Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Berita » Bapenda Sulbar Perkuat Koordinasi dengan BPK Perwakilan Sulbar terkait Pengelolaan Data PAD

Bapenda Sulbar Perkuat Koordinasi dengan BPK Perwakilan Sulbar terkait Pengelolaan Data PAD

  • account_circle Hms
  • calendar_month Ming, 8 Feb 2026
  • visibility 64
  • comment 0 komentar

Mamuju — Proclaimnews.id.Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulawesi Barat terus memperkuat tata kelola pengelolaan pendapatan daerah melalui koordinasi intensif dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Barat. Hal tersebut ditandai dengan diterimanya Tim BPK di Ruang Bidang Pendapatan Daerah Bapenda Sulbar pada Jumat, 6 Februari 2026.

Kegiatan koordinasi ini membahas pengelolaan dan penyajian data Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu komponen penting dalam akuntabilitas keuangan daerah. Fokus utama pertemuan adalah sinkronisasi data, kelengkapan dokumen pendukung, serta mekanisme pengelolaan pendapatan agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hadir dalam kegiatan tersebut Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Bidang Pendapatan Daerah Bapenda Sulbar, Gaffar, bersama staf teknis, Sarifahwati, serta tim pemeriksa dari BPK Perwakilan Sulawesi Barat. Koordinasi berlangsung dalam suasana dialogis dan konstruktif, dengan komitmen bersama untuk menjaga akurasi dan transparansi data PAD.

Plt. Kepala Bidang Pendapatan Daerah, Gaffar, menyampaikan bahwa Bapenda Sulbar secara terbuka dan proaktif mendukung proses pemeriksaan sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan pendapatan daerah. Menurutnya, ketersediaan data yang valid dan terintegrasi menjadi kunci dalam mendukung kebijakan fiskal daerah yang tepat sasaran.

Sementara itu, Kepala Bapenda Sulbar, Abdul Wahab Hasan, menegaskan bahwa koordinasi dengan BPK merupakan langkah strategis dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan.

Ia menambahkan, langkah tersebut sejalan dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka dan Almarhum Salim S. Mengga, yakni memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar yang merata dan berkualitas bagi masyarakat Sulawesi Barat.

“Bapenda Sulbar berkomitmen untuk terus memperkuat sistem pengelolaan pendapatan daerah, termasuk memastikan data PAD tersaji secara akurat, tertib administrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Melalui koordinasi yang berkelanjutan dengan BPK, Bapenda Sulbar berharap pengelolaan pendapatan daerah semakin optimal dan mampu memberikan kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan daerah serta peningkatan kualitas pelayanan publik. (Rls)

  • Penulis: Hms
  • Editor: El.kml

Rekomendasi Untuk Anda

  • Anggota DPRD Mamuju H. Sugianto Desak Pemerintah Beri Kepastian SK PPPK PW (Paruh Waktu) Lulusan Tahun 2025

    • calendar_month Sel, 23 Des 2025
    • account_circle Tim media
    • visibility 93
    • 0Komentar

    Mamuju – Proclaimnews. Id 23 Desember 2025 Anggota DPRD Kabupaten Mamuju, H. Sugianto, menyambut baik Surat Keputusan (SK) bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh waktu (PW) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) yang resmi diterima jelang akhir Tahun Anggaran (TA) 2025. Namun, ia meminta pemerintah daerah untuk segera memberikan kepastian serupa bagi PPPK PW tingkat […]

  • Tinjau Pasar Murah Mamuju, Gubernur Sulbar Turunkan Harga Beras dan Telur hingga 30 Persen

    • calendar_month Rab, 4 Mar 2026
    • account_circle Hms
    • visibility 41
    • 0Komentar

    Mamuju –  Proclaimnews.id Usai melakukan peninjauan infrastruktur pasca preservasi jalan dalam Kota Mamuju di kawasan depan Anjungan Pantai Manakarra, Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka melanjutkan agenda dengan meninjau pelaksanaan pasar murah yang digelar di depan Kantor Pos Mamuju, Jalan Yos Sudarso, Selasa, 3 Maret 2026. Dalam kegiatan tersebut, Gubernur Suhardi Duka didampingi Sekretaris Daerah Provinsi […]

  • Komisi I DPR Sepakat Bawa RUU TNI ke Paripurna buat Disahkan

    • calendar_month Sel, 18 Mar 2025
    • account_circle proclaimnews
    • visibility 85
    • 0Komentar

    Jakarta – Proclaimnews.id Komisi I DPR RI bersama pemerintah menyepakati revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI atau RUU TNI dibawa ke tingkat II atau paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang.Kesepakatan ini diambil dalam rapat kerja pembicaraan tingkat I RUU TNI. Rapat ini terselenggara di ruang Banggar DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (18/3/2025). Rapat […]

  • Hafiz Quran Polda Sulbar Jadi Imam Tarawih, Ramaikan Malam Ramadhan dengan Sentuhan Dakwah

    • calendar_month Sen, 3 Mar 2025
    • account_circle proclaimnews
    • visibility 87
    • 0Komentar

    Sulbar – Proclaimnews.id Kepolisian daerah Sulawesi barat berupaya membuat bulan Ramadhan 1446 H kali ini terasa lebih istimewa lewat langkah inovatif dengan menerjunkan personelnya yang hafal Al-Quran untuk menjadi imam sholat Tarawih dan penceramah di berbagai masjid. Inisiatif ini bertujuan untuk menebar kebaikan dan mempererat silaturahmi dengan masyarakat selama bulan suci Ramadhan 1446 H. Salah […]

  • Biro Organisasi Setda Sulbar Terima Kunjungan Pemkab Mamuju, Koordinasikan Penerapan WFH ASN

    • calendar_month 17 jam yang lalu
    • account_circle Hms
    • visibility 14
    • 0Komentar

    MAMUJU -Proclaimnews.id Biro Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menerima kunjungan kerja dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamuju. Pertemuan koordinasi tersebut berlangsung di Ruang Rapat Biro Organisasi, Selasa, 31 Maret 2026. Koordinasi ini sejalan dengan Misi Gubernur Sulbar Suhardi Duka (SDK) yang berfokus pada penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan profesional, serta peningkatan […]

  • Inspektorat Sulbar Paparkan Hasil Koordinasi Penyelarasan Program Stunting di Majene

    • calendar_month Kam, 26 Feb 2026
    • account_circle Hms
    • visibility 49
    • 0Komentar

    Majene – Proclaimnews.id  Inspektur Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat, M. Natsir didampingi Plt. Inspektur Pembantu (Irban) Wilayah II, Wahidah Harun bersama Tim Auditor memaparkan hasil monitoring dan evaluasi (monev) program percepatan penurunan stunting di Kabupaten Majene. Pemaparan tersebut menitikberatkan pada penyelarasan Program Stunting dengan implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2026 serta dukungannya […]

expand_less