Konsultasi dengan Biro PBJ, Badan Penghubung Sulbar Perkuat Administrasi Pengadaan

Mamuju – Proclaimnews.id Dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola pengadaan barang dan jasa, Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan konsultasi teknis ke Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Rabu, 05 Agustus 2026.

Konsultasi tersebut dilakukan oleh Riyanti Agustin selaku Pengadministrasi Keuangan Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Barat dengan Nur Aman, yang bertugas pada Biro PBJ Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Kegiatan konsultasi ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah, khususnya terkait kesesuaian administrasi keuangan dengan tahapan pengadaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, konsultasi juga menjadi sarana koordinasi dalam menyamakan persepsi terhadap mekanisme penyusunan dokumen, pelaksanaan pengadaan, hingga proses administrasi yang mendukung kelancaran setiap paket pengadaan.

Dalam pertemuan tersebut, Nur Aman memberikan penjelasan mengenai prosedur pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, penyusunan dokumen pendukung, serta pentingnya kepatuhan terhadap regulasi guna mewujudkan proses pengadaan yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel.

Riyanti Agustin menyampaikan bahwa konsultasi ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai keterkaitan antara administrasi keuangan dan proses pengadaan barang dan jasa.

“Konsultasi ini sangat bermanfaat bagi kami dalam memastikan setiap proses administrasi keuangan yang berkaitan dengan pengadaan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan adanya arahan dan masukan dari Biro Pengadaan Barang dan Jasa, kami semakin memahami langkah-langkah yang harus dipenuhi sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan tertib administrasi, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Riyanti.

Sementara itu, Nur Aman menekankan pentingnya koordinasi dan konsultasi antar perangkat daerah sebagai upaya meningkatkan kualitas pelaksanaan pengadaan pemerintah.

“Kami selalu mendorong setiap perangkat daerah untuk aktif melakukan konsultasi apabila terdapat hal-hal yang memerlukan penjelasan lebih lanjut. Dengan komunikasi dan koordinasi yang baik, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa akan semakin berkualitas, sesuai regulasi, serta mampu mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik,” jelasnya.

Melalui kegiatan ini, Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Barat menunjukkan komitmennya untuk terus meningkatkan kapasitas aparatur dan memperkuat tata kelola administrasi pengadaan. Upaya tersebut sejalan dengan misi Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka, dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui birokrasi yang profesional, adaptif, dan berintegritas.