BPKPD Sulbar-Komite IV DPD RI Perkuat Koordinasi Pengelolaan APBD dan Dana Transfer

Mamuju —  Proclaimnews.id Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat terus memperkuat sinergi dengan lembaga legislatif pusat dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Hal ini diwujudkan melalui rapat koordinasi bersama Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) yang dilaksanakan di Aula Kantor DPD RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat, Senin, 15 Desember 2025.

Pertemuan tersebut dipimpin oleh Anggota Komite IV DPD RI, Senator Jupri Mahmud dan dihadiri oleh Sekretaris BPKPD Provinsi Sulawesi Barat, Fahri Yusuf, bersama Kepala Subbidang Bina Kabupaten, Amir Hamzah, serta jajaran Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat.

Kunjungan kerja ini membahas berbagai isu strategis terkait keuangan dan ekonomi daerah, di antaranya pengelolaan APBN dan APBD, mekanisme dana transfer ke daerah, serta penguatan pengawasan dan tata kelola keuangan daerah. Diskusi berlangsung konstruktif dengan penekanan pada pentingnya koordinasi lintas lembaga guna meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

Sekretaris BPKPD Provinsi Sulawesi Barat, Fahri Yusuf, menegaskan bahwa rapat koordinasi ini menjadi momentum penting untuk menyamakan persepsi antara pemerintah daerah dan lembaga legislatif pusat dalam pengelolaan keuangan daerah.

“Pertemuan ini sangat strategis untuk memperkuat sinergi dan koordinasi, khususnya dalam pengelolaan APBD, pemanfaatan dana transfer, serta penguatan pengawasan tata kelola keuangan daerah. Kami berharap dukungan Komite IV DPD RI dapat mendorong pengelolaan keuangan daerah yang semakin transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat,” ujar Fahri Yusuf.

Sementara itu, Senator Jupri Mahmud, menyampaikan bahwa Komite IV DPD RI memiliki komitmen kuat dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara dan daerah. Ia berharap sinergi ini dapat memperkuat tata kelola keuangan daerah serta mendorong kebijakan fiskal yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Secara terpisah, Kepala BPKPD Provinsi Sulawesi Barat, Mohammad Ali Chandra, menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari langkah konkret Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam memperkuat sistem pengelolaan keuangan daerah yang profesional dan bertanggung jawab.

“Langkah ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan misi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, khususnya memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar dan berkualitas bagi masyarakat Sulawesi Barat,” tegas Ali Chandra.

Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan terbangun komitmen bersama antara pemerintah daerah dan Komite IV DPD RI dalam mengawal pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. (Rls)