Sekda Junda Maulana Minta Data Pangan Diverifikasi dari Petani Hingga Konsumen Demi Akurasi Kebijakan
- account_circle Hms
- calendar_month Kam, 21 Mei 2026
- visibility 227
- comment 0 komentar
Mamuju – Proclaimnews.id Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana menghadiri kegiatan Capacity Building Penyusunan Neraca Pangan yang digagas oleh Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Barat di Hotel Matos, Mamuju, Kamis 21 Mei 2026.
Kegiatan tersebut mengusung tema “Membangun Data Pangan Terintegrasi untuk Memperkuat Ekonomi Daerah” dan diikuti sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait serta perwakilan Dinas Ketahanan Pangan dari enam kabupaten di Sulawesi Barat.
Dalam sambutannya, Junda Maulana mengapresiasi pelaksanaan kegiatan tersebut karena dinilai sangat dibutuhkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam mendukung penyusunan kebijakan pangan berbasis data.
Menurutnya, neraca pangan akan menjadi gambaran ketersediaan pangan di setiap daerah sehingga pemerintah dapat mengambil langkah cepat dan tepat dalam menjaga stabilitas pangan.
“Digitalisasi adalah hal yang utama untuk bisa memantau perkembangan pangan di daerah kita. Dengan digitalisasi, kita tidak perlu lagi menguras energi untuk mencari informasi karena data pangan dapat diperoleh dengan cepat kapan saja dan di mana saja, sehingga kebijakan yang dikeluarkan juga bisa lebih cepat,” kata Junda Maulana.
Ia juga meminta seluruh peserta agar serius mengikuti kegiatan tersebut dan mampu menguasai metodologi penyusunan data pangan secara menyeluruh, mulai dari stok awal, produksi, konsumsi langsung, kebutuhan industri, hingga data ekspor dengan mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Pertanian.
Mengingatkan pesan Gubernur Sulbar Suhardi Duka, harmonisasi data sektoral menjadi hal penting agar tidak terjadi perbedaan data antarinstansi yang dapat memengaruhi pengambilan kebijakan pemerintah daerah.
“Data sektoral ini perlu diharmonisasi sehingga tidak terjadi perbedaan data. Jadikan neraca pangan sebagai dasar kebijakan agar pemerintah dapat mengetahui komoditas apa yang harus didorong dan komoditas apa yang sedang bermasalah,” tegas Junda Maulana.
Selain itu, Junda Maulana juga meminta agar proses penyusunan data pangan dilakukan melalui verifikasi lapangan secara langsung, mulai dari tingkat petani hingga konsumen, sehingga data yang dihasilkan benar-benar akurat dan memberikan manfaat bagi seluruh pihak.
Kegiatan tersebut diharapkan mampu memperkuat sinergi antarinstansi dalam membangun sistem data pangan yang terintegrasi guna mendukung ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi daerah di Sulawesi Barat. (Rls)
- Penulis: Hms
- Editor: El.kml
