DKP Sulbar Apresiasi Program MOTS, Siapkan Sosialisasi Terpadu bagi Nelayan dan Pelaku Usaha Perikanan

MAMUJU – PROCLAIMNEWS.ID Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sulawesi Barat Safaruddin, S.DM., didampingi Kepala Bidang Perikanan Tangkap DKP Sulbar, menghadiri Rapat Monitoring dan Evaluasi Program Maritime On The Spot (MOTS) Semester I Tahun 2026 yang diselenggarakan Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio (SFR) Mamuju di Ruang Rapat Kantor Loka Monitor SFR Mamuju, Kamis (9/7/2026).

Rapat strategis ini bertujuan untuk mengukur capaian serta dampak keberadaan loket pelayanan MOTS terhadap tata kelola penggunaan frekuensi radio di sektor maritim dan perikanan Sulawesi Barat.

Kegiatan yang berlangsung edukatif dan kolaboratif ini sejalan dengan arah kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka, bersama Sekretaris Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana, yang terus mendorong penguatan sektor kelautan secara terpadu melalui efisiensi program dan sinergi lintas sektor antar-lembaga di bumi Malaqbi.

Rapat dipimpin langsung oleh Ariski Kosasih selaku Analis SDM SFR Level 1 Loka Monitor Mamuju. Forum ini juga menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, di antaranya Kepala SATWAS PSDKP Wilker Mamuju, Kepala Syahbandar Perikanan PP Kasiwa, perwakilan tokoh nelayan dan sejumlah stake holder terkait.

Dalam pembahasannya, Ariski Kosasih memaparkan resume data capaian serta analisis dampak dari pengoperasian loket MOTS selama semester pertama tahun 2026. Sasaran utama dari program ini adalah meningkatnya kesadaran dan kepatuhan para nelayan serta pelaku usaha perikanan dalam menggunakan perangkat dan frekuensi radio yang benar dan aman.

“Hal ini sangat krusial, baik demi menjaga keselamatan pelayaran maupun untuk mendukung peningkatan produktivitas ekonomi sektor perikanan,” kata Ariski.

Ia mengungkapkan, indikator keberhasilan dari program MOTS ini mulai terlihat nyata, salah satunya ditandai dengan menurunnya angka gangguan (interference) terhadap komunikasi radio penerbangan yang kerap dipicu oleh penggunaan frekuensi ilegal atau perangkat radio maritim yang tidak standar. Selain itu, tingkat pemahaman nelayan mengenai zonasi frekuensi radio yang aman juga terus merangkak naik.

Menanggapi capaian tersebut, Kepala DKP Provinsi Sulawesi Barat, Safaruddin, S.DM., memberikan apresiasi tinggi terhadap capaian program ini. Sebagai langkah konkret ke depan, pihaknya tengah merancang sebuah skema sosialisasi terpadu yang melibatkan seluruh pihak terkait agar edukasi ini dapat menjangkau masyarakat pesisir secara lebih luas dan efisien.

“Kami akan mencoba merancang sebuah kegiatan yang meskipun sifatnya sosialisasi, namun DKP akan mengikutsertakan semua “stakeholders” untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat nelayan, pembudidaya, hingga pemasar hasil perikanan. Inilah yang dimaksud dengan efisiensi, di mana sekali kita melaksanakan kegiatan, maka seluruh program dan peraturan-peraturan dapat tersosialisasikan secara menyeluruh,” ujar Safaruddin dalam forum tersebut.

Melalui sinergi erat antara Loka Monitor SFR Mamuju, DKP Sulbar, instansi navigasi, serta organisasi radio dan nelayan, diharapkan pemanfaatan spektrum frekuensi radio di wilayah perairan Sulawesi Barat dapat semakin tertib. Langkah edukatif ini tidak hanya melindungi ruang udara dari gangguan komunikasi vital, tetapi juga menjadi jaminan keselamatan bagi para nelayan saat mencari nafkah di laut.