Kunjungan kerja tersebut dilakukan dalam rangka memperoleh referensi dan informasi terkait pengelolaan serta mekanisme penyaluran Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Desa untuk mendukung Visi Misi ”Panca Daya” Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, bersama Wakilnya, Salim S. Mengga. Agenda ini menjadi bagian dari upaya penguatan kebijakan dan sinkronisasi program antara pemerintah provinsi dan kabupaten dalam mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan.
Rombongan Komisi IV DPRD Sulbar disambut langsung oleh jajaran Dinas PMD Kabupaten Polewali Mandar. Dalam pertemuan tersebut, dilakukan diskusi mendalam mengenai regulasi, perencanaan, hingga implementasi BKK Desa, termasuk tantangan yang dihadapi di lapangan.
Kepala Dinas Sosial P3A dan PMD Sulbar, Darmawati, melalui Kepala Bidang Pemdes, Faridah, menyampaikan bahwa kunjungan ini sangat penting sebagai bahan evaluasi dan penyusunan kebijakan ke depan.
“Kunjungan kerja ini menjadi ruang berbagi informasi dan pengalaman, khususnya terkait pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus Desa. Kami ingin memastikan bahwa kebijakan yang diambil di tingkat provinsi benar-benar selaras dengan kebutuhan dan kondisi di daerah,” ujar Faridah.
Ia juga menambahkan bahwa koordinasi lintas pemerintah daerah menjadi kunci dalam meningkatkan efektivitas program pembangunan desa.
“Dengan adanya sinergi antara provinsi dan kabupaten, diharapkan pengelolaan BKK Desa dapat berjalan lebih optimal, transparan, dan tepat sasaran dalam mendukung kesejahteraan masyarakat desa,” tambahnya.
Kegiatan berlangsung dengan lancar dan diakhiri dengan sesi tanya jawab serta pertukaran data dan dokumen pendukung yang diharapkan dapat menjadi rujukan dalam penyusunan kebijakan selanjutnya.
