TPP Berbasis Kinerja, Tim Pemantau Kanal Informasi Siap Jalankan Penilaian
- account_circle Hms
- calendar_month Sen, 12 Jan 2026
- visibility 319
- comment 0 komentar
MAMUJU — Proclaimnews.id Bidang Komunikasi Publik dan Media (KPM) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo) Sulbar merampungkan pembentukan tim khusus yang akan melakukan penilaian terhadap kanal informasi digital, baik website maupun platform media sosial seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), melalui Rapat di Bidang KPM Kantor Diskominfo Sulbar, Senin 12 Januari 2025.
Kepala Bidang KPM Diskominfo Sulbar Dian Afrianty menyampaikan Tim ini bertugas memantau dan mengevaluasi keaktifan website resmi serta platform media sosial OPD sebagai bagian dari penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
“Penilaian dilakukan secara berkala dengan melihat konsistensi publikasi, kualitas konten, serta keterbaruan informasi yang disampaikan kepada publik,” kata Dian
Kepala Diskominfo Sulbar, Muhammad Ridwan Djafar, menjelaskan bahwa output dari penilaian tersebut tidak berhenti pada peningkatan indeks SPBE semata. Lebih jauh, hasil evaluasi kanal informasi OPD akan menjadi salah satu dasar dalam memberikan penilaian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
“Optimalisasi kanal informasi ini bukan hanya memenuhi indikator SPBE, tetapi juga menjadi data pendukung dalam penilaian TPP. Artinya, kinerja kehumasan dan publikasi OPD memiliki dampak langsung terhadap penilaian administrasi dan keuangan,” ujar Ridwan.
Ia menegaskan, kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga yang mendorong penerapan TPP berbasis kinerja pegawai secara objektif dan terukur. Keaktifan OPD dalam menyampaikan informasi publik dinilai sebagai salah satu cerminan kinerja institusi.
Menurut Ridwan, langkah tersebut sejalan dengan semangat Pancadaya Sulbar, khususnya dalam upaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Dengan kanal informasi yang aktif dan terkelola baik, publik tidak hanya mendapatkan informasi pembangunan secara utuh, tetapi pemerintah juga memiliki instrumen yang adil dalam menilai kinerja OPD,” pungkasnya. (Rls)
- Penulis: Hms
- Editor: El.kml
