Menurut Habsi Wahid, absennya Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) dalam pembahasan Ranperda Pengelolaan Perikanan dan Kelautan sangat disayangkan.
Ia menegaskan bahwa kehadiran OPD terkait sangat penting untuk memastikan materi teknis Ranperda sejalan dengan hasil harmonisasi bersama Kantor Wilayah Hukum Provinsi Sulawesi Barat. 17/2/2025.
“Saya berharap ke depan Dinas Kelautan dan Perikanan lebih proaktif dalam setiap tahapan pembahasan. Ini adalah tanggung jawab bersama antara DPRD dan eksekutif, sehingga diperlukan komitmen dan kesiapan dari OPD terkait,” ujar Habsi Wahid dalam rapat tersebut. Senin, (17/2/2025).
Ia menekankan bahwa penyusunan peraturan daerah tidak bisa dilakukan secara sepihak.
Keterlibatan semua pihak, terutama dinas teknis yang bersangkutan, sangat krusial untuk memastikan regulasi yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta dapat diimplementasikan dengan baik di lapangan.
Rapat tersebut dihadiri oleh anggota Bapemperda DPRD Sulbar, termasuk Masdar Mahmuddin dan Murniati, serta tenaga ahli Bapemperda.
Selain itu, turut hadir perwakilan dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD), seperti Dinas Penanaman Modal, BAPPEDA, Dinas Lingkungan Hidup, dan Biro Hukum.
Dengan adanya sorotan ini, diharapkan Dinas Kelautan dan Perikanan Sulbar dapat lebih aktif dalam setiap agenda pembahasan regulasi yang berkaitan langsung dengan sektor kelautan dan perikanan.
Hal ini demi terciptanya kebijakan yang lebih efektif dan bermanfaat bagi masyarakat, khususnya para nelayan dan pelaku usaha perikanan di Sulawesi Barat.(**Arlin/Yuni/Kml**)
