Pemprov Sulbar Kaji Penundaan Operasional Sekolah Rakyat Demi Keselamatan dan Kenyamanan Siswa

MAMUJU –Proclaimnews.id Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Junda Maulana memimpin rapat koordinasi optimalisasi pembangunan Sekolah Rakyat Terintegrasi 21 Mamuju, Kamis, 9 Juli 2026.

Rapat tersebut membahas kesiapan pembangunan fisik hingga penyelenggaraan sekolah menjelang dimulainya proses pembelajaran.

Junda Maulana mengatakan, berdasarkan arahan Kementerian Sosial, tahapan penyelenggaraan Sekolah Rakyat telah dimulai sejak 1 Juli 2026. Tahapan awal meliputi pengecekan bangunan, dilanjutkan mobilisasi siswa dan guru pada 10–13 Juli, sebelum kegiatan belajar mengajar dijadwalkan dimulai pada 17 Juli.

“Baru saja kita melakukan rapat koordinasi untuk kesiapan pembangunan dan penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Sesuai arahan menteri, tahapan-tahapannya sudah dimulai sejak 1 Juli,” kata Junda Maulana.

Namun, hasil evaluasi menunjukkan progres pembangunan fisik baru mencapai sekitar 80 persen, sehingga target operasional sesuai jadwal dinilai sulit direalisasikan. Karena itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar dibawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan kementerian terkait kemungkinan penyesuaian jadwal pembukaan sekolah menjadi 31 Juli 2026, dengan syarat fasilitas utama telah siap digunakan.

“Tadi kita sepakat akan berkoordinasi dengan kementerian, apakah memungkinkan dimulai tanggal 31 Juli. Kontraktor menyampaikan asrama sudah bisa digunakan, sementara ruang belajar belum sepenuhnya selesai. Kalau memang memungkinkan, kita akan mengusulkan tanggal tersebut,” ujarnya.

Junda Maulana menegaskan, apabila pembelajaran dimulai saat masih terdapat pekerjaan konstruksi, maka proses tersebut tidak boleh mengganggu kegiatan belajar mengajar maupun membahayakan keselamatan para siswa.

“Jangan sampai anak-anak sudah berada di dalam, tetapi masih terganggu oleh pekerjaan pembangunan. Yang paling penting juga jangan sampai ada risiko keselamatan akibat aktivitas proyek,” tegas Junda Maulana.

Selain kesiapan gedung, Pemprov Sulbar juga mengevaluasi kesiapan tenaga pendukung, mulai dari guru, tenaga kependidikan, juru masak, petugas laundry hingga petugas kebersihan yang akan mendukung operasional Sekolah Rakyat.

Menurut Junda Maulana, seluruh aspek tersebut harus dipastikan siap sebelum sekolah mulai menerima siswa. Sebagai tindak lanjut, Pemprov Sulbar menjadwalkan rapat evaluasi kembali pada 21 Juli 2026 untuk menerima laporan kesiapan seluruh perangkat pendukung. Selanjutnya, pada 23 Juli akan dilakukan peninjauan lapangan untuk memastikan kondisi bangunan.

Jika seluruh persyaratan telah terpenuhi dan mendapat persetujuan dari kementerian, siswa beserta tenaga pendidik ditargetkan mulai masuk pada 31 Juli 2026. Namun apabila belum disetujui, operasional Sekolah Rakyat akan ditunda hingga pembangunan selesai sepenuhnya.

“Kalau disetujui kementerian, mekanismenya seperti itu. Tetapi kalau tidak, maka kita akan menunda sampai bangunan benar-benar rampung,” tuturnya. (Rls)