Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Berita » Sembilan OPD Hadiri Rapat Pansus DPRD Dalam Agenda Pembahasan LKPJ 2025

Sembilan OPD Hadiri Rapat Pansus DPRD Dalam Agenda Pembahasan LKPJ 2025

  • account_circle Hms
  • calendar_month 3 jam yang lalu
  • visibility 19
  • comment 0 komentar

Mamuju Tengah – Proclaimnews.id Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mamuju Tengah melalui Panitia Khusus (Pansus) menggelar pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2025. Kegiatan ini berlangsung di ruang sidang Paripurna DPRD, Desa Tobadak, Kecamatan Tobadak, Kamis (16/4/2026).

Pembahasan LKPJ merupakan agenda tahunan DPRD dalam rangka melakukan evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah selama satu tahun anggaran. Dalam rapat tersebut, Pansus DPRD mengundang sembilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memberikan penjelasan terkait capaian kinerja dan pelaksanaan program tahun 2025.

Adapun OPD yang hadir meliputi:

  1. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
  2. Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
  3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
  4. Dinas Perikanan dan Kelautan
  5. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
  6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
  7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
  8. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
  9. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Ketua Pansus DPRD Mamuju Tengah, Andi Rudi, menyampaikan bahwa pembahasan ini bertujuan untuk memastikan kesesuaian antara pelaksanaan program OPD dengan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Selain itu, DPRD juga menekankan pentingnya ketepatan waktu dalam proses pembahasan LKPJ. Sesuai ketentuan, DPRD memiliki batas waktu maksimal 30 hari setelah dokumen LKPJ diterima untuk memberikan rekomendasi kepada kepala daerah.

Melalui pembahasan ini, DPRD Mamuju Tengah menargetkan dapat menghasilkan rekomendasi yang konstruktif sebagai bahan perbaikan kinerja pemerintah daerah ke depan. Rekomendasi tersebut diharapkan dapat ditindaklanjuti guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, transparansi, serta capaian pembangunan daerah.

Dengan sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah, diharapkan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Mamuju Tengah dapat berjalan lebih optimal serta memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.(*)

  • Penulis: Hms
  • Editor: El.kml

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Rekomendasi Untuk Anda

  • Sulbar Perkuat Desa Siaga TBC, Langkah Nyata Percepat Eliminasi Tuberkulosis

    • calendar_month Sab, 28 Feb 2026
    • account_circle Hms
    • visibility 58
    • 0Komentar

    Mamuju – Proclaimnews.id Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Provinsi Sulawesi Barat menggelar Pertemuan Koordinasi Pengembangan Desa Siaga TBC di Aula Andi Depu DKPPKB Sulbar, Jumat (27/2/2026). Program ini juga selaras dengan arah pembangunan daerah melalui konsep Panca Daya, yang menitikberatkan pada pembangunan sumber daya manusia unggul dan […]

  • Proses Seleksi Calon Pendamping Haji Daerah Sulbar untuk Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2026 Resmi Dimulai

    • calendar_month Jum, 23 Jan 2026
    • account_circle Hms
    • visibility 90
    • 0Komentar

    Mamuju — Proclaimnews.id Proses seleksi Calon Pendamping Haji Daerah (PHD) Provinsi Sulawesi Barat untuk Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2026 resmi dimulai, Kamis (22/1/2026). Tahapan seleksi awal dilaksanakan di Asrama Haji Mamuju yang saat ini difungsikan sebagai kantor sementara Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Sulawesi Barat. Seleksi tahap awal diawali dengan pelaksanaan tes Computer […]

  • Pemprov Sulbar Terbitkan Surat Edaran Pemberian THR dan BHR bagi Pekerja dan Pengemudi Berbasis Aplikasi

    • calendar_month Sel, 10 Mar 2026
    • account_circle Hms
    • visibility 78
    • 0Komentar

    Mamuju – Proclaimnews.id  Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menegaskan komitmennya dalam melindungi dan meningkatkan kesejahteraan pekerja melalui penerbitan Surat Edaran Gubernur Sulawesi Barat Nomor 16 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan serta Bonus Hari Raya (BHR) Keagamaan bagi Pengemudi dan Kurir pada Layanan Angkutan Berbasis Aplikasi Tahun 2026. Kepala […]

  • Sulbar Optimistis Jaga Inflasi: Gubernur Fokus Atasi Pemicu Utama

    • calendar_month Sel, 10 Mar 2026
    • account_circle Hms
    • visibility 45
    • 0Komentar

    Mamuju – Proclaimnews.id Gubernur Suhardi Duka menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Barat (Sulbar) untuk menjaga inflasi tetap terkendali di bawah 2,5 persen. Hal tersebut disampaikan usai mengikuti rapat high level meeting pengendalian inflasi di Mamuju, Selasa, 10 Maret 2026. Suhardi Duka menyebutkan, secara bulanan inflasi di Sulbar pada Februari 2026 tergolong baik karena berada […]

  • Wakil Ketua DPRD Sulbar Munandar : Kami Harap LHP Jadi Pedoman Tingkatkan Kualitas Pelayanan dalam Penanggulangan Bencana di Masa Depan

    • calendar_month Sen, 3 Mar 2025
    • account_circle proclaimnews
    • visibility 91
    • 0Komentar

    Mamuju – Prkclaimnews.id  Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Munandar Wijaya, menghadiri Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II Tahun 2024 atas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Sulbar. Acara ini berlangsung di Gedung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulbar, Kamis, 9 Januari 2025. Acara ini menjadi momentum penting dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan […]

  • PJ Bahtiar Bersama Sofha Marwah Ucapkan Terima Kasih Kepada Masyarakat Sulbar 

    • calendar_month Ming, 16 Feb 2025
    • account_circle proclaimnews
    • visibility 91
    • 0Komentar

    MAMUJU – PROCLAIMNEWS.ID Bahtiar Baharuddin bersyukur telah mendapatkan amanah bertugas sebagai PJ Gubernur Sulbar. Setelah sembilan bulan bersama masyarakat Sulbar. Setelah nantinya kembali ke Kemendagri sebagai Dirjen politik dan pemerintahan umum, PJ.Bahtiar akan tetap menjadi bagian dari Sulbar dan akan terus mendukung perkembangan provinsi Sulbar. “Banyak kenangan dan hal positif dan merasakan menjadi bagian dari […]

expand_less