Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Berita » Musrenbang RKPD Sulbar 2027: Target Kemiskinan Turun hingga 8,13% dan Program “Menyapa Posyandu” Diluncurkan

Musrenbang RKPD Sulbar 2027: Target Kemiskinan Turun hingga 8,13% dan Program “Menyapa Posyandu” Diluncurkan

  • account_circle Hms
  • calendar_month Jum, 10 Apr 2026
  • visibility 68
  • comment 0 komentar

Sulbar – Proclaimnews.id Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 yang mencapai puncaknya pada Jumat, 10 April 2026. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Gubernur Sulbar, Suhardi Duka.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperinda) Sulbar, Amujib, dalam sambutannya menyampaikan bahwa seluruh rangkaian Musrenbang RKPD 2027 telah berjalan dengan baik hingga memasuki tahap akhir.

“Pada hari ini kita telah sampai pada acara puncak Musrenbang RKPD Tahun 2027 Provinsi Sulawesi Barat,” kata Amujib.

Amujib menjelaskan, pelaksanaan Musrenbang RKPD 2027 mengacu pada sejumlah regulasi, di antaranya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Musrenbang ini bertujuan untuk menyepakati berbagai aspek strategis pembangunan daerah, mulai dari permasalahan, prioritas, arah kebijakan, hingga program kegiatan beserta indikator kinerja dan target tahun 2027. Selain itu, forum ini juga menjadi wadah penyelarasan program pembangunan daerah dengan prioritas nasional.

“Tujuan akhirnya adalah menyempurnakan rancangan RKPD menjadi rancangan akhir yang selanjutnya difasilitasi oleh Menteri Dalam Negeri sebelum ditetapkan melalui Peraturan Gubernur,” ujarnya.

Dalam kegiatan ini, hadir sejumlah narasumber dari pemerintah pusat, di antaranya Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Restuardy Daud, serta Deputi Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan Manajemen Risiko Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas, Erwin Dimas.

Peserta Musrenbang terdiri dari berbagai unsur, baik yang hadir secara luring maupun daring, termasuk anggota DPR RI dan DPD RI dari daerah pemilihan Sulbar, Forkopimda, pemerintah daerah kabupaten, DPRD, instansi vertikal, akademisi, organisasi masyarakat, hingga tokoh agama dan media.

Sebelumnya, sejumlah tahapan telah dilaksanakan dalam rangkaian Musrenbang ini. Pada 6 April 2026, digelar desk urusan yang membahas dukungan daerah terhadap 110 indikator outcome prioritas nasional pada 33 bidang urusan pemerintahan.

Selanjutnya, pada 7 April 2026 dilaksanakan desk usulan yang membahas 60 usulan dari enam kabupaten, masing-masing mengajukan 10 program kegiatan yang akan dibiayai melalui APBD 2027.

Pada 8 April 2026, forum indikator makro menyepakati target tujuh indikator pembangunan daerah, yaitu pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, indeks gini, tingkat pengangguran terbuka, indeks pembangunan manusia, penurunan emisi gas rumah kaca, dan indeks kualitas lingkungan hidup.

Kemudian, pada 9 April 2026 digelar Forum Bupati Sulbar untuk membahas usulan kabupaten serta isu-isu strategis yang berdampak terhadap pembangunan daerah.

Dari seluruh rangkaian tersebut, disepakati tema pembangunan Sulawesi Barat tahun 2027, yakni “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif melalui Peningkatan Infrastruktur, Investasi, SDM, dan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Terintegrasi Antar Pusat dan Daerah.”

Untuk mendukung tema tersebut, ditetapkan dua tujuan utama pembangunan daerah. Pertama, mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan target laju pertumbuhan sebesar 6,20 persen pada tahun 2027.

Sasaran yang ingin dicapai meliputi peningkatan produktivitas sektor pertanian, peningkatan investasi daerah, tata kelola pemerintahan digital yang akuntabel, serta penguatan ketahanan terhadap risiko bencana. Tujuan kedua adalah menurunkan kemiskinan dan ketimpangan secara inklusif, dengan target tingkat kemiskinan berada di kisaran 8,82 persen hingga 8,13 persen.

Adapun sasaran pendukungnya mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia, perluasan lapangan kerja, penguatan kemandirian desa, serta peningkatan kualitas kehidupan demokratis masyarakat.

Pada momentum tersebut, juga dirangkaikan dengan peluncuran program “Menyapa Posyandu” yang digagas Ketua Tim Penggerak PKK Sulbar, pemberian penghargaan kepada pemerintah kabupaten atas capaian kinerja pembangunan tahun 2025, serta penyerahan simbolis kerja sama dengan Tsinghua University China kepada alumni pelatihan Digital Leadership Academy 2025.

Musrenbang RKPD 2027 ini diharapkan menjadi landasan kuat dalam mendorong kemajuan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Barat secara berkelanjutan. (Rls)

  • Penulis: Hms
  • Editor: El.kml

Rekomendasi Untuk Anda

  • Menuju Eliminasi TBC, Sulbar Perkuat Deteksi Dini dan Peran Komunitas

    • calendar_month Sen, 13 Apr 2026
    • account_circle Hms
    • visibility 76
    • 0Komentar

    Mamuju – Proclaimnews.id Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Barat merilis capaian program penanggulangan Tuberkulosis (TBC) Triwulan I Tahun 2026 yang menunjukkan progres positif pada aspek pengobatan, namun masih menghadapi tantangan pada sisi deteksi dan pencegahan. Upaya ini sejalan dengan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Pemerintah, yang tidak hanya berfokus pada penguatan […]

  • Ditpolairud Polda Sulbar Gelar Bimbingan dan Penyuluhan, Nelayan Desa Sumare Lebih Paham Aturan dan Keselamatan Laut

    • calendar_month Jum, 6 Mar 2026
    • account_circle Hms
    • visibility 95
    • 0Komentar

    Polda Sulbar – Proclaimnews.id  Puluhan masyarakat pesisir dan nelayan di Desa Sumare, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, antusias mengikuti kegiatan bimbingan dan penyuluhan yang diselenggarakan Ditpolairud Polda Sulbar, Jumat (6/3/26). Kepala Desa Sumare dalam sambutannya mengapresiasi langkah yang dilakukan pihak Polairud. “Melalui kegiatan ini, masyarakat pesisir Desa Sumare mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang peran Polri […]

  • Rencana Aksi KKMD 2026, Zulkifli Manggazali Tekankan Kolaborasi Lintas Sektor Jaga Keberlanjutan Ekosistem Mangrove di Sulbar

    • calendar_month Sel, 12 Mei 2026
    • account_circle Hms
    • visibility 39
    • 0Komentar

    Mamuju — Proclaimnews.id Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Sulawesi Barat menjadi lokasi pelaksanaan Rapat Pembahasan Rencana Aksi Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2026, yang digelar di Ruang Rapat DLHK Sulbar, Senin (11/05/2026).   Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 121 Tahun 2023 tentang […]

  • Cegah Lakalantas di Kalangan Pelajar, Ditlantas Polda Sulbar Bersama Disdik Bahas Pembentukan “Sekolah Pelopor Keselamatan”

    • calendar_month Sel, 21 Apr 2026
    • account_circle Hms
    • visibility 57
    • 0Komentar

    Polda Sulbar –Proclaimnews. Id alam rangka meningkatkan kesadaran tertib berlalu lintas sejak dini, Subdirektorat Kamsel Ditlantas Polda Sulawesi Barat melaksanakan kegiatan Dikmas Lantas dan koordinasi bersama Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat.   Kegiatan yang berlangsung di Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat ini, Selasa (21/4/26) difokuskan pada pembentukan Sekolah Pelopor Keselamatan dan Tertib Berlalu Lintas […]

  • Rakornas IDI 2025: Kesbangpol Sulbar Perkuat Koordinasi Lintas Sektor

    • calendar_month Kam, 15 Jan 2026
    • account_circle Hms
    • visibility 134
    • 0Komentar

    Mamuju — Proclaimnews.id Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sulawesi Barat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pelaksanaan Pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tingkat Provinsi Tahun 2025 yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Rabu 14 Januari 2026. Kesbangpol Sulbar diwakili Kepala Bidang Politik Dalam Negeri, Nur Milu, yang hadir atas […]

  • Gubernur Sulbar Dorong Kolaborasi Pemprov dan Pemkab untuk Atasi Kemiskinan Ekstrem

    • calendar_month Jum, 7 Mar 2025
    • account_circle proclaimnews
    • visibility 140
    • 0Komentar

    Mamuju –  Proclaimnews.id Pengentasan kemiskinan ekstrem di Sulawesi Barat masih menjadi tantangan serius yang harus diselesaikan pemerintah daerah. Dari total 10 persen angka kemiskinan di Sulbar, sekitar 1,7 persen masuk kategori miskin ekstrem, di mana masyarakatnya kesulitan memenuhi kebutuhan makan sehari-hari. Hal ini menjadi perhatian utama Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK) menegaskan bahwa percepatan pengentasan […]

expand_less