Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Berita » Biro Organisasi Setda Sulbar Kawal Standar Pelayanan Publik UPTD Pengajuan Mutu Dinas PUPR

Biro Organisasi Setda Sulbar Kawal Standar Pelayanan Publik UPTD Pengajuan Mutu Dinas PUPR

  • account_circle Hms
  • calendar_month 2 jam yang lalu
  • visibility 7
  • comment 0 komentar

MAMUJU –Proclaimnews.id Kepala Bagian (Kabag) Tatalaksana dan Pelayanan Publik Biro Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Subuki, menghadiri Forum Konsultasi Publik (FKP) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, yang diselenggarakan oleh UPTD Pengajuan Mutu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sulbar, Selasa 7 April 2026.

Kehadiran Biro Organisasi dalam kegiatan ini merupakan bagian dari pembinaan dan pengawasan peningkatan kualitas pelayanan publik, guna mendukung misi Gubernur Sulbar Suhardi Duka, khususnya pada misi kelima yang berfokus pada penguatan akuntabilitas kinerja dan pelayanan dasar.

Ditemui usia kegiatan, Subuki menyampaikan komitmen Biro Organisasi Setda Sulbar untuk terus melakukan pembinaan dan pengawasan peningkatan kualitas pelayanan publik.

‘’Kami di Biro Organisasi tentunya memiliki peran dalam melakukan pembinaan dan pengawasan pelayanan publik di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Fungsi ini bertujuan untuk memastikan OPD menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan standar yang ditetapkan,’’ ujar Subuki.

Subuki menegaskan, kehadiran Biro Organisasi dalam FKP ini untuk memastikan bahwa standar pelayanan yang dirumuskan oleh Dinas PUPR sesuai dengan regulasi yang berlaku dan outputnya adalah kepuasan masyarakat atas pelayanan yang disediakan.

“Kegiatan ini merupakan langkah konkret untuk membedah dan menyempurnakan OPP pelayanan publik di Dinas PUPR agar lebih berorientasi pada kepuasan masyarakat,” ujar Subuki.

Ia menambahkan, FKP menjadi wadah bagi stakeholder terkait termasuk Biro Organisasi dapat memberikan saran dan masukan terkait draf standar pelayanan.

“Tujuannya adalah pelayanan yang mudah, cepat, transparan, dan akuntabel. Kami ingin memastikan standar mutu yang diajukan oleh UPTD PUPR benar-benar memberikan dampak positif dan transparan dalam pelayanannya,” tambah Subuki.

FKP ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Pemprov Sulbar dalam meningkatkan Indeks Pelayanan Publik (IPP). (Rls)

  • Penulis: Hms
  • Editor: El.kml

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Rekomendasi Untuk Anda

  • Tinjau Pasar Murah Mamuju, Gubernur Sulbar Turunkan Harga Beras dan Telur hingga 30 Persen

    • calendar_month Rab, 4 Mar 2026
    • account_circle Hms
    • visibility 43
    • 0Komentar

    Mamuju –  Proclaimnews.id Usai melakukan peninjauan infrastruktur pasca preservasi jalan dalam Kota Mamuju di kawasan depan Anjungan Pantai Manakarra, Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka melanjutkan agenda dengan meninjau pelaksanaan pasar murah yang digelar di depan Kantor Pos Mamuju, Jalan Yos Sudarso, Selasa, 3 Maret 2026. Dalam kegiatan tersebut, Gubernur Suhardi Duka didampingi Sekretaris Daerah Provinsi […]

  • Tanpa Biaya Tambahan, DPMPTSP Sulbar Komitmen Tingkatkan Kualitas Konsultasi dan Pengaduan Perizinan

    • calendar_month Sen, 9 Feb 2026
    • account_circle Hms
    • visibility 65
    • 0Komentar

    Mamuju – Proclaimnews.id Dalam rangka pengoptimalan pelayanan perizinan serta pelayanan pengaduan pada ruang pelayanan dan back office pengaduan, Tim Kerja Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko DPMPTSP Provinsi Sulbar melaksanakan rapat internal pada Senin, 9 Februari 2026, bertempat di Ruang Rapat Kantor DPMPTSP Sulbar. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Dinas, Almes […]

  • Sekretaris DPRD Sulbar Hadiri Rakor Lintas Sektoral Persiapan Operasi Ketupat 2026

    • calendar_month Sen, 2 Mar 2026
    • account_circle Hms
    • visibility 48
    • 0Komentar

    Mamuju – Proclaimnews.id Sekretaris DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Arianto AP. MM, menghadiri Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Bidang Operasional Tingkat Menteri dalam rangka persiapan pelaksanaan Operasi Ketupat Tahun 2026. Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Vicon Polda Sulawesi Barat, Senin (2/3/2026). Rapat koordinasi tersebut dipimpin langsung oleh Kapolri melalui virtual dan diikuti oleh para menteri terkait, Panglima […]

  • Pemprov Sulbar Bentuk Tim Penyusun FSVA 2026 untuk Perkuat Peta Ketahanan Pangan*

    • calendar_month Sel, 7 Apr 2026
    • account_circle Hms
    • visibility 12
    • 0Komentar

    Mamuju —Proclaimnews.id Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Dinas Pangan Daerah menggelar rapat pembentukan Tim Penyusun Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) Tahun 2026, Senin, 6 April 2026, bertempat di Kantor Dinas Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman kepada instansi penyedia data sekaligus memperkuat koordinasi lintas sektor dalam penyusunan peta ketahanan dan […]

  • Musrenbang Kecamatan Budong-Budong, Bupati Mamuju Tengah Tekankan Pembangun Berkelanjutan

    • calendar_month Sab, 8 Mar 2025
    • account_circle proclaimnews
    • visibility 83
    • 0Komentar

    MAMUJU TENGAH – PROCLAIMNEWS.ID Pemerintah Kecamatan Budong-Budong menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka menyusun rencana kerja pembangunan daerah. Kegiatan ini dihadiri oleh Bupati Mamuju Tengah, Dr. H. Arsal Aras, S.E., M.Si, bersama Kapolres Mamuju Tengah, AKBP Hengky Kristanto Abadi, S.H., S.I.K., serta jajaran pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan perwakilan berbagai sektor. Jumat (7/3/2025). Dalam […]

  • Pemkesra Sulbar Gelar Rapat Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

    • calendar_month Kam, 15 Jan 2026
    • account_circle Hms
    • visibility 77
    • 0Komentar

    Mamuju -.Proclaimnews.id  Kepala Bagian Pemerintahan Biro Pemkesra Setda Provinsi Sulawesi Barat, Muh. Dhany Sadry, memimpin Rapat Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) yang dilaksanakan di ruang rapat Biro Pemkesra, Kamis (15/1/2026). Rapat tersebut digelar sebagai bagian dari tahapan penting dalam penyusunan dokumen LKPJ Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, yang bertujuan untuk memastikan kelengkapan, ketepatan, serta sinkronisasi […]

expand_less