Bapperida Sulbar Setujui Sejumlah Usulan Majene, dari Jalan hingga Alkes
- account_circle Hms
- calendar_month Kam, 9 Apr 2026
- visibility 129
- comment 0 komentar
Mamuju — Proclaimnews.id Pembahasan desk usulan program tahun 2027 untuk Kabupaten Majene menghasilkan sejumlah kesepakatan penting. Beberapa sektor strategis mulai dari infrastruktur hingga pertanian dipastikan masuk dalam prioritas.
Rapat yang digelar di Ruang Rapat RPJMD Kantor Bapperida Sulawesi Barat, Selasa (7/4/2026), mempertemukan perwakilan pemerintah provinsi dan kabupaten untuk menyelaraskan arah pembangunan ke depan.
Di sektor infrastruktur, tiga ruas jalan utama—Pallang-pallang, Lombongan, dan Salutambung—disepakati untuk diakomodir oleh pemerintah provinsi. “Namun, pelaksanaannya tetap akan menyesuaikan kemampuan fiskal daerah,” kata Kepala Bapperida Sulbar, Amujib.
Sementara itu, di bidang pendidikan, usulan bantuan beasiswa dan seragam sekolah, akan disesuaikan dengan kewenangan provinsi dengan basis data yang lebih rinci agar tepat sasaran.
Untuk sektor kelautan, usulan pembangunan dermaga di Desa Tubo mengalami penyesuaian. Pemerintah memutuskan mengalihkannya menjadi tambatan perahu, menyesuaikan dengan rencana pengembangan kawasan perikanan budidaya yang tertuang dalam dokumen tata ruang laut.
Di bidang pertanian, pemerintah mendorong pengembangan kawasan berbasis integrated farming. Program yang sebelumnya dikenal sebagai food estate ini akan difokuskan pada komoditas bawang merah, cabai, padi ladang, jagung, hingga peternakan sebagai satu kesatuan sistem.
Pada sektor kesehatan, pengadaan alat kesehatan bagi Puskesmas Totoli dan Tammero’do ditetapkan sebagai prioritas daerah. Langkah ini merupakan bentuk antisipasi apabila kebutuhan tersebut belum terakomodasi dalam Aplikasi SOPHI (Sistem Informasi Online Pengajuan Hibah), yakni platform integrasi Kementerian Kesehatan yang menjadi kanal resmi bagi Pemerintah Daerah dalam mengusulkan hibah alkes maupun sarana prasarana kesehatan secara nasional.
“Hasil pembahasan ini akan menjadi bagian dari penyempurnaan Rancangan RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2027 sebelum dibahas lebih lanjut di tingkat forum kepala daerah dalam waktu dekat ini,” pungkas Amujib. (Rls)
- Penulis: Hms
- Editor: El.kml
