Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Berita » Rapat Bapemperda DPRD Provinsi Sulawesi Barat Dalam Rangka Kajian Dan Monitoring Persiapan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

Rapat Bapemperda DPRD Provinsi Sulawesi Barat Dalam Rangka Kajian Dan Monitoring Persiapan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

  • account_circle proclaimnews
  • calendar_month Sel, 18 Feb 2025
  • visibility 339
  • comment 0 komentar

Sulbar – Proclaimnews.id Rapat Bapemperda DPRD Provinsi Sulawesi Barat dalam rangka kajian dan monitoring persiapan pembahasan rancangan peraturan daerah yang telah ditetapkan dalam program pembentukan peraturan daerah provinsi sulawesi barat tahun 2025 Yang dilaksanakan di ruang Komisi III DPRD Sulbar, Senin 17 februari 2025.

Rapat ini dipimpin oleh ketua bapemperda Drs. H. Habsi Wahid dan dihadiri oleh anggota Bapemperda Masdar Mahmuddin dan Murniati, tenaga ahli Bapemperda, serta para OPD terkait antara lain, Dinas Penanaman Modal, BAPPEDA, Dinas Lingkungan Hidup dan Biro Hukum.

Dalam rapat tersebut, Ketua Bapemperda, Habsi Wahid, menegaskan pentingnya pertemuan ini guna memastikan kelengkapan dokumen dari sejumlah Ranperda yang hingga kini belum menunjukkan perkembangan signifikan. Ia menyoroti tujuh Ranperda yang memerlukan penanganan serius dan mendesak, terutama tiga di antaranya yang merupakan usulan dari eksekutif, yaitu:

1. Ranperda tentang Penyertaan Modal
2. Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
3. Ranperda tentang Pengelolaan Sampah

“Ketiga Ranperda ini merupakan usulan dari eksekutif yang telah disampaikan ke DPRD, namun hingga kini belum ada dokumen yang bisa kami terima. Karna Yang tercantum dalam Propemperda sebelumnya masih sebatas judul tanpa isi yang jelas,” ujar Habsi Wahid.

Dalam rapat tersebut ketua Bapemperda berharap kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat yang tidak sempat hadir untuk pro aktif dalam mengikuti rapat untuk menyampaikan materi teknis yang nantinya akan di masukkan dalam muatan materi Ranperda Pengelolaan Perikanan dan Kelautan sebagaimana hasil Harmonisasi di Kanwil Hukum Provinsi Sulawesi Barat.

Ia menegaskan bahwa dokumen Ranperda merupakan bentuk pertanggungjawaban bersama antara DPRD dan eksekutif. Oleh karena itu, Bapemperda mengundang OPD terkait untuk meninjau kembali sejauh mana kesiapan dan keseriusan dalam menyelesaikan penyusunan Ranperda ini. (**RS/ARS**)

  • Penulis: proclaimnews

Rekomendasi Untuk Anda

  • Inspektorat Sulbar Paparkan Hasil Koordinasi Penyelarasan Program Stunting di Majene

    • calendar_month Kam, 26 Feb 2026
    • account_circle Hms
    • visibility 294
    • 0Komentar

    Majene – Proclaimnews.id  Inspektur Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat, M. Natsir didampingi Plt. Inspektur Pembantu (Irban) Wilayah II, Wahidah Harun bersama Tim Auditor memaparkan hasil monitoring dan evaluasi (monev) program percepatan penurunan stunting di Kabupaten Majene. Pemaparan tersebut menitikberatkan pada penyelarasan Program Stunting dengan implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2026 serta dukungannya […]

  • Perpusip Sulawesi Barat Terima Karya Penulis Lokal, Perkuat Gerakan Sulbar Mandarras

    • calendar_month Kam, 3 Sep 2026
    • account_circle Hms
    • visibility 133
    • 0Komentar

    Mamuju –Proclaimnews.id Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Perpusip) Provinsi Sulawesi Barat menerima karya tulis berjudul “Peranan Bawaslu dalam Bingkai Negara Hukum” yang ditulis oleh Ilhambahri Widyananda Mansyur, penulis lokal Sulawesi Barat. Karya tulis ini diterima langsung oleh Kepala Dinas Perpusip Provinsi Sulawesi Barat Mustari Mula pada Selasa, 1 September 2026.   Penerimaan karya tulis tersebut merupakan […]

  • Green Policing Polda Sulbar: Menyatu Dengan Alam, Merawat Kehidupan

    • calendar_month Jum, 30 Okt 2026
    • account_circle Hms
    • visibility 50
    • 0Komentar

    Polda Sulbar – Proclaimnews.id  Mengawali aktivitas Jumat dengan semangat kepedulian terhadap lingkungan, Kapolda Sulbar Irjen Pol Totok Suharyanto bersama seluruh personel Polda Sulbar melaksanakan kegiatan Green Policing di kawasan perbukitan sekitar Mako Polda Sulbar, Jumat (30/10/26). Kegiatan ini menjadi wujud nyata kepedulian Polri terhadap kelestarian lingkungan sekaligus membangun kesadaran bahwa menjaga alam merupakan bagian dari […]

  • DPRD Sulbar Bahas Target PAD 2027, Dinas PUPR Siap Optimalkan Pendapatan Daerah melalui Peningkatan Layanan

    • calendar_month Sel, 21 Jul 2026
    • account_circle Hms
    • visibility 163
    • 0Komentar

    Mamuju – Proclaimnewa.id Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sulawesi Barat menghadiri rapat pembahasan penentuan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2027 yang diselenggarakan oleh Badan Anggaran DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Senin 20 Juli 2026. Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Badan Anggaran DPRD Sulbar tersebut menjadi forum strategis untuk menyelaraskan target […]

  • Dalami Dugaan Penyalahgunaan Dana Insentif Kerohanian dan Jamkesda, Tim Tipidkor Polda Sulbar Lakukan Penggeledahan di Kantor Bupati Polman

    • calendar_month Sel, 3 Nov 2026
    • account_circle Hms
    • visibility 87
    • 0Komentar

    Polda Sulbar – Proclaimnews.id  Tim Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulbar melakukan penggeledahan di lingkungan Kantor Bupati Polewali Mandar, Selasa (3/11/26). Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sulbar, dengan sasaran Ruang Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) dan Ruang Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Polewali Mandar. Penggeledahan dilaksanakan oleh Unit […]

  • *200 Keluarga Miskin di Sulbar Terima Bantuan Usaha Rp5 Juta dari Gubernur SDK, Target 300 Lagi*

    • calendar_month Sen, 25 Mei 2026
    • account_circle Hms
    • visibility 235
    • 0Komentar

    Mamuju -Proclaimnews.id Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka (SDK) secara simbolis menyerahkan bantuan modal usaha bagi keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH). Bantuan itu diserahkan di ruang kerja Gubernur Sulbar, Senin 25 Mei 2026. Program tersebut diperuntukkan bagi warga miskin yang masuk kategori desil satu dan dua. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak […]

expand_less