Pandangan Umum Fraksi DPRD Sulbar Soroti Penguatan Fiskal dan Efektivitas Anggaran dalam Perubahan APBD 2026

MAMUJU – Proclaimnews.id  DPRD Provinsi Sulawesi Barat menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026, di Ruang Rapat Paripurna Sekretariat DPRD Sulbar, Selasa (15/9/2026).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Sulbar, Amalia Fitri, didampingi Wakil Ketua I, Sitti Suraidah Suhardi. Hadir Sekretaris Daerah Sulbar, Junda Maulana mewakili Gubernur Sulbar Suhardi Duka, bersama jajaran pimpinan OPD dan anggota DPRD Sulbar.

Penyampaian pandangan umum fraksi menjadi bagian penting dalam pembahasan Ranperda Perubahan APBD 2026. Melalui forum tersebut, masing-masing fraksi menyampaikan catatan, evaluasi, serta rekomendasi terhadap arah kebijakan anggaran pemerintah daerah.

Ketua DPRD Sulbar, Amalia Fitri, mengatakan pandangan fraksi merupakan masukan strategis untuk memastikan perubahan anggaran daerah disusun secara tepat sasaran, transparan, akuntabel, dan tetap berpihak pada kepentingan masyarakat.

“Melalui agenda ini, kita bersama-sama mendengarkan masukan konstruktif dari seluruh fraksi. Sinergi antara DPRD dan Pemprov Sulbar sangat penting agar Ranperda Perubahan APBD 2026 yang kita susun benar-benar mampu menjawab tantangan pembangunan daerah secara optimal,” ujar Amalia.

Dalam pandangan yang disampaikan, sejumlah fraksi memberikan perhatian terhadap penguatan kapasitas fiskal daerah, optimalisasi pendapatan, efektivitas belanja, hingga ketepatan pelaksanaan program pembangunan.

Fraksi Golkar menyoroti pentingnya penguatan fiskal daerah, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta pengelolaan pembiayaan daerah yang lebih seimbang dan akuntabel.

Sementara itu, Fraksi PDI Perjuangan yang diwakili I Putu Suardana memberikan perhatian terhadap stabilitas distribusi BBM di daerah. Fraksi juga mendorong penguatan posisi Pemprov Sulbar dalam memperjuangkan kepentingan daerah di tingkat pemerintah pusat guna mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

Fraksi NasDem yang diwakili Yudiaman mengapresiasi proses penyusunan perubahan anggaran sekaligus mendorong percepatan serapan anggaran. Fraksi juga menekankan pentingnya pemutakhiran data sosial agar pelaksanaan program bantuan pemerintah semakin tepat sasaran.

Adapun Fraksi Demokrat Sejahtera menekankan pentingnya efisiensi dalam pengalokasian anggaran serta perlindungan terhadap dana transfer daerah, sehingga keberlanjutan program pembangunan tetap dapat terjaga.

Berbagai pandangan tersebut menjadi bahan penting bagi DPRD dan pemerintah daerah dalam melanjutkan pembahasan Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Amalia Fitri menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi atas masukan dan catatan yang disampaikan dalam rapat paripurna tersebut.

Menurutnya, pembahasan anggaran tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif, tetapi juga harus memastikan setiap kebijakan belanja daerah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Sulawesi Barat.

Rapat kemudian dilanjutkan dengan agenda berikutnya, yakni penyampaian Jawaban/Tanggapan Gubernur Sulawesi Barat atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Ranperda Perubahan APBD 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada malam hari.

Agenda lanjutan tersebut menjadi bagian dari tahapan pembahasan bersama antara DPRD dan pemerintah daerah sebelum proses pembahasan Ranperda Perubahan APBD 2026 dilanjutkan pada tahapan berikutnya.