DKP Sulbar Ikuti Rakortekrenbang 2026, Sinkronkan Arah Pembangunan Kelautan dan Perikanan Daerah dengan Kebijakan Nasional

Mamuju – Proclimnews.id  Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sulawesi Barat mengikuti Zoom Meeting Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) Nasional Tahun 2026, pada Jumat (27/2/2026) pukul 14.03 WITA hingga selesai, bertempat di Aula DKP Sulbar. Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk menyelaraskan arah pembangunan kelautan dan perikanan daerah dengan kebijakan nasional.

Pelaksanaan Rakortekrenbang ini juga sejalan dengan visi pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, bersama Sekretaris Provinsi Sulbar, Junda Maulana, melalui misi PANCADAYA, khususnya pada poin kelima yakni “Memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar dan berkualitas”. Forum ini menjadi bagian penting dalam memastikan perencanaan pembangunan sektor kelautan dan perikanan berjalan transparan, terukur, serta berbasis data dan kebutuhan riil masyarakat.

Rapat dilaksanakan berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 000.8.3/1628/Bangda tanggal 20 Februari 2026 tentang Pemberitahuan Pelaksanaan Rakortekrenbang Tahun 2026. Forum ini menghadirkan pemateri dari perwakilan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Prita Aulia Novita, serta perwakilan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia, Septiyan.

Kepala DKP Provinsi Sulawesi Barat, Safaruddin, S.DM memimpin langsung jajaran Kepala Bidang dan Kepala UPTD dalam mengikuti rapat tersebut, dengan pendampingan dari Bapperida Sulbar, Fahrul.

Sinkronisasi Target Nasional dan Daerah
Dalam paparannya, perwakilan Bappenas menyampaikan bahwa target nasional produksi perikanan budidaya mencapai 2.410.000 juta ton. Target ambisius ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi daerah, termasuk Sulawesi Barat, untuk meningkatkan kontribusi sektor budidaya secara terukur dan berkelanjutan.

Pada Desk Urusan Kelautan dan Perikanan, pemerintah daerah diminta menyiapkan data komprehensif meliputi:
Capaian Tahun 2025 beserta anggaran
Target Tahun 2026 beserta anggaran
Target Tahun 2027 sesuai Renstra beserta anggaran
Indikator yang dibahas mencakup:
Produksi Perikanan Budidaya
Penyediaan sarana pembudidayaan ikan air payau dan air tawar lintas kabupaten/kota
Penyediaan prasarana pembudidayaan ikan air payau dan air tawar lintas kabupaten/kota
Kepatuhan Pelaku Usaha
Operasi kapal pengawas kelautan dan perikanan
Pengawasan usaha penangkapan dan pengangkutan ikan hingga 12 mil sesuai kewenangan provinsi

Fokus Budidaya: Rumput Laut dan Bibit Nila Jadi Prioritas
Kepala Bidang Perikanan Budidaya, Roswati Panasa, menyampaikan bahwa DKP Sulbar akan memfokuskan pengembangan pada komoditas rumput laut sebagai penggerak utama peningkatan produksi budidaya. Komoditas ini dinilai memiliki potensi ekspor dan nilai ekonomi tinggi bagi masyarakat pesisir.

Selain itu, tingginya permintaan bibit ikan nila oleh Unit Perbenihan Rakyat (UPR) menjadi perhatian serius. Ketersediaan benih unggul dan berkelanjutan dipandang sebagai kunci dalam menjaga stabilitas produksi air tawar di Sulawesi Barat.

Namun demikian, tantangan cuaca ekstrem yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir turut memengaruhi aktivitas budidaya. DKP Sulbar menegaskan pentingnya dukungan sarana dan prasarana adaptif terhadap perubahan iklim agar produksi tetap terjaga.

Pengawasan Laut: Tantangan Luas Wilayah dan Keterbatasan Armada
Kepala Bidang PSDKP, Zaehu M, memaparkan bahwa DKP Sulbar saat ini memiliki dua unit kapal patroli, namun dalam kondisi kurang optimal. Dengan luasnya wilayah perairan Sulawesi Barat, keterbatasan armada menjadi kendala dalam memaksimalkan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
Selain itu, masih ditemukannya praktik penggunaan formalin oleh oknum tidak bertanggung jawab menjadi perhatian utama. Pengawasan ketat diperlukan agar hasil tangkapan nelayan sampai ke konsumen dalam kondisi sehat dan aman.

Menanggapi hal tersebut, Kepala DKP Provinsi Sulawesi Barat Safaruddin berharap agar pihak KKP dapat mengalokasikan anggaran untuk pembenahan kapal patroli. Menurutnya, anggaran operasional saat ini belum sebanding dengan luas wilayah perairan yang harus dijaga dari praktik ilegal.

Sulbar sebagai Penyangga IKN, Butuh Perhatian Strategis
Dalam arahannya, Kepala DKP Provinsi Sulawesi Barat, menegaskan bahwa Sulawesi Barat merupakan salah satu wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN). Oleh karena itu, sektor kelautan dan perikanan harus mendapat perhatian khusus sebagai penopang ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi kawasan.

Ia juga menyampaikan bahwa hasil pertemuan Rakortekrenbang ini akan menjadi bahan laporan kepada Gubernur Sulawesi Barat sebagai dasar pertimbangan kebijakan pembangunan tahun mendatang.

“Sinergi pusat dan daerah adalah kunci. Apa yang kita bahas hari ini akan menjadi pijakan strategis untuk memperkuat sektor kelautan dan perikanan Sulawesi Barat agar lebih maju, berdaya saing, dan berkelanjutan,” tegasnya.

Inspirasi untuk Masa Depan Bahari Sulbar
Melalui forum Rakortekrenbang 2026, DKP Sulbar menunjukkan komitmen kuat dalam membangun sektor kelautan dan perikanan yang produktif sekaligus bertanggung jawab. Dari budidaya rumput laut hingga penguatan pengawasan laut, seluruh langkah diarahkan untuk memastikan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya tetap menjadi prioritas.

Dengan perencanaan yang matang, dukungan anggaran yang proporsional, serta kolaborasi lintas sektor, Sulawesi Barat optimistis mampu menjadi salah satu pilar penting dalam mendukung target nasional perikanan budidaya dan menjaga keberlanjutan sumber daya laut Indonesia, selaras dengan semangat PANCADAYA menuju tata kelola pemerintahan yang semakin baik dan pelayanan publik yang berkualitas. (Rls)