Tren Positif Indikator Pembangunan

Dalam satu tahun kepemimpinan, sejumlah indikator makro daerah mengalami perbaikan. Pertumbuhan ekonomi Mamuju Tengah tercatat sebesar 3,98% (Januari–September 2025). Angka kemiskinan berhasil ditekan dari 7,72% menjadi 7,22 persen%, sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat dari 68,53 menjadi 69,17.

Tingkat pengangguran berada di angka 1,58%, terendah di Sulawesi Barat (nasional 4,85%; Sulbar 2,86%). Ketimpangan pendapatan juga menurun, ditunjukkan dengan penurunan Gini Ratio dari 0,366 menjadi 0,244, sekaligus mengantarkan daerah ini meraih penghargaan nasional atas penurunan ketimpangan kesejahteraan masyarakat tahun 2025.

Penguatan Reformasi Birokrasi

Di bidang tata kelola pemerintahan, Pemkab Mamuju Tengah mencatat peningkatan nilai SAKIP dari CC menjadi B, dengan nilai Reformasi Birokrasi sebesar 63,28 (B). Pada Februari 2026, Pemkab juga meraih penghargaan SAKIP dan Zona Integritas, capaian penting setelah 13 tahun berdirinya kabupaten ini.

Komitmen terhadap akuntabilitas diperkuat melalui penandatanganan perjanjian kinerja lingkup pemerintahan pada 26 Januari 2026, sebagai wujud keseriusan dalam meningkatkan pelayanan publik yang profesional dan transparan.

Tak hanya itu, Pemkab Mamuju Tengah juga meraih Peringkat I Anugerah Keterbukaan Informasi Publik tingkat Sulawesi Barat, serta predikat INOVATIF dengan skor tertinggi Indeks Inovasi Daerah di Sulawesi Barat (63,8).

Peningkatan PAD dan Kemandirian Fiskal

Dari sisi keuangan daerah, realisasi PAD hingga Oktober 2025 tercatat sebesar Rp59,71 miliar, meningkat 31,06% dibandingkan tahun sebelumnya. Capaian ini menjadi indikator meningkatnya kemandirian fiskal daerah di tengah keterbatasan anggaran, sekaligus memperkuat pembiayaan program prioritas pembangunan.

Fokus Pembangunan Agropolitan 2025–2029

Pemkab Mamuju Tengah telah menetapkan visi jangka menengah 2025–2029 sebagai daerah agropolitan maju, sejahtera, dan berkelanjutan, sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2025–2029 (Perda Nomor 2 Tahun 2025).

Pada 2026, fokus pembangunan diarahkan pada peningkatan pelayanan dasar—pendidikan, kesehatan, dan PUPR—serta peningkatan produktivitas sektor pertanian sebagai tulang punggung ekonomi daerah. Proyek rehabilitasi infrastruktur dasar, termasuk ruas jalan Topoyo–Karossa, telah dimulai guna memperkuat konektivitas antarwilayah dan mendukung distribusi hasil pertanian.

Program Pro-Rakyat dan Pengendalian Inflasi

Di awal 2026, Pemkab juga menekankan kebijakan pro-rakyat dalam mengendalikan inflasi yang sempat mencapai 6,94 persen, melalui penguatan distribusi pangan dan intervensi program strategis.

Sejumlah program prioritas turut dijalankan, antara lain:

  • Gerakan Mengembalikan Anak Tidak Sekolah (ATS) melalui Beasiswa KUAT dan Gerakan TAKI SOLA.
  • Pembentukan 54 Koperasi Desa Merah Putih untuk memperkuat ekonomi desa.
  • Program Makan Bergizi Gratis bagi 27.000 penerima manfaat.
  • Akselerasi hilirisasi pertanian dan pengembangan industri pengolahan.

Secara keseluruhan, kinerja Pemkab Mamuju Tengah periode 2025–2026 menunjukkan arah pembangunan yang semakin terstruktur dan akuntabel, dengan fondasi reformasi birokrasi yang kuat, kemandirian fiskal yang meningkat, serta pembangunan infrastruktur dan ekonomi yang menopang visi besar daerah.

Pemkab Mamuju Tengah menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan demi mewujudkan “Mamuju Tengah Daerah Agropolitan Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan.”(**)