Kawal Ketepatan dan Akuntabilitas APBD 2026, BPKAD Sulbar Asistensi Pergeseran Anggaran Perangkat Daerah
- account_circle Hms
- calendar_month Jum, 27 Feb 2026
- visibility 88
- comment 0 komentar
Mamuju – Proclaimnews.id Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Barat melalui Bidang Anggaran dan Bina Kabupaten menerima asistensi perangkat daerah terkait pergeseran Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2026. Kegiatan yang dilaksanakan pada Kamis (26/2/2026) ini sebagai bagian dari upaya penyesuaian program dan kegiatan agar tetap selaras dengan prioritas pembangunan daerah.
Asistensi diterima oleh Plt. Kasubid Anggaran dan Bina Kabupaten Wilayah II, Amir Hamzah, didampingi tim teknis Bidang Anggaran dan Bina Kabupaten. Dalam kegiatan ini, perangkat daerah diberikan pendampingan teknis terkait mekanisme, ketentuan regulasi, serta kesesuaian pergeseran anggaran dengan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.
Hal ini sejalan dari upaya mewujudkan misi Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, khususnya memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas.
Plt. Kasubid Anggaran dan Bina Kabupaten Wilayah II, Amir Hamzah, menyampaikan bahwa asistensi ini bertujuan untuk memastikan setiap pergeseran anggaran dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta tetap berorientasi pada pencapaian target kinerja perangkat daerah.
“Pergeseran anggaran bukan sekadar penyesuaian administratif, tetapi harus tetap memperhatikan prinsip efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas. Melalui asistensi ini, kami ingin memastikan bahwa setiap perubahan belanja benar-benar mendukung prioritas pembangunan dan tidak menyimpang dari arah kebijakan fiskal daerah,” ujar Amir.
Ia menambahkan, sinergi antara BPKAD dan perangkat daerah sangat penting dalam menjaga kualitas perencanaan dan pelaksanaan APBD Tahun 2026, sehingga pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan transparan, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Melalui kegiatan asistensi ini, BPKAD Provinsi Sulawesi Barat menegaskan komitmennya untuk terus mengawal tata kelola keuangan daerah yang profesional dan akuntabel demi mendukung pembangunan Sulawesi Barat yang maju dan berdaya saing. (RLS)
- Penulis: Hms
- Editor: El.kml
