Sulbar Masuk 10 Besar Nasional Epdeskel 2026, Capaian Input Data 62,19 Persen di Atas Rata-rata

Mamuju – Proclaiamnews.id  Kabar membanggakan datang dari Sulawesi Barat, yang berhasil mencatatkan tingkat penginputan data Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Epdeskel) yang melampaui rata-rata nasional. Bahkan, capaian ini menempatkan Sulbar dalam kelompok provinsi dengan tingkat input tertinggi di Indonesia.

Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) per 31 Maret 2026, tingkat penginputan data Epdeskel di Sulawesi Barat mencapai 62,19 persen. Angka ini jauh di atas rata-rata nasional yang hanya 34,50 persen. Dengan capaian ini, Sulbar masuk dalam daftar 10 provinsi terbaik secara nasional, mengungguli provinsi-provinsi besar seperti Jawa Tengah (61,73%), Jawa Timur (55,87%), dan Jawa Barat (50,31%).

Secara rinci jika dikhususkan untuk evaluasi Perkembangan Desa, Provinsi Sulawesi Barat berada di urutan delapan secara nasional, dan jika digabungkan Desa dan Kelurahan Provinsi Sulawesi Barat berada di urutan sembilam secara nasional, diatas rata-rata nasional.

Kemendagri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa telah menetapkan kategori tingkat perkembangan desa dan kelurahan tahun 2026 dalam Surat Nomor 100.3.3.9/3059/BPD tertanggal 3 Juni 2026. Evaluasi ini bertujuan memetakan keberhasilan pembangunan di bidang pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan.

Hasilnya, dari total desa dan kelurahan di Sulawesi Barat yang sudah menginput data, tercatat: Cepat Berkembang: 186 desa/kelurahan (32,35%), Berkembang: 190 desa/kelurahan (33,04%), Kurang Berkembang: 27 desa/kelurahan (4,70%). Artinya, hampir dua pertiga (65,39%) desa dan kelurahan di Sulbar masuk dalam kategori berkembang dan cepat berkembang. Ini menunjukkan bahwa pembangunan di wilayah pedesaan Sulbar bergerak positif.

Kepala Dinas Dinsos P3APMD Provinsi Sulbar, Darmawati, mengungkapkan bahwa prestasi ini tidak lepas dari program unggulan Gubernur Sulbar Suhardi Duka.

“Salah satu indikator penyaluran Bantuan Keuangan Khusus (BKK) untuk tambahan penghasilan kepala desa, sekretaris desa, kaur, dan kasi desa adalah desa harus melakukan input data. Ini menjadi pemicu semangat desa-desa di Sulbar untuk segera memperbarui datanya,” jelas Darmawati.

Ia menambahkan, desa dengan kategori Cepat Berkembang dan Berkembang juga berkesempatan mengikuti penjaringan Desa dan Kelurahan Berprestasi tingkat nasional tahun 2026.

Meski capaiannya menggembirakan, masih ada pekerjaan rumah. Masih terdapat 27 desa/kelurahan (4,70%) yang masuk kategori Kurang Berkembang. Selain itu, data Epdeskel untuk kelurahan di Sulbar tercatat 0 persen, artinya belum ada satu pun kelurahan yang menginput data.

“Kita perlu meningkatkan partisipasi dalam pengisian data Epdeskel, terutama untuk kelurahan dan desa-desa yang masih kurang berkembang. Data yang akurat dan mutakhir menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembinaan yang tepat sasaran,” pungkasnya.

Secara umum, capaian ini menjadi modal besar bagi Sulawesi Barat untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa, memperkuat pelayanan publik, serta mempercepat pemerataan pembangunan hingga ke pelosok desa, imbuhnya.

10 Provinsi dengan Input Data Epdeskel Tertinggi:
1. DKI Jakarta – 100%
2. Kepulauan Bangka Belitung – 97,71%
3. DI Yogyakarta – 92,47%
4. Banten – 91,17%
5. Bali – 90,78%
6. Sulawesi Tengah – 83,99%
7. Sumatera Barat – 83,64%
8. Kalimantan Selatan – 78,82%
9. Sulawesi Barat – 62,19%
10. Jawa Tengah – 61,73%

(11. Jawa Timur – 55,87%, 12. Jawa Barat – 50,31%)

(Rls)