Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Berita » Kawal Implementasi PP Tunas, KominfoSS Sulbar: Platform Digital Wajib Lindungi Anak

Kawal Implementasi PP Tunas, KominfoSS Sulbar: Platform Digital Wajib Lindungi Anak

  • account_circle Hms
  • calendar_month Sel, 31 Mar 2026
  • visibility 244
  • comment 0 komentar

Mamuju –Proclaimnews.id Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas) resmi berjalan efektif sejak 28 Maret 2026.

PP Tunas ini mengatur pembatasan penggunaan media sosial bagi anak di bawah 16 tahun. Hal ini sejalan dengan kebijakan Gubernur Sulbar Suhardi Duka dalam memberikan perlindungan bagi anak di ruang digital.

Bahkan, salah satu bentuk keseriusan Pemprov sendiri, telah mengeluarkan kebijakan pembatasan penggunaan telepon seluler (handphone) di lingkungan satuan pendidikan jenjang SMA, SMK, dan SLB, baik negeri maupun swasta. Tujuannya menciptakan suasana belajar yang kondusif serta membentuk karakter peserta didik yang bijak dalam memanfaatkan teknologi digital.

Olehnya, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo) Sulawesi Barat, Muhammad Ridwan Djafar berkomitmen mengawal implementasi7 kebijakan PP Tunas agar ruang digital lebih aman bagi generasi muda.

“Regulasi ini menjadi pijakan baru dalam mengatur aktivitas digital anak, termasuk pembatasan usia pengguna media sosial,” terang Ridwan, Senin (30/03/2026)

Menurutnya, kehadiran PP Tunas bukan sekadar aturan, tetapi bentuk nyata keberpihakan negara terhadap keamanan generasi muda di dunia maya.

Ridwan menjelaskan, pemerintah pusat sebelumnya telah memberikan masa transisi selama satu tahun bagi para penyelenggara sistem elektronik (PSE) untuk menyesuaikan sistem dan kebijakan mereka. Kini, seluruh ketentuan dalam PP tersebut bersama regulasi turunannya mulai diberlakukan penuh.

Lanjut Ridwan, akan ikut memperkuat pengawasan di daerah serta mendorong literasi digital masyarakat. Ia menekankan tidak ada ruang kompromi bagi platform yang mengabaikan aturan. Sanksi administratif hingga pembatasan akses layanan bisa menjadi konsekuensi bagi pelanggar.

“Dengan implementasi PP Tunas, ekosistem digital di daerah semakin sehat dan ramah anak, sekaligus mendukung tumbuhnya generasi yang cerdas dan terlindungi di era digital,” pungkasnya. (Rls)

  • Penulis: Hms
  • Editor: El.kml

Rekomendasi Untuk Anda

  • Gubernur Sulbar Sambut Kehadiran Menteri Agama RI pada Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW

    • calendar_month Ming, 20 Sep 2026
    • account_circle Hms
    • visibility 128
    • 0Komentar

    MAMUJU —Proclaimnews.id Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka, menyampaikan ucapan selamat datang kepada Menteri Agama Republik Indonesia Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, M.A. yang dijadwalkan hadir di Sulawesi Barat dalam rangka menghadiri Peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW 1448 Hijriah/2026 Masehi, yang dirangkaikan dengan Peringatan Hari Jadi Sulawesi Barat ke-22. Kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada Senin, […]

  • Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Munandar Wijaya, menghadiri kegiatan peluncuran Gerakan Kembali Bersekolah

    • calendar_month Sen, 4 Mei 2026
    • account_circle Hms
    • visibility 379
    • 0Komentar

    Mamuju –  Proclaimnews.id Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Munandar Wijaya, menghadiri kegiatan peluncuran Gerakan Kembali Bersekolah  yang digagas oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Kegiatan ini berlangsung di Ballroom Lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar pada Sabtu (2/5/2026), bertepatan dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas). Dalam kesempatan tersebut, Munandar Wijaya menyampaikan apresiasi atas inisiatif Pemerintah Provinsi […]

  • Bintara Polri Lintas Angkatan Sulbar Bagikan Sembako Berkah Ramadhan untuk Warga Mamuju

    • calendar_month Sen, 10 Mar 2025
    • account_circle proclaimnews
    • visibility 321
    • 0Komentar

    Sulbar – Proclaimnews.id Dalam semangat berbagi di bulan suci Ramadhan, Bintara Polri Lintas Angkatan Sulawesi Barat (BLAS) menyalurkan ratusan paket sembako kepada warga kurang mampu di Kelurahan Bebanga dan Desa Pokkang, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju (9/3/25). Bantuan ini merupakan bagian dari program rutin tahunan BLAS yang menyalurkan zakat mal dari para muzakki. BLAS merupakan komunitas […]

  • Ketua DPRD Sulbar Bersama Pemprov Sulbar Adakan Kunjungan Kerja Sekaligus Safari Ramadhan Ke Mamuju Tengah

    • calendar_month Sel, 24 Feb 2026
    • account_circle Hms
    • visibility 325
    • 0Komentar

    MAMUJU TENGAH – PROCLAIMNEWS.ID  Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat Dr. Hj. Amalia Fitri, SE.,M.M, Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Ketua Komisi 1) H. Syamsul Samad, S.IP.,M.Si, Firman Argo Waskito, (Dapil Mamuju Tengah) H. Haeruddin, SH, Murniati, Sekertaris Dewan (Sekwan) Arianto AP.,MM, Kabag Melaksanakan Kunjungan Kerja di Kabupaten Mamuju Tengah  dalam rangka menghadiri *Peresmian Gedung UPTD. […]

  • Penyesuaian Sistem Kerja Kesbangpol Sulbar Jelang Idul Fitri, Pelayanan Parpol Tetap Normal

    • calendar_month Sen, 16 Mar 2026
    • account_circle Hms
    • visibility 373
    • 0Komentar

    Mamuju —Proclaimnews.id Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sulawesi Barat tetap memastikan pelayanan publik berjalan normal meski pemerintah daerah tengah menerapkan penyesuaian sistem kerja aparatur sipil negara (ASN). Salah satu bentuk pelayanan tersebut terlihat saat Partai Nasional Demokrat (NasDem) menyerahkan proposal pencairan dana hibah partai politik tahun anggaran 2026 kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, […]

  • Rancang Dokumen Akhir RKPD, Pemprov Sulbar Matangkan Integrasi Data Sektoral

    • calendar_month Rab, 20 Mei 2026
    • account_circle Hms
    • visibility 218
    • 0Komentar

    Mamuju –Proclaaimnews.id Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat kini tengah mematangkan dokumen perencanaan pembangunan daerah agar lebih tepat sasaran. Salah satu langkah krusial yang diambil adalah dengan memperkuat pengelolaan data sektoral dengan melibatkan sejumlah stakeholder, termasuk dari Badan Pusat Statistik. Hal ini merupakan tindak lanjut adari arahan Gubernur Sulbar Suhardi Duka agar data sektoral menjadi kunci dalam […]

expand_less