Perkuat Peran APIP, Inspektorat Sulbar Hadiri Sosialisasi Reviu Perencanaan dan Keuangan Daerah serta Aksi Stranas PK
- account_circle Hms
- calendar_month Rab, 11 Mar 2026
- visibility 38
- comment 0 komentar
Jakarta – Proclaimnews.id Inspektur Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat, M. Natsir mengikuti Sosialisasi Permendagri Nomor 3 Tahun 2026 tentang Reviu Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dokumen Keuangan Daerah serta Sosialisasi Pemenuhan Pelaksanaan Aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) pada Aksi Penguatan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri tersebut berlangsung di Hotel Grand Mercure, Jakarta pada 10–11 Maret 2026. Hadir bersama M. Natsir dalam kegiatan ini, Inspektur Pembantu Wilayah I, Irianto Masseno, Inspektur Pembantu Wilayah Khusus, Khairani serta APIP Teknis Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
Sosialisasi dibuka langsung oleh Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, S. M. Mahendra Jaya. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya transformasi APIP untuk mencegah potensi terjadinya fraud.
“APIP harus beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Jika tidak, kita akan tertinggal,” ujar Mahendra Jaya.
Pada kesempatan tersebut, Inspektur Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat, M. Natsir, juga menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi dalam mendukung efektivitas pengawasan internal pemerintah.
Menurutnya, penggunaan teknologi, salah satunya melalui pemanfaatan aplikasi e-audit, dapat membantu meningkatkan kualitas dan akurasi hasil pemeriksaan.
“APIP harus memanfaatkan aplikasi e-audit dalam kegiatan pemeriksaan sehingga hasil pemeriksaan dapat lebih akurat dan berkualitas,” tegas Natsir.
Ia menegaskan, hal tersebut sejalan dengan arahan Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka yang menekankan pentingnya penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel.
Melalui kegiatan ini diharapkan peran APIP semakin kuat dalam mendukung proses perencanaan pembangunan daerah, pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, serta upaya pencegahan korupsi di daerah. (Rls)
- Penulis: Hms
- Editor: Elkml
