Perkuat Pengendalian Inflasi, Bapperida Sulbar Ikuti Rakor Kemendagri dan Evaluasi Program 3 Juta Rumah

Mamuju — Proclaimnews.id  Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat terus memperkuat langkah strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah. Komitmen tersebut ditegaskan melalui partisipasi aktif Bapperida Sulbar dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Rutin Pengendalian Inflasi yang dirangkaikan dengan Evaluasi Program 3 Juta Rumah, yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri secara virtual, Senin, 22 Desember 2025.

Plt. Kepala Bapperida Sulbar, Darwis Damir, menugaskan tim perencana dari Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam untuk mengikuti rakor tersebut dan menyerap arahan pemerintah pusat agar dapat diselaraskan dengan kebijakan pembangunan daerah. Rakor ini dinilai krusial di tengah tantangan ekonomi akhir tahun yang dipengaruhi oleh fluktuasi harga pangan serta dampak cuaca ekstrem.

Perencana Ahli Muda Bapperida Sulbar, Musrifah Hamzah, mengungkapkan bahwa berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), tren inflasi nasional cenderung meningkat menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru). Sejumlah komoditas strategis seperti cabai rawit, bawang merah, dan daging ayam ras tercatat menjadi pendorong utama kenaikan harga secara nasional.

“Sementara itu, Sulawesi Barat mencatat kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) sebesar 3,85 persen. Kondisi ini membutuhkan langkah antisipatif yang lebih terarah agar stabilitas harga di tingkat lokal tetap terjaga, terutama dalam menghadapi potensi gangguan distribusi akibat cuaca ekstrem sebagaimana ditekankan oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir,” jelas Musrifah.

Selain isu pengendalian inflasi, Bapperida Sulbar juga menaruh perhatian serius pada percepatan penyediaan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Secara nasional, hingga 21 Desember 2025, tercatat lebih dari 214 ribu unit rumah telah memperoleh pembebasan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), serta sekitar 11 ribu unit mendapatkan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Pemerintah daerah pun didorong untuk segera melaporkan realisasi dukungan program tersebut sebagai dasar penentuan arah kebijakan pembangunan pada tahun 2026.

Menanggapi data dan arahan pemerintah pusat, Plt. Kepala Bapperida Sulbar yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Kesbangpol Sulbar, Darwis Damir, menegaskan bahwa penguatan koordinasi lintas sektor menjadi kunci utama keberhasilan program pengendalian inflasi dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Menurutnya, peran Bapperida tidak hanya sebatas perencanaan berbasis data, tetapi juga memastikan bahwa setiap kebijakan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Langkah teknis yang kami susun di Bapperida Provinsi Sulawesi Barat merupakan penguatan dari aksi nyata Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, di lapangan. Pada Kamis lalu, 18 Desember 2025, Bapak Gubernur telah melakukan inspeksi mendadak ke pasar untuk memastikan stabilitas harga dan ketersediaan stok pangan. Kami di Bapperida mengawal kebijakan tersebut melalui koordinasi dengan berbagai pihak terkait agar intervensi yang dilakukan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Sulawesi Barat,” tegas Darwis Damir.(rls)