Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Berita » Kawal Implementasi PP Tunas, KominfoSS Sulbar: Platform Digital Wajib Lindungi Anak

Kawal Implementasi PP Tunas, KominfoSS Sulbar: Platform Digital Wajib Lindungi Anak

  • account_circle Hms
  • calendar_month 21 jam yang lalu
  • visibility 11
  • comment 0 komentar

Mamuju –Proclaimnews.id Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas) resmi berjalan efektif sejak 28 Maret 2026.

PP Tunas ini mengatur pembatasan penggunaan media sosial bagi anak di bawah 16 tahun. Hal ini sejalan dengan kebijakan Gubernur Sulbar Suhardi Duka dalam memberikan perlindungan bagi anak di ruang digital.

Bahkan, salah satu bentuk keseriusan Pemprov sendiri, telah mengeluarkan kebijakan pembatasan penggunaan telepon seluler (handphone) di lingkungan satuan pendidikan jenjang SMA, SMK, dan SLB, baik negeri maupun swasta. Tujuannya menciptakan suasana belajar yang kondusif serta membentuk karakter peserta didik yang bijak dalam memanfaatkan teknologi digital.

Olehnya, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo) Sulawesi Barat, Muhammad Ridwan Djafar berkomitmen mengawal implementasi7 kebijakan PP Tunas agar ruang digital lebih aman bagi generasi muda.

“Regulasi ini menjadi pijakan baru dalam mengatur aktivitas digital anak, termasuk pembatasan usia pengguna media sosial,” terang Ridwan, Senin (30/03/2026)

Menurutnya, kehadiran PP Tunas bukan sekadar aturan, tetapi bentuk nyata keberpihakan negara terhadap keamanan generasi muda di dunia maya.

Ridwan menjelaskan, pemerintah pusat sebelumnya telah memberikan masa transisi selama satu tahun bagi para penyelenggara sistem elektronik (PSE) untuk menyesuaikan sistem dan kebijakan mereka. Kini, seluruh ketentuan dalam PP tersebut bersama regulasi turunannya mulai diberlakukan penuh.

Lanjut Ridwan, akan ikut memperkuat pengawasan di daerah serta mendorong literasi digital masyarakat. Ia menekankan tidak ada ruang kompromi bagi platform yang mengabaikan aturan. Sanksi administratif hingga pembatasan akses layanan bisa menjadi konsekuensi bagi pelanggar.

“Dengan implementasi PP Tunas, ekosistem digital di daerah semakin sehat dan ramah anak, sekaligus mendukung tumbuhnya generasi yang cerdas dan terlindungi di era digital,” pungkasnya. (Rls)

  • Penulis: Hms
  • Editor: El.kml

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Rekomendasi Untuk Anda

  • DPMPTSP Sulbar Serahkan Cendera Mata kepada Asisten III Setda Provinsi Sulawesi Barat

    • calendar_month Jum, 23 Jan 2026
    • account_circle Hms
    • visibility 68
    • 0Komentar

    Mamuju — Proclaimnews.id Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Barat menyerahkan cendera mata kepada Habibi Azis Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Pada Kamis, 22 Januari 2025, bertempat di Ruang Rapat Kantor DPMPTSP Provinsi Sulawesi Barat. Penyerahan cendera mata tersebut diserahkan langsung oleh Sekretaris Dinas DPMPTSP […]

  • Sosialisasi LPPD Digelar, Disdikbud Sulbar Komitmen Tingkatkan Kualitas Data dan Kinerja

    • calendar_month Sel, 24 Feb 2026
    • account_circle Hms
    • visibility 50
    • 0Komentar

    MAMUJU – PROCLAIMNEWS.ID  Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Muhammad Nehru Sagena, menghadiri kegiatan Sosialisasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2026 terhadap LPPD Tahun 2025. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Ruang Theater Lantai 2 Kantor Gubernur Sulbar, Selasa, 24 Februari 2026. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keseragaman penyusunan […]

  • Tinjau GPM di Kejati Sulbar, Ketua TP PKK Berbagi Berkah

    • calendar_month Kam, 20 Mar 2025
    • account_circle proclaimnews
    • visibility 96
    • 0Komentar

    MAMUJU – PROCLAIMNEWS.ID Ketua Tim Penggerak (TP) Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Sulawesi Barat (Sulbar), Harsinah Suhardi mendampingi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dalam melakukan peninjauan Gerakan Pangan Murah (GPM) di halaman Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulbar. GPM yang digelar Kejati Sulbar bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Sulbar dan Perum Bulog Mamuju, berlangsung selama satu hari, Kamis, […]

  • Ketua DPRD Sulbar Menerima Kunjungan Kesbangpol  Dalam Rangka Kordinasi Unsur Forkopimda

    • calendar_month Sen, 26 Jan 2026
    • account_circle Hma
    • visibility 74
    • 0Komentar

    Mamuju, – Proclaimnewa.id  – Advertorial Berita Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Amalia Fitri Aras menerima kunjungan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Darwis Damir, di ruang kerjanya, Jumat, 9 Januari 2026. Kunjungan tersebut menjadi momentum penting dalam membangun komunikasi antarunsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk menguatkan sinergi dalam menghadapi […]

  • Safari Ramadan di Topoyo, Gubernur Suhardi Duka Paparkan Empat Pilar Kunci Kemajuan Daerah

    • calendar_month Sel, 24 Feb 2026
    • account_circle Hms
    • visibility 62
    • 0Komentar

    Mamuju Tengah — Proclaimnews.id Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, melaksanakan Safari Ramadan 1447 Hijriah di Masjid Nurul Hidayah Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, Senin malam (23/2/2026). Kegiatan tersebut menjadi momentum silaturahmi sekaligus penyampaian pesan pembangunan dan kebangsaan kepada masyarakat. Di hadapan jamaah, Gubernur Suhardi Duka menegaskan terdapat empat faktor utama yang menentukan keberlanjutan dan kemajuan suatu […]

  • Pemprov Sulbar Alokasikan Rp16 Miliar untuk Peningkatan Jalan Tabone-Nosu-Pana

    • calendar_month Kam, 13 Mar 2025
    • account_circle proclaimnews
    • visibility 82
    • 0Komentar

    Mamuju – Proclaimnews.id Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mengalokasikan anggaran sebesar Rp16 miliar untuk peningkatan jalan poros Tabone-Nosu-Pana di Kabupaten Mamasa pada tahun 2025. Hal itu disampaikan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, dalam High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi dan Kabupaten se-Sulbar di Ballroom Andi Depu, Kantor Gubernur Sulbar, Kamis, 13 Maret 2025. Acara […]

expand_less