Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Berita » Ketua DPRD Kabupaten Mamuju Adakan Kunjungan Dapil Sekaligus Pemaparan Kondisi APBD Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2026.

Ketua DPRD Kabupaten Mamuju Adakan Kunjungan Dapil Sekaligus Pemaparan Kondisi APBD Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2026.

  • account_circle Tim Media
  • calendar_month Rab, 13 Mei 2026
  • visibility 111
  • comment 0 komentar

Mamuju – Proclaimnews.id Dalam Rangka membangun kebersamaan dengan kelompok masyarakat, mahasiswa, dan pelaku usaha, H.Syamsuddin Hatta Ketua DPRD Mamuju adakan kunjungan Dapil sekaligus pemaparan APBD tahun anggaran 2026 yang berlangsung Di Cafe dan resto BHY Jln. Martadinata, 13 Mei 2026.

Berikut sambutan nya “Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama dalam rangka kunjungan daerah pemilihan Kunjungan Dapil sekaligus pemaparan kondisi APBD Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2026. Kehadiran kita di sini adalah bentuk nyata dari komitmen bersama untuk membangun daerah yang kita cintai.

“Sebagaimana kita ketahui bersama, APBD merupakan instrumen kebijakan fiskal daerah yang sangat penting. APBD bukan sekadar angka-angka dalam dokumen, melainkan cerminan dari arah pembangunan, prioritas kebijakan, serta komitmen pemerintah daerah dan DPRD dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2025, APBD Kabupaten Mamuju Tahun 2026 telah ditetapkan sebesar Rp1,033 triliun. Anggaran ini menjadi pedoman bagi kita semua dalam melaksanakan program pembangunan, pelayanan publik, serta penguatan ekonomi daerah.

Dalam APBD 2026, terdapat beberapa prioritas utama yang menjadi perhatian kita bersama:

“Pembangunan infrastruktur dasar: Jalan, jembatan, irigasi, dan fasilitas publik yang akan meningkatkan konektivitas antarwilayah serta mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Infrastruktur yang baik akan membuka akses bagi desa-desa terpencil dan mempercepat distribusi hasil produksi lokal.

Peningkatan kualitas pendidikan: Pendidikan adalah investasi jangka panjang. Melalui APBD, kita berkomitmen untuk meningkatkan kualitas sekolah, tenaga pendidik, serta memperluas akses pendidikan agar generasi muda Mamuju memiliki daya saing yang lebih baik di tingkat nasional maupun internasional.

Penguatan layanan kesehatan: Kesehatan masyarakat adalah fondasi pembangunan. Anggaran diarahkan untuk memperbaiki fasilitas rumah sakit, puskesmas, serta memperkuat program kesehatan preventif. Dengan masyarakat yang sehat, produktivitas akan meningkat.

Dukungan terhadap ekonomi lokal dan UMKM: UMKM adalah tulang punggung perekonomian daerah. Melalui APBD, kita memberikan dukungan berupa pelatihan, akses permodalan, dan fasilitasi pemasaran agar UMKM dapat tumbuh dan berkembang.

Peningkatan pelayanan publik: Pemerintah daerah berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui digitalisasi layanan, transparansi birokrasi, dan peningkatan kapasitas aparatur.

Namun, kita juga menyadari adanya tantangan yang harus dihadapi. Keterbatasan fiskal daerah, ketergantungan pada dana transfer pusat, serta kebutuhan efisiensi belanja menjadi hal yang tidak bisa kita abaikan. Oleh karena itu, kita perlu bersama-sama mencari solusi dengan mengoptimalkan potensi daerah, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, serta memperkuat kolaborasi antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat.

“Sebagai Ketua DPRD Kabupaten Mamuju, saya menegaskan komitmen kami untuk terus mengawal pelaksanaan APBD secara transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan rakyat. DPRD akan menjalankan fungsi pengawasan dengan sungguh-sungguh, memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Kami juga berharap masyarakat berperan aktif dalam mengawasi jalannya pembangunan. Partisipasi masyarakat adalah kunci untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan pembangunan yang berkelanjutan. Dengan keterlibatan masyarakat, kita dapat memperkuat kepercayaan publik dan memastikan bahwa APBD benar-benar menjadi instrumen kesejahteraan.”Imbuhnya.

Sebelum menutup. Sambutan nya, Kader Demokrat menutup dengan
sebuah pesan: “Pembangunan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab kita semua. Bersama-sama, kita bisa menjadikan Mamuju sebagai rumah yang lebih baik, tempat di mana anak-anak kita tumbuh dengan pendidikan yang layak, masyarakat kita hidup sehat, dan ekonomi kita berkembang dengan kokoh. Yang selanjutnya membuka dialog dan tanya jawab.

Mari kita jadikan APBD 2026 sebagai momentum untuk memperkuat sinergi, membangun kepercayaan, dan mewujudkan Kabupaten Mamuju yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing(**)

  • Penulis: Tim Media
  • Editor: El.kml

Rekomendasi Untuk Anda

  • Dinsos P3A dan PMD Sulbar Perkuat Sinergi Tangani Anak Tidak Sekolah

    • calendar_month Rab, 4 Feb 2026
    • account_circle Hms
    • visibility 122
    • 0Komentar

    Mamuju – Proclaimnews.id Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsos P3A dan PMD) Provinsi Sulawesi Barat menggelar rapat tindak lanjut hasil prarapat koordinasi (prarakor) penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) bersama Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat. Upaya tersebut sejalan dengan Visi dan Misi Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, bersama Wakil […]

  • Minyakita Ditemukan Tak Sesuai Takaran, SDK: Jangan Ambil Keuntungan di Tengah Penderitaan Masyarakat

    • calendar_month Kam, 13 Mar 2025
    • account_circle proclaimnews
    • visibility 166
    • 0Komentar

    Mamuju – Proclaimnews.id Gubernur Sulawesi Barat , Suhardi Duka (SDK) angkat bicara terkait adanya temuan Minyakita yang dijual di sejumlah pasar tidak sesuai dengan takaran. Menurutnya, Minyakita merupakan minyak yang bersubsidi dan diperuntukkan bagi masyarakat menengah ke bawah. Sehingga Gubernur SDK tidak setuju jika Minyakita yang dijual di pasar diakali. “Itukan minyak subsidi, sudah diuntung […]

  • Dukung PASTI PADU, DKPPKB Sulbar Gelar Layanan Pos Balita untuk Anak ASN Setiap Jumat

    • calendar_month Jum, 20 Feb 2026
    • account_circle Hms
    • visibility 127
    • 0Komentar

    Mamuju –  Proclaimnews.id Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menghadirkan layanan Pos Balita di halaman Kantor Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Sulbar, Jumat (20/2/2026). Program ini menjadi langkah konkret mendukung inisiatif PASTI PADU sekaligus implementasi Panca Daya ke-3, yakni mewujudkan sumber daya manusia (SDM) unggul dan berkarakter yang menjadi prioritas Gubernur Suhardi Duka. Layanan […]

  • Isi Kekosongan Jabatan, Gubernur Sulbar Tunjuk Amir Dado sebagai Plt Kepala DPMPTSP

    • calendar_month Sen, 26 Jan 2026
    • account_circle Hms
    • visibility 136
    • 0Komentar

    Mamuju –  Proclaimnews.id Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Junda Maulana, menyerahkan Surat Keputusan (SK) Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sulbar kepada Amir Dado, Senin, 26 Januari 2026. Hal itu dilakukan menindaklanjuti perintah Gubernur Sulbar, Suhardi Duka untuk segera mengisih kekosongan jabatan Kepala DPMPTSP Sulbar setelah […]

  • Sulbar Bersiap Sambut Kaltim, Kepala Bapenda Pimpin Koordinasi dengan Sekda Bahas Strategi PAP

    • calendar_month Jum, 27 Mar 2026
    • account_circle Hms
    • visibility 88
    • 0Komentar

    Mamuju — Proclaimnews.id  Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) terus mematangkan persiapan jelang kunjungan kerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, khususnya dalam pembahasan strategi optimalisasi Pajak Air Permukaan (PAP). Kepala Bapenda Sulbar, Abdul Wahab Hasan Sulur, memimpin langsung koordinasi dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulbar, Junda Maulana. Pertemuan tersebut berlangsung di ruang kerja Sekda Provinsi Sulbar […]

  • Pemprov Sulbar Buka Suara Soal Nonjob 95 ASN, Herdin: Data Itu Tidak Sepenuhnya Benar

    • calendar_month Ming, 12 Apr 2026
    • account_circle Hms
    • visibility 74
    • 0Komentar

    MAMUJU — PROCLAIMNEWS.ID  Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) merespon pemberitaan terkait mutasi 95 aparatur sipil negara (ASN). Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Sulbar, Herdin Ismail, menegaskan jumlah tersebut tidak sepenuhnya benar. “Pada dasarnya, jumlah yang dimutasi hanya 55 pejabat administrator. termasuk dua pejabat fungsional yang naik jenjang madya, satu orang pensiun, […]

expand_less