Infrastruktur Jadi Fokus, Bapperida Sulbar Siapkan Usulan ke Pusat
- account_circle Hms
- calendar_month Sab, 4 Apr 2026
- visibility 71
- comment 0 komentar
Mamuju — Proclaimnews.idBadan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat mengikuti pembukaan Konsultasi Regional (Konreg) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan sosialisasi aplikasi Sistem Informasi Pemrograman (SIPro), Kamis (2/4/2026).
Kegiatan ini diikuti secara virtual. Bapperida Sulbar diwakili oleh dua perencana fungsional, I Ketut Wibawa dan Ikhwanul Muin, dari kantor Bapperida.
Partisipasi ini menjadi bagian dari komitmen Pemprov Sulbar di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka dalam mendukung program prioritas nasional, khususnya di sektor infrastruktur.
Ketut menjelaskan, Konreg ini merupakan tahapan penting dalam penyusunan program infrastruktur PU untuk tahun anggaran 2027.
“Fokusnya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas lewat pembangunan infrastruktur yang andal dan berkelanjutan,” ujarnya.
Dalam kegiatan tersebut, Kementerian PU juga memperkenalkan aplikasi SIPro yang akan menjadi platform utama bagi pemerintah daerah untuk mengajukan usulan program dan kegiatan infrastruktur.
Berdasarkan jadwal, proses input usulan dibuka mulai 2 hingga 7 April 2026.
Melalui SIPro, setiap provinsi diberi kesempatan mengusulkan maksimal lima program prioritas. Namun, usulan tersebut harus memenuhi sejumlah syarat, seperti mendukung prioritas nasional dalam RPJMN 2025–2029, sejalan dengan tema RKP 2027, serta memiliki kesiapan teknis dan lahan.
Selain itu, ada juga ketentuan administratif yang perlu dipenuhi. Salah satunya, proses registrasi akun SIPro wajib menggunakan surat tugas sebagai dokumen pendukung.
Surat tugas tersebut harus diunggah sebelum batas waktu input usulan, dengan tenggat paling lambat 6 April 2026, agar proses pengajuan tidak terkendala.
Kepala Bapperida Sulbar, Amujib, menegaskan pihaknya tengah mempersiapkan seluruh kebutuhan agar usulan dari Sulbar bisa masuk dalam perencanaan nasional.
“Kami pastikan semua persyaratan, termasuk dokumen dan koordinasi lintas OPD, terpenuhi tepat waktu agar usulan Sulawesi Barat bisa terakomodasi secara optimal,” ujarnya.
Ia menambahkan, keikutsertaan dalam forum ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam mendorong pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Harapannya, usulan yang diajukan tidak hanya memperkuat konektivitas wilayah, tetapi juga mendukung ketahanan air, pangan, serta pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Barat. (Rls)
- Penulis: Hms
- Editor: El.kml
