui:

– website www.lapor.go.id

– aplikasi SP4N-LAPOR

– media sosial @lapor1708

Pemerintah daerah juga terus meningkatkan kualitas pengelolaan pengaduan masyarakat agar setiap laporan dapat ditangani secara cepat, transparan, dan akuntabel.

“Partisipasi masyarakat dalam menyampaikan laporan merupakan bentuk pengawasan publik terhadap pelayanan pemerintah. Semakin aktif masyarakat melapor, semakin cepat pula perbaikan pelayanan dapat dilakukan,” tambahnya.

Melalui SP4N-LAPOR, masyarakat diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya bersama dalam mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik, transparan, dan responsif.

Jangan hanya mengeluh, mari gunakan SP4N-LAPOR untuk menyampaikan aspirasi dan pengaduan pelayanan publik. (Rls)

  • Penulis: Hms
  • Editor: El.kml

Rekomendasi Untuk Anda

  • Jangan Biarkan Karya Anda Hilang Ditelan Zaman: Perpusip Sulbar Ajak Penulis Titipkan ‘Jejak Pemikiran’ di Perpustakaan

    • calendar_month Jum, 13 Mar 2026
    • account_circle Hms
    • visibility 39
    • 0Komentar

    MAMUJU – PROCLAIMNEWS.ID  Sebuah buku bukan sekadar tumpukan kertas dan tinta, melainkan rekam jejak pemikiran yang harus abadi. Atas dasar itulah, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Perpusip) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) mengajak seluruh penulis dan penerbit di wilayah Sulbar untuk segera menyerahkan hasil karya mereka ke negara. Langkah ini dilakukan sebagai implementasi nyata dari amanat Undang-Undang […]

  • Pelantikan Massal di Lingkup Pemprov Sulbar, Amir S Dado hingga Kain Lotong Resmi Jabat Posisi Baru

    • calendar_month Sen, 9 Mar 2026
    • account_circle Hms
    • visibility 37
    • 0Komentar

    Mamuju – Proclaimnews.id  Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka melantik sebanyak 126 pejabat eselon III dan 28 pejabat fungsional di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Pelantikan tersebut berlangsung di Ballroom Andi Depu Kantor Gubernur Sulawesi Barat, Senin, 9 Maret 2026 di hadiri juga sekertaris Daerah provinsi Sulawesi Barat, Junda maulana. Dalam kesempatan yang sama Suhardi Duka […]

  • Dinsos Salurkan Bantuan Kemanusiaan Pemprov Sulbar untuk Korban Bencana di Sumatra dan Aceh

    • calendar_month Sel, 23 Des 2025
    • account_circle Hms
    • visibility 185
    • 0Komentar

    Sumatera – Proclaimnews.id  Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi korban bencana alam di wilayah Sumatra dan Aceh, Selasa (23/12/2025). Bantuan tersebut merupakan wujud solidaritas dan kepedulian masyarakat Sulawesi Barat yang bersumber dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Pemerintah Kabupaten Mamuju, Majene, Polewali Mandar, Mamasa, Mamuju Tengah, dan Pasangkayu, […]

  • Perkuat Akuntabilitas, Biro Pemkesra Setda Provinsi Sulawesi Barat Gelar Rapat Evaluasi Dana Hibah T.A 2027

    • calendar_month Jum, 27 Mar 2026
    • account_circle Hms
    • visibility 16
    • 0Komentar

    MAMUJU, — PROCLAIMNEWS.ID Dalam upaya menjamin transparansi dan efektivitas penggunaan anggaran daerah, Biro Pemkesra Setda Provinsi Sulawesi Barat menggelar Rapat Tim Evaluasi Bantuan Dana Hibah dan Lembaga Tahun Anggaran (T.A) 2027. Pertemuan yang berlangsung di Kantor Biro Pemkesra , Jumat, 27 Maret difokuskan pada penguatan mekanisme seleksi dan pengawasan agar bantuan tepat sasaran. ​Kegiatan ini […]

  • Digitalisasi Aset Pendidikan Dibenahi, BPKAD Sulbar Tertibkan Penataan Aset BOS Tahun 2025 Lewat SIPD E- BMD

    • calendar_month Sab, 28 Feb 2026
    • account_circle Hms
    • visibility 42
    • 0Komentar

    Mamuju – Proclaimnews.id Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Barat melalui Plt. Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Muhammad didampingi staf teknis BMD melaksanakan pendampingan penginputan Aset Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dinas Pendidikan Tahun 2025 ke Aplikasi SIPD E-BMD. Kegiatan ini berlangsung di ruang rapat Bidang Pengelolaan BMD, Sabtu, 28 Februari […]

  • Mamuju Tengah Meraih Penghargaan SAKIP dan Zona Integritas (ZI) Tahun 2026 Dengan Predikat B Dari Kementerian PANRB,

    • calendar_month Jum, 6 Feb 2026
    • account_circle **
    • visibility 96
    • 0Komentar

    Mateng,  – Proclaimnews.id  Kabupaten Mamuju Tengah, yang resmi berdiri sebagai daerah otonom pada 2013, mencatat terobosan penting dalam reformasi birokrasi. Untuk pertama kalinya, Mamuju Tengah meraih Penghargaan SAKIP dan Zona Integritas (ZI) Tahun 2026 dengan predikat B dari Kementerian PANRB, melalui Deputi Bidang Reformasi Birokrasi. Capaian ini menjadi validasi atas tata kelola pemerintahan yang semakin […]

expand_less