Pemantapan Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi 2026, Badan Penghubung Sulbar Gelar Koordinasi Secara Virtual
- account_circle Hms
- calendar_month Ming, 8 Feb 2026
- visibility 61
- comment 0 komentar
JAKARTA – PROCLAIMNEWS.ID Dalam rangka memperkuat tata kelola kinerja pemerintahan yang akuntabel dan terukur, Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan rapat koordinasi secara daring melalui aplikasi Zoom bersama Biro Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat, pada Jumat, 6 Februari 2026. Kegiatan ini difokuskan pada asistensi dan pemantapan penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2026 serta penyelarasan Rencana Aksi Tahun 2026.
Pertemuan virtual ini merupakan langkah strategis Badan Penghubung Daerah Sulawesi Barat untuk memastikan setiap indikator kinerja dan target capaian selaras dengan visi Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga melalui program unggulan Panca Daya.
Dalam pertemuan tersebut, Biro Ortala, Nuzul, memberikan arahan teknis terkait penyusunan indikator kinerja yang selaras dengan dokumen perencanaan daerah serta mekanisme pelaporan yang lebih sistematis dan terukur. Asistensi ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas perencanaan kinerja Badan Penghubung Daerah Sulawesi Barat di tahun berjalan.
Kepala Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Barat menegaskan pentingnya perencanaan yang matang sejak awal tahun.
“Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi bukan sekadar dokumen administrasi, tetapi komitmen kerja kita kepada pimpinan dan masyarakat. Melalui perencanaan yang jelas dan terukur, kita memastikan setiap program benar-benar memberi manfaat bagi pembangunan Sulawesi Barat,” ujar Kepala Badan.
Dengan perumusan Perjanjian Kinerja yang jelas serta Rencana Aksi yang terstruktur, diharapkan pelaksanaan program kerja sepanjang Tahun 2026 dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan berdampak nyata bagi pembangunan daerah.
Koordinasi berbasis teknologi ini juga mencerminkan komitmen Badan Penghubung Daerah dalam mewujudkan birokrasi yang adaptif, transparan, dan berbasis kinerja. Dengan pemantapan sejak awal tahun, capaian kinerja diharapkan dapat terpantau dengan baik serta mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat Sulawesi Barat. (Rls)
- Penulis: Hms
- Editor: El.kml
