Muswil PBVSI Sulbar Diprotes, Dinilai Cacat Hukum Karena Diduga Langgar AD/ART

MAMUJU —  PROCLAIMNEWS.ID Pelaksanaan Musyawarah wilayah Provinsi Sulbar (Muswil) PBVSI Sulawesi Barat memicu protes dari sejumlah pengurus, khususnya pengurus Wakil sekertaris PBVSI kab.Mamuju, M. Yasin,SE. Ia menilai musyawarah tersebut cacat hukum karena diduga melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PBVSI serta mengandung unsur maladministrasi.

Protes itu disampaikan menyusul pelaksanaan pemilihan ketua yang berakhir dengan penetapan kembali Abdul Halim sebagai ketua secara aklamasi. Menurut Yasin,hasil tersebut tidak sah karena prosesnya dianggap memaksakan kehendak dan tidak melibatkan seluruh kabupaten terdaftar.
Inti keberatan Yasim adalah Adanya syarat calon ketua, yang tidak ada dalam ADRT PBVSI, Sehingga dapat membatasi sesorg mendaftar. Pembatasan ini secara sengaja mempersempit ruang demokrasi dan menjegal figur berpotensial (Misalnya toko masyarakat, mantan Atlit, atau penyandang dana) yang ingin memajukan olahraga voli. Selama figur tersebut memenuhi kualifikasi umum AD/ART, pembatasan ruang melalui pembuktian fisik SK masa lalu adalah bentuk diskriminasi organisasi yang tidak berdasar.

Ia menegaskan, pelanggaran terhadap prosedur pencalonan dan hak suara merupakan fondasi utama keabsahan sebuah musyawarah. Jika proses tersebut bermasalah, hasil musyawarah juga berpotensi tidak sah.

Menurutnya, kondisi tersebut memperkuat dugaan bahwa pelaksanaan Musrov tidak mengikuti mekanisme yang seharusnya. Ia menilai penetapan Abdul Halim kembali sebagai ketua secara aklamasi merupakan bentuk pemaksaaan kehendak, bukan hasil musyawarah yang inklusif dan sah.
Surat Keberatan Dikirim ke Pusat
Yasim mengatakan pihaknya telah menyampaikan surat keberatan resmi kepada penegak hukum serta Pengurus Pusat PBVSI. Langkah itu diambil agar dugaan pelanggaran prosedur dapat diteliti dan ditindaklanjuti secara resmi.
“Jika hal ini tidak digubris oleh pengurus pusat, kami pengurus akan menempuh jalur hukum,” tegas Yasin

Ia berharap PBVSI Pusat dapat menengahi konflik dan memerintahkan evaluasi terhadap pelaksanaan Musrov. Menurutnya, penyelesaian yang baik masih memungkinkan apabila keberatan pengurus tidak diabaikan.

Pihak Panitia Belum Menanggapi
Hingga berita ini disusun, belum ada pernyataan resmi dari panitia pelaksana Musrov PBVSI Sulbar mengenai dugaan pelanggaran AD/ART tersebut. Pihak panitia juga belum menjelaskan dasar penetapan Abdul Halim sebagai ketua secara aklamasi.

Sebelumnya, pelaksanaan musyawarah PBVSI di Sulawesi Barat memang telah menjadi sorotan. Dalam pemberitaan RRI Mamuju, M. Yasim juga menyoroti pelanggaran prosedur pencalonan dalam Musprov PBVSI Sulbar, sementara Ketua Panitia Pelaksana Musprov, Rusli, menyatakan surat keberatan telah diterima tetapi menilai status kepengurusan PBVSI Mamuju menjadi persoalan karena belum memiliki SK pengurus.

Menunggu Penegasan Resmi
Kasus ini menegaskan bahwa perselisihan internal organisasi olahraga kerap bersumber dari perbedaan penafsiran mengenai syarat dukungan calon ketua, keabsahan hak suara PBVSI kab.serta masa bakti kepengurusan. Dalam struktur PBVSI, kepengurusan tersusun secara hierarkis dari Pengurus Pusat, Pengurus Provinsi, hingga Pengurus Kabupaten/Kota.

Sampai ada putusan atau rekomendasi resmi dari PBVSI Pusat maupun lembaga penegak hukum, status Musrov PBVSI Sulbar masih berada dalam sengketa internal. Pihak-pihak yang berkeberatan menuntut proses evaluasi terbuka, sedangkan hasil musyawarah yang telah berlangsung tetap perlu mendapatkan penegasan resmi dari forum yang berwenang.

Catatan editorial: Istilah “cacat hukum” sebaiknya tetap dikutip sebagai tuduhan atau penilaian pihak yang keberatan, bukan sebagai putusan resmi, selama belum ada penetapan dari PBVSI Pusat, KONI, atau lembaga hukum. Dugaan pelanggaran prosedur dan keberatan resmi memang pernah dilaporkan dalam konteks musyawarah PBVSI Sulbar sebelumnya.(**)