Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Berita » Kawal Implementasi PP Tunas, KominfoSS Sulbar: Platform Digital Wajib Lindungi Anak

Kawal Implementasi PP Tunas, KominfoSS Sulbar: Platform Digital Wajib Lindungi Anak

  • account_circle Hms
  • calendar_month Sel, 31 Mar 2026
  • visibility 243
  • comment 0 komentar

Mamuju –Proclaimnews.id Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas) resmi berjalan efektif sejak 28 Maret 2026.

PP Tunas ini mengatur pembatasan penggunaan media sosial bagi anak di bawah 16 tahun. Hal ini sejalan dengan kebijakan Gubernur Sulbar Suhardi Duka dalam memberikan perlindungan bagi anak di ruang digital.

Bahkan, salah satu bentuk keseriusan Pemprov sendiri, telah mengeluarkan kebijakan pembatasan penggunaan telepon seluler (handphone) di lingkungan satuan pendidikan jenjang SMA, SMK, dan SLB, baik negeri maupun swasta. Tujuannya menciptakan suasana belajar yang kondusif serta membentuk karakter peserta didik yang bijak dalam memanfaatkan teknologi digital.

Olehnya, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo) Sulawesi Barat, Muhammad Ridwan Djafar berkomitmen mengawal implementasi7 kebijakan PP Tunas agar ruang digital lebih aman bagi generasi muda.

“Regulasi ini menjadi pijakan baru dalam mengatur aktivitas digital anak, termasuk pembatasan usia pengguna media sosial,” terang Ridwan, Senin (30/03/2026)

Menurutnya, kehadiran PP Tunas bukan sekadar aturan, tetapi bentuk nyata keberpihakan negara terhadap keamanan generasi muda di dunia maya.

Ridwan menjelaskan, pemerintah pusat sebelumnya telah memberikan masa transisi selama satu tahun bagi para penyelenggara sistem elektronik (PSE) untuk menyesuaikan sistem dan kebijakan mereka. Kini, seluruh ketentuan dalam PP tersebut bersama regulasi turunannya mulai diberlakukan penuh.

Lanjut Ridwan, akan ikut memperkuat pengawasan di daerah serta mendorong literasi digital masyarakat. Ia menekankan tidak ada ruang kompromi bagi platform yang mengabaikan aturan. Sanksi administratif hingga pembatasan akses layanan bisa menjadi konsekuensi bagi pelanggar.

“Dengan implementasi PP Tunas, ekosistem digital di daerah semakin sehat dan ramah anak, sekaligus mendukung tumbuhnya generasi yang cerdas dan terlindungi di era digital,” pungkasnya. (Rls)

  • Penulis: Hms
  • Editor: El.kml

Rekomendasi Untuk Anda

  • Badan Penghubung Sulbar Turut Meriahkan Hari Jadi Provinsi Sulawesi Barat ke-22

    • calendar_month Kam, 24 Sep 2026
    • account_circle Hms
    • visibility 113
    • 0Komentar

    Mamuju, Sulawesi Barat — Proclaimnews.id Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Barat turut memeriahkan Peringatan Hari Jadi Provinsi Sulawesi Barat ke-22 Tahun 2026 yang mengusung tema “Mengabdi dan Berkarya Bersama Menuju Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera”. Peringatan tersebut dipusatkan di Lapangan Upacara Kantor Gubernur Sulawesi Barat, Selasa, 22 September 2026, dan turut diikuti oleh jajaran Badan […]

  • 10 Hari Wafatnya Salim S. Mengga, Suhardi Duka Ajak Teladani Kejujuran dan Integritas

    • calendar_month Sen, 9 Feb 2026
    • account_circle Hms
    • visibility 299
    • 0Komentar

    Mamuju – Proclaimnews.id Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, mengenang almarhum Wakil Gubernur Sulbar Mayjen TNI (Purn) Salim S. Mengga dalam Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 yang digelar di Ballroom Andi Depu, Kantor Gubernur Sulbar, Senin, 9 Februari 2026. Pada kesempatan tersebut, Gubernur Suhardi Duka mengajak seluruh jajaran pemerintah […]

  • TPP Berbasis Kinerja, Tim Pemantau Kanal Informasi Siap Jalankan Penilaian

    • calendar_month Sen, 12 Jan 2026
    • account_circle Hms
    • visibility 318
    • 0Komentar

    MAMUJU — Proclaimnews.id Bidang Komunikasi Publik dan Media (KPM) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo) Sulbar merampungkan pembentukan tim khusus yang akan melakukan penilaian terhadap kanal informasi digital, baik website maupun platform media sosial seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), melalui Rapat di Bidang KPM Kantor Diskominfo Sulbar, Senin 12 Januari 2025. Kepala Bidang KPM […]

  • Audiensi Kapolda Bersama Tim Survei Pertamina dan Slog Polri, SPBP Khusus Polisi Jadi Prioritas di Sulbar

    • calendar_month Kam, 26 Feb 2026
    • account_circle Hms
    • visibility 274
    • 0Komentar

    Polda Sulbar – Proclaimnews.id Kapolda Sulawesi Barat Irjen Pol Adi Deriyan Jayamarta menerima audiensi khusus dari personel Tim Survei Pertamina Pusat bersama dengan staf Logistik (Slog) Polri di Ruang Tamu Sendana Mapolda, Kamis (26/2/26). Pertemuan ini fokus pada pengembangan Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBP) khusus untuk mendukung operasional kepolisian di wilayah Sulbar. Dalam pertemuan ini, […]

  • Perketat Pengawasan BBM Bersubsidi, Dinas ESDM Sulbar Dorong Pembentukan Tim Terpadu dan Perkuat Sinergi Lintas Instansi

    • calendar_month Kam, 29 Okt 2026
    • account_circle Hms
    • visibility 58
    • 0Komentar

    MAMUJU —Proclaimnews.id Menanggapi adanya temuan aparat kepolisian terkait penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di Polewali Mandar dan Pasangkayu, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Barat menegaskan pentingnya langkah kolaboratif dan penataan sistem pengawasan yang komprehensif di seluruh wilayah Sulawesi Barat. Langkah-langkah strategis dan penanganan isu keterjaminan pasokan BBM tersebut disampaikan langsung […]

  • Tanggapi Masukan Dino Patti Djalal, Seskab Teddy: Kelebihan Biaya Perjalanan Luar Negeri Ditanggung Prabowo, Rombongan Jauh Lebih Sedikit

    • calendar_month Sel, 2 Jun 2026
    • account_circle Hms
    • visibility 399
    • 0Komentar

    JAKARTA – PROCLAIMNEWS.ID  Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya memberikan penjelasan tegas sekaligus koreksi atas masukan yang disampaikan mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal terkait kunjungan luar negeri yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto. Teddy memastikan, seluruh biaya yang melebihi pagu anggaran negara ditanggung sepenuhnya secara pribadi oleh Presiden. Pernyataan ini disampaikan Teddy melalui […]

expand_less