Setelah Status Tanggap Darurat, Warga Sulbar Diminta Kenali Risiko dan Hemat Air

Mamuju -Proclaimnews.id Penanganan dampak Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), kekeringan dan ancaman hidrometeorologi di Sulawesi Barat tidak hanya membutuhkan kerja pemerintah. Setelah status tanggap darurat ditetapkan, masyarakat juga diminta memperkuat kewaspadaan dari lingkungan masing-masing.

Hal tersebut disampaikan, Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Sulawesi Barat, Muhammad Yasir Fattah, yang menjadi bagian dari koordinasi penanganan kondisi darurat yang mencakup Karhutla, kebakaran permukiman, kekeringan serta ancaman hidrometeorologi.

Data terbaru menunjukkan dampak kebakaran telah menyentuh kawasan hutan maupun lahan masyarakat. Luas hutan terdampak tercatat sekitar 410,62 hektare, sementara luas lahan atau kebun terdampak mencapai sekitar 579,26 hektare.

Di tengah kondisi tersebut, mitigasi berbasis masyarakat menjadi salah satu bagian penting dalam penanganan di lapangan.

“Masyarakat diminta menghindari wilayah yang rawan Karhutla, asap tebal dan kekurangan air. Keluarga juga dianjurkan menyiapkan tas darurat yang berisi dokumen penting, obat-obatan, air minum, makanan serta kebutuhan anak,” ungkapnya, Selasa, 29 September 2026.

Persoalan air menjadi perhatian lain. Warga diminta menggunakan air berdasarkan skala prioritas, terutama untuk minum, memasak dan kebutuhan kesehatan.

Cadangan air juga perlu disimpan dalam wadah tertutup. Jika menemukan sumber air yang mulai mengering, masyarakat diminta segera melaporkannya kepada petugas agar dapat ditindaklanjuti.

Untuk mencegah kebakaran meluas, masyarakat diingatkan tidak melakukan pembakaran lahan maupun sampah.

“Ketika kualitas udara menurun akibat asap, warga dianjurkan menggunakan masker dan segera menjauh apabila api atau kepulan asap mulai mendekati permukiman,” sebutnya.

Kesiapan evakuasi juga perlu diperhatikan. Setiap keluarga diminta mengetahui jalur keluar dari rumah, titik kumpul serta lokasi pengungsian terdekat.

Dalam kondisi darurat, kelompok yang membutuhkan perhatian lebih seperti anak-anak, lansia, ibu hamil dan penyandang disabilitas perlu didahulukan.

Kewaspadaan juga diminta dibangun di tingkat lingkungan. Komunikasi cepat antarwarga dapat dilakukan melalui RT/RW, pemerintah desa atau kelurahan dan relawan.

“Setiap informasi mengenai kebakaran, kekurangan air, warga yang sakit atau kondisi darurat lainnya diharapkan segera disampaikan kepada petugas,” ujarnya.

Dari sisi kesehatan, masyarakat diminta memperbanyak minum dan mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika asap sedang pekat. Warga yang mengalami sesak napas, pusing atau tanda dehidrasi diminta segera mencari pertolongan.

BPBD juga mengingatkan masyarakat agar tidak menunggu kondisi memburuk sebelum mengambil tindakan. Informasi resmi pemerintah dan petugas perlu menjadi rujukan, terutama ketika terdapat peringatan atau perintah evakuasi.

Jika evakuasi diperintahkan, warga diminta segera bergerak menuju lokasi aman dan tidak kembali sebelum dinyatakan aman oleh petugas.

Mitigasi yang ditekankan kepada masyarakat sederhana: kenali risikonya, lindungi keluarga, hemat air, jangan membakar, laporkan kejadian dan ikuti evakuasi. Langkah ini diharapkan membuat masyarakat tidak hanya menjadi penerima informasi saat kondisi darurat, tetapi turut menjadi bagian dari sistem kewaspadaan dan penanganan di tingkat lingkungan. (Rls)