Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Berita » DPRD Sulbar Gelar Rapat Pansus, Bahas Ranperda Penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan

DPRD Sulbar Gelar Rapat Pansus, Bahas Ranperda Penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan

  • account_circle Hms
  • calendar_month Jum, 22 Mei 2026
  • visibility 148
  • comment 0 komentar

Mamuju – Proclaimnews.id DPRD Provinsi Sulawesi Barat melalui Panitia Khusus (Pansus) melaksanakan rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, di Ruang Rapat Banggar DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Rabu, 20 Mei 2026.

Rapat Pansus tersebut dipimpin oleh Ketua Pansus, Abd. Rahim didampingi Wakil Ketua Pansus Haluddin, Sekretaris Jumiaty A. Mahmud dan Anggota DPRD Sulawesi Barat.

Rapat tersebut dilaksanakan sebagai bentuk komitmen DPRD Provinsi Sulawesi Barat dalam memperkuat perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan daerah sebagai identitas serta kekayaan masyarakat Sulawesi Barat.

Kegiatan tersebut sejalan dengan arah kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka, dalam upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pembangunan yang berbasis pada potensi dan kearifan lokal daerah.

Pembahasan ranperda ini melibatkan sejumlah OPD terkait yakni Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Dispoparekraf, guna menyelaraskan substansi regulasi dengan kebutuhan dan kondisi riil di masyarakat, termasuk dalam upaya menjaga nilai-nilai budaya lokal, adat istiadat, kesenian tradisional, situs budaya, hingga penguatan peran masyarakat adat dalam pembangunan daerah.

Dalam rapat tersebut, Pansus DPRD Sulbar menekankan pentingnya hadirnya regulasi yang mampu menjadi payung hukum dalam mendukung pelestarian budaya daerah, sekaligus mendorong pengembangan sektor kebudayaan sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan.

Selain itu, pembahasan ranperda juga diarahkan untuk memastikan adanya sinergi antar perangkat daerah dalam pelaksanaan program pemajuan kebudayaan, sehingga kebijakan yang dihasilkan nantinya dapat berjalan secara efektif, terarah, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Rapat ini juga menjadi wadah untuk menghimpun masukan, saran, dan pandangan dari OPD terkait terhadap materi muatan ranperda agar penyusunannya dapat lebih komprehensif dan implementatif. (Rls)

  • Penulis: Hms
  • Editor: Elkml

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pemprov Sulbar Bersama BPJS Perkuat Sinergi Layanan JKN melalui Forum Kemitraan Pengelolaan Kerja Sama Fasilitas Kesehatan

    • calendar_month Sel, 21 Jul 2026
    • account_circle Hms
    • visibility 85
    • 0Komentar

    Mamuju —Proclaimnews.id Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Provinsi Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim, menghadiri Forum Kemitraan Pengelolaan Kerja Sama Fasilitas Kesehatan dengan Pemangku Kepentingan Tingkat Provinsi Sulawesi Barat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bersama BPJS Kesehatan, di Ruang Rapat Lantai II Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Senin (20/7/2026). […]

  • Ditlantas Polda Sulbar Berbagi Tips Mudik Aman, Jamin Perjalanan Keluarga Bahagia di Bulan Ramadan

    • calendar_month Ming, 1 Mar 2026
    • account_circle Hms
    • visibility 222
    • 0Komentar

    Polda Sulbar – Proclaimnews.id Dalam menghadapi musim mudik yang akan datang bersamaan dengan bulan suci Ramadan, Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sulawesi Barat melalui akun Instagram resminya menyebarkan konten edukatif berupa tips-tips penting untuk memastikan perjalanan mudik berjalan aman dan menyenangkan bagi seluruh keluarga. Konten yang dipublikasikan tersebut menyajikan lima poin utama yang menjadi dasar […]

  • Berkas Kasus Oli Palsu di Polman Segera Dilimpahkan ke Kejaksaan, Polda Sulbar Prioritaskan Proses Hukum Lokal

    • calendar_month Rab, 31 Des 2025
    • account_circle proclaimnews
    • visibility 384
    • 0Komentar

    Polda Sulbar – Proclaimnews.id Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Barat telah menyelesaikan penyidikan terhadap kasus peredaran oli palsu yang melibatkan distributor berinisial HZ di Kabupaten Polewali Mandar (Polman). Berkas perkara kini siap segera dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU). Meskipun penyelidikan untuk menelusuri jaringan yang lebih luas di Jakarta masih berlangsung, proses hukum terhadap HZ dipercepat […]

  • Perkuat Komitmen WBK dan WBBM, DPMPTSP Sulbar Ikuti Rakor Zona Integritas

    • calendar_month Jum, 13 Mar 2026
    • account_circle Hms
    • visibility 214
    • 0Komentar

    Mamuju – Proclaumnews.id Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) diwakili Penata Perizinan Ahli Muda Erna Saenab, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pembangunan Zona Integritas Tahun 2026. Kegiatan berlangsung di ruang rapat Biro Organisasi Setda Sulbar, Rabu (11/3/2026). Penguatan Zona Integritas pada unit kerja sejalan dengan misi Gubernur Sulbar Suhardi Duka, […]

  • Patroli Rutin Malam Polantas Polda Sulbar: Pendekatan Humanis Wujudkan Rasa Aman dan Tertib Berlalu Lintas

    • calendar_month Rab, 15 Jul 2026
    • account_circle Hms
    • visibility 126
    • 0Komentar

    Polda Sulbar – Proclaimnews.id Menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas tidak hanya diwujudkan melalui pengawasan di ruas jalan maupun penindakan terhadap pelanggaran semata. Pada malam hari, personel Patroli Jalan Raya (PJR) Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Sulawesi Barat aktif melaksanakan patroli rutin wilayah. Kehadiran petugas tidak sekadar berkeliling memantau kondisi jalan, melainkan juga […]

  • Kepala Dinas Sosial Mamuju Tengah , Penonaktifan BPJS PBI Dilakukan Berdasarkan Pemeringkatan Status Sosial Ekonomi Nasional

    • calendar_month Sab, 7 Feb 2026
    • account_circle Hms Kominfo
    • visibility 253
    • 0Komentar

    Mamuju Tengah —  Proclaimnews.id Dinas Sosial (Dinsos) Mamuju Tengah memberikan tanggapan terkait permasalahan BPJS Kesehatan, khususnya penonaktifan kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI), yang menimbulkan kekhawatiran dari berbagai pihak dan dinilai lamban dalam penanganannya. Kepala Dinas Sosial Mamuju Tengah menjelaskan bahwa penonaktifan BPJS PBI dilakukan berdasarkan pemeringkatan status sosial ekonomi nasional melalui pengecekan Data Tunggal Sosial […]

expand_less