Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Berita » Rapat Penetapan Harga TBS Kelapa Sawit Sulbar Periode Mei 2026, Sepakati Harga Berdasarkan Rendemen CPO

Rapat Penetapan Harga TBS Kelapa Sawit Sulbar Periode Mei 2026, Sepakati Harga Berdasarkan Rendemen CPO

  • account_circle Hms
  • calendar_month Rab, 13 Mei 2026
  • visibility 40
  • comment 0 komentar

Mamuju — Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Dinas Perkebunan melaksanakan rapat penetapan harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit pekebun mitra periode Mei 2026 pada Selasa, 12 Mei 2026.

Bertempat di Aula Dinas Perkebunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat, rapat tersebut dibuka oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Rachmad, didampingi Kepala Dinas Perkebunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Muh Faizal Thamrin serta Kepala Bidang Hilirisasi Hasil Perkebunan Agustina Palimbong.

 

Kegiatan tersebut dihadiri berbagai pihak terkait, antara lain tenaga ahli bidang ekonomi yang menangani pangan dan pengendalian inflasi, Wakil Ketua DPRD Pasangkayu, Ketua Komisi II Pasangkayu, OPD lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Biro Hukum, Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan), perwakilan Dinas Perkebunan Kabupaten Mamuju, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Mamuju Tengah, perwakilan perusahaan pabrik kelapa sawit (PT Surya Raya Lestari I, PT Surya Raya Lestari II, PT Pasangkayu, PT Letawa, PT Unggul Widya Teknologi Lestari, PT Manakarra Unggul Lestari), asosiasi petani (Apkasindo, Apkasindo Perjuangan, Aspekpir, SPKS) serta Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

 

Melalui pembahasan yang komprehensif, rapat juga menyepakati penetapan harga TBS berdasarkan rentang umur tanaman mulai dari 3 tahun hingga 25 tahun.

 

Adapun harga TBS dimaksud yaitu:

 

Tahun tanam 3 tahun RP.2.649,81 dengan rendemen CPO sebesar 16,25%.

Tahun tanam 4 tahun Rp.2.843,60 dengan rendemen CPO sebesar 17,57%.

Tahun tanam 5 tahun sebesar Rp. 3.051,83 dengan rendemen CPO sebesar 18,97%.

Tahun tanam 6 tahun sebesar Rp.3.153,59 dengan rendemen CPO sebesar 19,73%.

Tahun tanam 7 tahun sebesar Rp.3.232,57 dengan rendemen CPO sebesar 20,59%.

Tahun tanam 8 tahun sebesar Rp.3.317,73 dengan rendemen CPO sebesar 20,67%.

Tahun tanam 9 tahun sebesar Rp.3.427,51 dengan rendemen CPO sebesar 21,16%.

Tahun tanam 10-20 tahun sebesar Rp.3.493,58 dengan rendemen CPO sebesar 21,65%.

Tahun tanam 21 tahun sebesar Rp.3.442,87 dengan rendemen CPO sebesar 21,14%.

Tahun tanam 22 tahun sebesar Rp.3.370,05 dengan rendemen CPO sebesar 20,56%.

Tahun tanam 23 tahun sebesar Rp.3.315,89 dengan rendemen CPO sebesar 20,16%.

Tahun tanam 24 tahun sebesar Rp.3.266,08 dengan rendemen CPO sebesar 19,90%.

Tahun tanam 25 tahun sebesar Rp.3.186,65 dengan rendemen CPO sebesar 19,27%.

 

Kepala Dinas Perkebunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Muh Faizal Thamrin, menyampaikan bahwa pemerintah daerah terus mendorong agar pola kemitraan antara perusahaan dan pekebun dapat diterapkan kembali sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun Mitra.

 

“Kami berharap kemitraan antara perusahaan dan pekebun dapat kembali berjalan sesuai Permentan Nomor 13 Tahun 2024, sehingga mekanisme penetapan harga TBS dapat terlaksana secara transparan, adil, dan memberikan kepastian bagi petani sawit,” ujar Faizal.

 

Faizal juga menegaskan bahwa penguatan kemitraan menjadi bagian penting dalam mendukung peningkatan kesejahteraan petani dan pembangunan sektor perkebunan yang berkelanjutan di Sulawesi Barat, sejalan dengan misi Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka dalam mendorong pembangunan ekonomi daerah yang inklusif dan berkeadilan, untuk mewujudkan visi Sulawesi Barat maju dan sejahtera.

 

Sementara itu, Kepala Bidang Hilirisasi Hasil Perkebunan, Agustina Palimbong, mengajak seluruh pihak untuk terus memperkuat sinergi dalam membangun tata kelola perkebunan sawit yang sehat dan berkeadilan.

“Mari kita wujudkan kemitraan,” ajak Agustina.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berharap melalui kolaborasi seluruh pihak, mekanisme penetapan harga TBS dapat terus berjalan sesuai ketentuan sehingga memberikan kepastian harga dan perlindungan bagi pekebun kelapa sawit di Sulawesi Barat. (Rls)

  • Penulis: Hms
  • Editor: El.kml

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Rekomendasi Untuk Anda

  • Komisi 1 DPRD Sulbar Gelar RDP Bahas Pengaduan Warga Soal Aset Yang di Lelang BNI

    • calendar_month Sel, 4 Mar 2025
    • account_circle proclaimnews
    • visibility 113
    • 0Komentar

    SULBAR, – Proclaimnews.id Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan rapat dengar pendapat umum (RDPU) terkait dengan adanya pengaduan nasabah Bank BNI 46 Cab. Mamuju Hj. Saodah Gangka (Direktur PT. Sinar Beru-Beru) yang merasa telah dirugikan dengan dilelangnya aset jaminan sejumlah 6 sertifikat tanah lahan sawah produktif yang menjadi agunan di Bank BNI 46 Cab. Mamuju. […]

  • Satresnarkoba Polresta Mamuju Tangkap PNS dan Dua Perempuan Terkait Sabu

    • calendar_month Sen, 12 Jan 2026
    • account_circle Hms
    • visibility 209
    • 0Komentar

    MAMUJU – PROCLAIMNEWS.ID  Peredaran narkotika di jantung Kota Mamuju kembali terbongkar. Tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polresta Mamuju menggerebek jaringan penyalahgunaan narkotika jenis sabu di Jalan Jenderal Sudirman, Simboro, Kecamatan Simboro dan Kepulauan, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, Kamis (8/1/2026) sore. Dalam operasi yang berlangsung sekitar pukul 16.00 Wita itu, polisi mengamankan tiga orang terduga pelaku, […]

  • Wakil Ketua DPRD Sulbar Dr. Hj. St. Suraidah hadiri kegiatan peningkatan kapasitas pengurus (UPGRADING) DPD KPPI Prov. Sulbar

    • calendar_month Kam, 29 Jan 2026
    • account_circle Hms Dprd
    • visibility 143
    • 0Komentar

    MAMUJU,  – PROCLAIMNEWS.ID  Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat Dr. Hj. St. Suraidah Suhardi, hadiri kegiatan peningkatan kapasitas pengurus (UPGRADING) DPD KPPI Prov. Sulbar yang digelar di Aula Kantor Kemenag Provinsi Sulawesi Barat, Kamis (29/1/2026) Dalam kegiatan tersebut Dr. Hj. St. Suraidah Suhardi, memberikan materi keorganisasian dengan tema ” *”Learning Leadership”* : Transformasi Pemimpin Perempuan […]

  • *Sinergi Pemprov Sulbar dan Bank BTN, 300 Pelaku UMKM Diberi Pelatihan untuk Naik Kelas*

    • calendar_month Kam, 23 Apr 2026
    • account_circle Hms
    • visibility 42
    • 0Komentar

    Mamuju-Proclaimnews.id Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK) menutup kegiatan Pelatihan UMKM hasil kerja sama antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan Bank BTN Cabang Mamuju, yang digelar di Ballroom Andi Depu, Lantai 3 Kantor Gubernur Sulawesi Barat. Rabu 22 April 2026.   Kegiatan ini dihadiri sekitar 300 peserta yang merupakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah […]

  • Rakor Pengendalian Inflasi 2026 Dirangkaikan Evaluasi Program 3 Juta Rumah dan Sosialisasi Jaminan Produk Halal

    • calendar_month Rab, 4 Mar 2026
    • account_circle Hms
    • visibility 80
    • 0Komentar

    Mamuju – Proclaimnews.id Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Dinas Pangan melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program 3 Juta Rumah serta sosialisasi penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. Kegiatan ini berlangsung pada Selasa, 3 Maret 2026, bertempat di Ruang Rapat Dinas Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Rakor […]

  • Dialog Interaktif Dirlantas Polda Sulbar di RRI Mamuju: Layanan Prima untuk Masyarakat Mudik

    • calendar_month Jum, 21 Mar 2025
    • account_circle proclaimnews
    • visibility 142
    • 0Komentar

    Sulbar – Proclaimnews.id  Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Sulbar, Kombes Pol. Wahid Kurniawan, bersama Kasubdit Regident, AKBP Ariantony, dalam dialog interaktif di RRI Mamuju, menegaskan komitmennya siap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, khususnya selama periode mudik Lebaran lewat sinergi berbagai untuk mendukung terwujudnya pelayanan maksimal, Jumat (21/3/25). Dirlantas menyampaikan bahwa ada sebanyak 31 posko pelayanan […]

expand_less