Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Berita » Perkuat Fondasi Perkebunan Sulbar, Pemerintah Percepat Penetapan Kebun Sumber Benih Kakao

Perkuat Fondasi Perkebunan Sulbar, Pemerintah Percepat Penetapan Kebun Sumber Benih Kakao

  • account_circle Hms
  • calendar_month Sab, 28 Feb 2026
  • visibility 302
  • comment 0 komentar

Mamuju – Proclaimnews.id Dalam upaya meningkatkan produktivitas dan mutu hasil panen sektor perkebunan, Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Perkebunan (Ditjenbun) bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) terus mengakselerasi penetapan kebun sumber benih kakao di wilayah Sulbar.

Langkah ini diambil untuk memastikan petani mendapatkan akses terhadap benih unggul dan bersertifikat guna mendukung program pengembangan tanaman perkebunan. Hal ini sejalan dengan misi Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, pada point mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan.

Berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku, proses penetapan ini melibatkan pemeriksaan teknis lapangan yang ketat oleh Tim Pemulia Tanaman dan Pengawas Benih Tanaman (PBT) serta Tim Tenis Lapangan. Pemeriksaan tersebut mencakup verifikasi kebenaran varietas, sejarah lahan, serta kesehatan tanaman dari serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT).

“Penetapan kebun induk maupun kebun entres adalah instrumen penting untuk menjamin bahwa materi genetik yang diedarkan ke masyarakat benar-benar berkualitas tinggi,” ujar Muh. Faizal Thamrin, Kadis Perkebunan Sulbar dalam keterangannya, Jumat 27 Februari 2026.

Ia mengungkapkan, hingga awal tahun 2026, sejumlah komoditas strategis Kakao dan Aren telah melalui tahap penilaian kelayakan teknis untuk ditetapkan sebagai sumber benih resmi.

“Misalnya di sektor Kakao, penetapan pohon induk dilakukan dengan kriteria ketat, termasuk potensi produksi yang mampu mencapai jutaan butir kecambah per tahun,” ungkap Faizal.

Pemerintah juga mengimbau para pelaku usaha dan kelompok tani untuk proaktif mendaftarkan kebun mereka sebagai calon sumber benih.

“Syarat utama yang harus dipenuhi meliputi kepemilikan dokumen legalitas usaha, desain tata tanam yang sesuai klon, serta rutin melakukan evaluasi tahunan guna menjaga status kelayakan kebun tersebut,” ucap Faizal.

Dengan semakin banyaknya kebun sumber benih yang ditetapkan secara resmi, diharapkan ketersediaan benih bermutu di tingkat lokal dapat terpenuhi, sekaligus meminimalisir peredaran benih palsu atau ilegal yang merugikan. (Rls)

  • Penulis: Hms
  • Editor: El.kml

Rekomendasi Untuk Anda

  • Optimalisasi Pelayanan Publik, Layanan SAMKEL Pembayaran Pajak Kendaraan Dibuka di Kantor Bupati Majene

    • calendar_month Sen, 12 Jan 2026
    • account_circle Hms
    • visibility 311
    • 0Komentar

    Majene — Proclaimnews.id Kantor UPTD Pelayanan Pajak Kabupaten Majene terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pada Senin, 12 Januari 2026, UPTD Pelayanan Pajak Majene membuka layanan Samsat Keliling (SAMKEL) di area halaman Kantor Bupati Majene, guna memudahkan masyarakat dan aparatur sipil negara (ASN) dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Kehadiran layanan SAMKEL ini […]

  • Polda Sulbar dan Unsulbar Catat Sejarah, Resmikan Pusat Studi Kepolisian Pertama di Majene

    • calendar_month Sen, 6 Apr 2026
    • account_circle Hms
    • visibility 258
    • 0Komentar

    Sulbar – Proclaimnews.id Kapolisian Daerah Sulawesi Barat bersama Universitas Sulawesi Barat (Unsulbar) mencatat sejarah baru dengan diresmikannya Pusat Studi Kepolisian pertama di wilayah Majene. Langkah strategis ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Polda Sulawesi Barat dan Unsulbar, yang berlangsung di Gedung Perpustakaan Unsulbar, Senin (6/4/26). Hadir dalam momentum bersejarah tersebut, Kapolda Sulbar, Irjen Pol […]

  • Wakil ketua DPRD Dampaingi Gubernur Tinjau sungai Matakali di Polman sekaligus buka puasa bersama di kediaman ketua Komisi I Sulbar

    • calendar_month Jum, 13 Mar 2026
    • account_circle Hms
    • visibility 401
    • 0Komentar

    Polman — Proclaimnews.id Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Hj. St. Suraidah, mendampingi Gubernur Sulawesi Barat meninjau kondisi Sungai Matakali dalam rangkaian kegiatan Safari Ramadhan pemerintah daerah. Polewali 13 Maret 2026 Peninjauan tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk melihat secara langsung kondisi sungai serta memastikan langkah-langkah penanganan yang diperlukan demi menjaga keamanan dan […]

  • Dialog Interaktif Dirlantas Polda Sulbar di RRI Mamuju: Layanan Prima untuk Masyarakat Mudik

    • calendar_month Jum, 21 Mar 2025
    • account_circle proclaimnews
    • visibility 358
    • 0Komentar

    Sulbar – Proclaimnews.id  Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Sulbar, Kombes Pol. Wahid Kurniawan, bersama Kasubdit Regident, AKBP Ariantony, dalam dialog interaktif di RRI Mamuju, menegaskan komitmennya siap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, khususnya selama periode mudik Lebaran lewat sinergi berbagai untuk mendukung terwujudnya pelayanan maksimal, Jumat (21/3/25). Dirlantas menyampaikan bahwa ada sebanyak 31 posko pelayanan […]

  • Atasi Kendala Jalan Hauling Tambang, ESDM Sulbar Rancang Skema Pelepasan Kawasan Hutan  

    • calendar_month Rab, 13 Mei 2026
    • account_circle Hms
    • visibility 231
    • 0Komentar

    MAMUJU – PROCLAIMNEWS.ID Kepala Bidang Mineral dan Batubara (Minerba) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Barat, Ilham, mengikuti rapat koordinasi yang digelar di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi Sulawesi Barat pada Rabu, 13 Mei 2026. Rapat ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya yang berlangsung pada 27 […]

  • Pemkab Mamuju Tengah Salurkan 1.717 Pegawai Negeri Sipil (PNS),Kemudian 1.175 Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 

    • calendar_month Ming, 15 Mar 2026
    • account_circle Tim Media
    • visibility 299
    • 0Komentar

    Mamuju Tengah, – Proclaimnewa.id Data Penerima dan Anggaran Total Penerima Sebanyak 2.894 Orang Dengan Rincian Personel 1.717 Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dan  Perjanjian Kerja (PPPK) Total Anggaran :Rp 12.331.020.209. Sebanyak 1.717 Pegawai Negeri Sipil (PNS),Kemudian 1.175 Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Serta dua Pejabat Daerah Yakni Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tengah Menerima […]

expand_less