Kegiatan ini dihadiri perwakilan Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Barat, Staf Ahli Bupati Mamuju Tengah Ishaq Yunus, Kepala Dinas Kominfopers Hajai, serta para pengelola pengaduan dari seluruh perangkat daerah dan tingkat desa se-Kabupaten Mamuju Tengah.
Dalam laporannya, Kepala Bidang Komunikasi Dinas Kominfopers Mamuju Tengah, Nur Ainung S. Parampasi, menegaskan bahwa pengelolaan pengaduan merupakan instrumen krusial untuk mewujudkan pelayanan publik yang responsif, transparan, dan akuntabel.
Salah satu fokus utama sosialisasi ini adalah pelibatan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) sebagai mitra strategis pemerintah di tingkat desa untuk memperluas partisipasi publik.
“Melalui KIM, kami ingin mendekatkan layanan pengaduan sekaligus mengedukasi masyarakat agar paham ke mana harus menyalurkan aspirasi, kritik, maupun keluhan mereka,” ujar Nur Ainung.
Ia menambahkan, keberadaan SP4N-LAPOR! menyediakan kanal pengaduan terintegrasi guna memastikan setiap masukan masyarakat ditindaklanjuti secara cepat, tepat, dan terkoordinasi. Agenda ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman kebijakan, mengasah kompetensi teknis pengelola di lapangan, serta mempererat koordinasi lintas perangkat daerah.
Mewakili Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju Tengah saat membuka acara, Staf Ahli Bupati Ishaq Yunus menegaskan bahwa standar pelayanan publik saat ini menuntut pemerintah tidak hanya sekadar memberi layanan, tetapi juga aktif mendengarkan dan merespons keluhan secara cepat dan akuntabel.
Bagi Pemkab Mamuju Tengah, kritik dan aduan masyarakat merupakan bentuk partisipasi aktif yang sangat berharga untuk mengawal roda pembangunan. Karenanya, SP4N-LAPOR! tidak hanya diposisikan sebagai aplikasi digital, melainkan instrumen strategis untuk menciptakan pemerintahan yang adaptif dan terbuka.
“Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah akan terus memperkuat tata kelola pengaduan, salah satunya dengan mengintegrasikan SP4N-LAPOR! ke dalam sistem internal daerah,” tegas Ishaq Yunus mengakhiri sambutannya.(*)
Saat ini belum ada komentar