Kemarin, Kepala Bagian Persidangan Sekretariat DPRD Sulbar, Dr. Musra Awaluddin bersama pejabat fungsional Sekretariat DPRD menghadiri rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi terhadap Ranperda tersebut.
Rapat itu berlangsung di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulawesi Barat, Kamis 13 Februari 2025.
Rapat ini dipimpin oleh Kepala Kanwil Kemenkumham Sulbar, Sunu Tedy Maranto. Turut hadir dalam pertemuan ini Kepala Biro Hukum Aprisal, Kepala Divisi Kemenkumham Sulbar John Batara, serta Tim perancang Perundang-undangan kemenkumham dan para perwakilan dari (OPD) terkait.
Kepala Kantor Wilayah, Sunu Tedy Maranto, yang dalam sambutannya menyebut bahwa proses harmonisasi memerlukan ketelitian kecermatan ketepatan dan keakuratan dalam mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang terkait analisis norma-norma kesesuaian. Sehingga, kata dia, tidak bertentangan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
“Serta memperkuat aspek hukum dalam pengelolaan sumber daya perikanan dan kelautan di Sulawesi Barat,” ujar Sunu.
Sementara itu, Dr. Musra Awaluddin menyampaikan bahwa Kegiatan ini bertujuan untuk menyelaraskan dan memperkuat konsepsi Raperda sebelum diajukan ke tahap selanjutnya dalam proses legislasi.
“Peraturan ini diharapkan menjadi payung hukum yang jelas bagi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan di Sulawesi Barat,” terangnya.
Dalam forum itu, para peserta rapat turut memberikan masukan serta menyampaikan berbagai aspek teknis yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Ranperda. Beberapa isu strategis yang dibahas mencakup pengelolaan zona perikanan, perizinan usaha perikanan, pengawasan eksploitasi sumber daya laut, serta perlindungan terhadap ekosistem pesisir dan nelayan kecil.(**)
