Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Berita » Sembilan OPD Hadiri Rapat Pansus DPRD Dalam Agenda Pembahasan LKPJ 2025

Sembilan OPD Hadiri Rapat Pansus DPRD Dalam Agenda Pembahasan LKPJ 2025

  • account_circle Hms
  • calendar_month Kam, 16 Apr 2026
  • visibility 78
  • comment 0 komentar

Mamuju Tengah – Proclaimnews.id Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mamuju Tengah melalui Panitia Khusus (Pansus) menggelar pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2025. Kegiatan ini berlangsung di ruang sidang Paripurna DPRD, Desa Tobadak, Kecamatan Tobadak, Kamis (16/4/2026).

Pembahasan LKPJ merupakan agenda tahunan DPRD dalam rangka melakukan evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah selama satu tahun anggaran. Dalam rapat tersebut, Pansus DPRD mengundang sembilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memberikan penjelasan terkait capaian kinerja dan pelaksanaan program tahun 2025.

Adapun OPD yang hadir meliputi:

  1. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
  2. Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
  3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
  4. Dinas Perikanan dan Kelautan
  5. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
  6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
  7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
  8. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
  9. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Ketua Pansus DPRD Mamuju Tengah, Andi Rudi, menyampaikan bahwa pembahasan ini bertujuan untuk memastikan kesesuaian antara pelaksanaan program OPD dengan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Selain itu, DPRD juga menekankan pentingnya ketepatan waktu dalam proses pembahasan LKPJ. Sesuai ketentuan, DPRD memiliki batas waktu maksimal 30 hari setelah dokumen LKPJ diterima untuk memberikan rekomendasi kepada kepala daerah.

Melalui pembahasan ini, DPRD Mamuju Tengah menargetkan dapat menghasilkan rekomendasi yang konstruktif sebagai bahan perbaikan kinerja pemerintah daerah ke depan. Rekomendasi tersebut diharapkan dapat ditindaklanjuti guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, transparansi, serta capaian pembangunan daerah.

Dengan sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah, diharapkan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Mamuju Tengah dapat berjalan lebih optimal serta memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.(*)

  • Penulis: Hms
  • Editor: El.kml

Rekomendasi Untuk Anda

  • Wagub Sulbar , Salim S Mengga Ajak Semua Pihak Bergandeng Tangan

    • calendar_month Ming, 2 Mar 2025
    • account_circle proclaimnews
    • visibility 153
    • 0Komentar

    Mamuju — Proclaimnews.id  Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Mayjen Purn Salim S Mengga hadir bersama jamaah masjid Al Rahman Karema, Kelurahan Simbuang Kabupaten Mamuju, Minggu, 2 Maret 2025 malam melaksanakan salat tarawih Dalam kesempatan tersebut, Wagub Sulbar Salim S Mengga,diberi kesempatan panitia mesjid Al Rahman memberikan sambutan. Dalam sambutanya ,Wagub Sulbar , Salim S Mengga mengajak […]

  • Pemprov Sulbar Serahkan Sapi Kurban kepada Kejati Sulbar

    • calendar_month Sen, 25 Mei 2026
    • account_circle Hms
    • visibility 32
    • 0Komentar

    Mamuju — Proclaimnews.id  Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menyerahkan sapi kurban kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Sulawesi Barat sebagai bentuk kepedulian dan upaya mempererat silaturahmi menjelang Hari Raya Idul adha 1447 Hijriah, Senin (25/5/2026). Ini menindaklanjuti arahan Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka. Penyerahan hewan kurban tersebut dilaksanakan di Kantor Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulbar dan diterima langsung […]

  • Penguatan Profesionalitas dan Etika Polri: Puslitbang Polri Beri Edukasi di Polda Sulbar

    • calendar_month Sen, 17 Feb 2025
    • account_circle proclaimnews
    • visibility 152
    • 0Komentar

    Sulbar – Proclaimnews.id  Dalam upaya penguatan integritas dan profesionalisme di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Polri melakukan kunjungan kerja ke Polda Sulbar dalam upaya edukasi Penguatan Profesionalitas dan Etika Polri, Senin (17/2/25) di Aula Marannu Mapolda. Kombes Pol. Ade Djadja Subagdya Yudistira yang memimpin kegiatan tersebut menyampaikan kegiatan edukasi […]

  • Lanjutkan Pertemuan dengan Inspektorat, Bau Akram Dai : Sinergitas Perkuat Prinsip Tata Kelola yang Baik di Dispoparekraf

    • calendar_month Rab, 25 Feb 2026
    • account_circle Hms
    • visibility 104
    • 0Komentar

    Mamuju – Proclaimnews.id  Setelah sebelumnya telah melakukan dua kali pertemuan, Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sulawesi Barat (Dispoparekraf Sulbar) kembali menyambangi Inspektorat Sulbar pada Selasa, 24 Februari 2026. Pertemuan lanjutan ini menunjukan keseriusan dan komitmen Dispoparekraf dalam meningkatkan kualitas tata kelola dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Dispoparekraf. Langkah koordinasi […]

  • DTPHP Sulbar Hadiri Tanam Raya Jagung Serentak, Dukung Swasembada Pangan Nasional

    • calendar_month Ming, 8 Mar 2026
    • account_circle Hms
    • visibility 100
    • 0Komentar

    Mamuju – Proclaimnews.id Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (DTPHP) Provinsi Sulawesi Barat, Hamdani Hamdi, menghadiri kegiatan Tanam Raya Jagung Serentak Kuartal I dalam rangka mendukung swasembada pangan tahun 2026 yang dilaksanakan di Joglo Balanipa Mapolda Sulbar, akhir pekan ini Kegiatan ini juga selaras dengan upaya mendukung misi Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, mewujudkan […]

  • Tegas! APPMBGI Tak Kelola APBN, Abdul Rivai Ras: Ini Wadah Kolaborasi, Bukan Proyek Anggaran

    • calendar_month Sel, 28 Apr 2026
    • account_circle Tim Media Join
    • visibility 84
    • 0Komentar

    JAKARTA — PROCLAIMNEWS.ID  Ketua Umum APPMBGI, Dr. Ir. Abdul Rivai Ras, menegaskan bahwa Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI) tidak memiliki kewenangan dalam mengelola anggaran negara, baik APBN maupun APBD. “Perlu kami tegaskan, APPMBGI bukan lembaga pengelola anggaran. Kami tidak menyentuh APBN atau APBD. Posisi kami adalah sebagai wadah kolaborasi dan […]

expand_less