Usulan itu disampaikan dalam audiensi Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah dengan Kemendikdasmen pada 21 Oktober 2026. Dalam bahan paparan audiensi, Bupati Mamuju Tengah Dr. H. Arsal Aras, SE., M.Si., memaparkan kondisi pendidikan daerah, capaian pembangunan, kesenjangan layanan, serta kebutuhan dukungan pemerintah pusat.
Pemkab Mamuju Tengah memperkirakan kebutuhan anggaran rehabilitasi dan pembangunan baru sarana pendidikan untuk jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) mencapai sekitar Rp284,9 miliar.
Kebutuhan tersebut terdiri atas rehabilitasi 985 unit dengan estimasi anggaran Rp125,60 miliar serta pembangunan baru 866 unit dengan estimasi Rp159,27 miliar. Rincian kebutuhan mencakup ruang kelas, toilet, ruang administrasi, perpustakaan, laboratorium, dan fasilitas penunjang lainnya.
Berdasarkan paparan tersebut, kapasitas anggaran daerah untuk sarana dan prasarana pendidikan diperkirakan sekitar Rp5 miliar per tahun. Dengan kemampuan tersebut, penuntasan kebutuhan diproyeksikan memerlukan waktu sekitar 57 tahun apabila hanya mengandalkan anggaran daerah.
Melalui dukungan afirmasi pemerintah pusat sekitar Rp66,2 miliar per tahun, ditambah kapasitas daerah, Pemkab Mamuju Tengah menargetkan kebutuhan sarana pendidikan tersebut dapat dituntaskan dalam empat tahun, yakni pada 2027–2030.
Selain kebutuhan infrastruktur, audiensi juga mengangkat tantangan pemerataan layanan pendidikan. Mamuju Tengah memiliki lima kecamatan dan 54 desa dengan luas wilayah sekitar 3.100,87 kilometer persegi. Sebaran permukiman, termasuk kawasan eks-unit permukiman transmigrasi dan desa pedalaman, menjadi salah satu faktor yang perlu diperhitungkan dalam perencanaan layanan pendidikan.
Paparan pemerintah daerah juga menyoroti ketimpangan daya tampung sekolah lanjutan. Perbandingan jumlah SD dan SMP tercatat sekitar 3,1 berbanding 1, sehingga pemetaan jarak, waktu tempuh, dan kapasitas SMP dinilai penting untuk mendukung keberlanjutan pendidikan peserta didik.
Pemkab Mamuju Tengah menempatkan pendidikan sebagai misi pertama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029. Pemerintah daerah menyatakan telah menjalankan sejumlah intervensi pendidikan, termasuk program revitalisasi sekolah.
Dalam bahan audiensi, jumlah sekolah yang masuk daftar revitalisasi meningkat dari 31 sekolah pada 2025 menjadi 65 sekolah pada 2026. Nilai program yang tercantum juga meningkat dari sekitar Rp24,92 miliar menjadi Rp46,44 miliar.
Melalui audiensi tersebut, Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah mengajak Kemendikdasmen memperkuat sinergi untuk mempercepat peningkatan akses, mutu, dan pemerataan pendidikan. Dukungan pusat diharapkan dapat membantu daerah mengatasi keterbatasan fiskal sekaligus memastikan tersedianya sarana pendidikan yang layak bagi peserta didik.
Bahan paparan audiensi menegaskan komitmen Pemkab Mamuju Tengah untuk menjadi mitra pelaksana dalam percepatan pembangunan pendidikan yang bermutu dan inklusif.(**)
