Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik, serta pimpinan perangkat daerah dan stakeholder terkait. Forum tersebut menjadi wadah koordinasi lintas sektor guna merumuskan kebijakan yang selaras dalam pengendalian inflasi daerah.

Wakil Bupati Mamuju Tengah, Dr. H. Askary, S.Sos., M.Si., dalam sambutannya menyampaikan bahwa HLM TPID merupakan instrumen penting untuk memastikan sinergi antara pemerintah daerah, instansi vertikal, serta pelaku distribusi dalam menjaga kestabilan harga.

Ia menekankan pentingnya langkah konkret dan terukur dalam menghadapi dinamika kenaikan harga bahan pokok yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Berdasarkan data Indeks Perkembangan Harga (IPH), Kabupaten Mamuju Tengah mengalami tren kenaikan sejak awal Maret 2026 setelah sebelumnya berada pada posisi negatif di bulan Januari hingga Februari. Hingga saat ini, IPH tercatat mencapai 2,90 persen.

Beberapa komoditas yang mengalami kenaikan signifikan antara lain daging ayam ras, bawang merah, dan minyak goreng. Kondisi ini dinilai berpotensi memengaruhi daya beli masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah.

Sebagai upaya pengendalian, Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah bersama TPID mendorong sejumlah strategi, di antaranya penguatan rantai pasok, optimalisasi produksi lokal, serta penyusunan regulasi terkait pemanfaatan Belanja Tidak Terduga (BTT) guna menjaga stabilitas harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah juga mengapresiasi dukungan Bank Indonesia dan seluruh pihak yang terlibat. Diharapkan sinergi dan kolaborasi lintas sektor dapat terus ditingkatkan untuk menjaga inflasi tetap terkendali serta mendukung kesejahteraan masyarakat.(**)