Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Berita » DKPPKB Sulbar Buka Pos Pelayanan Balita “Maju Sejahtera”, Permudah ASN Akses Layanan Kesehatan Anak

DKPPKB Sulbar Buka Pos Pelayanan Balita “Maju Sejahtera”, Permudah ASN Akses Layanan Kesehatan Anak

  • account_circle Hms
  • calendar_month Jum, 13 Mar 2026
  • visibility 192
  • comment 0 komentar

Mamuju – Proclaimnews.idDinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Provinsi Sulawesi Barat membuka Pos Pelayanan Kesehatan Balita “Maju Sejahtera” yang dilaksanakan di halaman Kantor DKPPKB Sulawesi Barat, Jumat (13/03/2026).

Kegiatan ini merupakan inovasi pelayanan kesehatan yang bertujuan memudahkan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam mengakses layanan kesehatan balita yang selama ini umumnya diberikan melalui Posyandu di tingkat desa dan kelurahan.

Sebanyak 11 balita tercatat mengikuti pelayanan pada kegiatan tersebut. Layanan yang diberikan meliputi penimbangan berat badan, pengukuran tinggi badan, serta skrining tumbuh kembang anak sebagai bagian dari upaya deteksi dini terhadap potensi masalah kesehatan pada balita.

Kepala DKPPKB Provinsi Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim, mengatakan bahwa kehadiran Pos Pelayanan Kesehatan Balita di lingkungan kantor pemerintah merupakan salah satu langkah untuk mendekatkan layanan kesehatan kepada masyarakat, termasuk para ASN yang memiliki anak balita.

“Pelayanan ini menjadi salah satu upaya untuk memudahkan ASN dalam mengakses layanan kesehatan balita yang selama ini tersedia di Posyandu. Dengan pelayanan yang lebih dekat dan mudah dijangkau, kita berharap pemantauan tumbuh kembang anak dapat dilakukan secara rutin,” ujar dr. Nursyamsi.

Menurutnya, pemantauan tumbuh kembang anak sejak dini sangat penting untuk memastikan anak tumbuh sehat serta terhindar dari berbagai risiko gangguan kesehatan maupun masalah gizi.

Pelaksanaan kegiatan ini juga menjadi bagian dari dukungan terhadap pembangunan sumber daya manusia sejak usia dini, yang sejalan dengan visi Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera yang digagas oleh Gubernur Suhardi Duka.

Program ini sekaligus menjadi salah satu implementasi Panca Daya Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, khususnya dalam mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter melalui penguatan layanan kesehatan bagi anak sejak usia dini. (Rls)

  • Penulis: Hms
  • Editor: El.kml

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pemkesra Sulbar Rapat Pendampingan Barang dan Jasa, Bahas Terkait Pengadaan Sembako

    • calendar_month Sen, 12 Jan 2026
    • account_circle Hms
    • visibility 234
    • 0Komentar

    Mamuju –  Proclaimnews.id Analis Kebijakan Ahli Madya Biro Pemkesra, Faisal, memimpin Rapat Pendampingan Barang dan Jasa (Barjas) terkait pengadaan sembako, yang berlangsung di ruang rapat Biro Pemkesra, pada Senin (12/1/2026). Rapat tersebut bertujuan untuk memberikan pendampingan serta memastikan proses pengadaan sembako berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sekaligus mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan […]

  • Ketua DPRD Amalia Fitri Apresiasi Pengukuhan Pengurus BWI Sulbar Periode 2026–2029

    • calendar_month Kam, 20 Agu 2026
    • account_circle Hms
    • visibility 85
    • 0Komentar

    MAMUJU – PROCLAIMNEWS.ID Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Amalia Fitri, bersama Wakil Ketua DPRD Sulbar, St. Suraidah Suhardi, menghadiri kegiatan pengukuhan Pengurus Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Sulawesi Barat periode 2026–2029, yang berlangsung di Kantor Gubernur Sulawesi Barat, Rabu (19/8/2026). Kegiatan pengukuhan turut dihadiri Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat […]

  • Lanjutkan Pertemuan dengan Inspektorat, Bau Akram Dai : Sinergitas Perkuat Prinsip Tata Kelola yang Baik di Dispoparekraf

    • calendar_month Rab, 25 Feb 2026
    • account_circle Hms
    • visibility 213
    • 0Komentar

    Mamuju – Proclaimnews.id  Setelah sebelumnya telah melakukan dua kali pertemuan, Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sulawesi Barat (Dispoparekraf Sulbar) kembali menyambangi Inspektorat Sulbar pada Selasa, 24 Februari 2026. Pertemuan lanjutan ini menunjukan keseriusan dan komitmen Dispoparekraf dalam meningkatkan kualitas tata kelola dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Dispoparekraf. Langkah koordinasi […]

  • *Sekda Sulbar Tinjau Sekolah Rakyat Mamuju, Pastikan Siap Gelar MPLS*

    • calendar_month Sen, 31 Agu 2026
    • account_circle Hms
    • visibility 113
    • 0Komentar

    Mamuju —Proclaimnews.id Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Junda Maulana memastikan Sekolah Rakyat Terintegrasi yang berada di Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, sebagian besar sudah dalam proses penyelesaian pembangunan dan dapat melaksanakan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS). Hal tersebut disampaikan setelah melakukan kunjungan langsung, Senin 31 Agustus 2026. Didampingi Anna Puspasari, Direktur Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan APSA […]

  • Jelang Pembukaan MTQ KORPRI VIII, Sekda Sulbar Hadiri Malam Ta’aruf di Rujab Gubernur Sulsel

    • calendar_month Sen, 24 Agu 2026
    • account_circle Hms
    • visibility 115
    • 0Komentar

    Makassar -Proclaimnews.id Sekretaris Daerah Sulawesi Barat, Junda Maulana, menghadiri Malam Ta’aruf sebagai salah satu rangkaian pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) VIII Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) tingkat Nasional 2026 di Kota Makassar, Sulawesi Selatan.   Malam Ta’aruf berlangsung di Aula Asta Cita Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan, Minggu malam, 23 Agustus 2026. Kegiatan tersebut turut […]

  • Pemprov Sulbar Buka Suara Soal Nonjob 95 ASN, Herdin: Data Itu Tidak Sepenuhnya Benar

    • calendar_month Ming, 12 Apr 2026
    • account_circle Hms
    • visibility 174
    • 0Komentar

    MAMUJU — PROCLAIMNEWS.ID  Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) merespon pemberitaan terkait mutasi 95 aparatur sipil negara (ASN). Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Sulbar, Herdin Ismail, menegaskan jumlah tersebut tidak sepenuhnya benar. “Pada dasarnya, jumlah yang dimutasi hanya 55 pejabat administrator. termasuk dua pejabat fungsional yang naik jenjang madya, satu orang pensiun, […]

expand_less