Junda Dorong Transformasi PPID, Tingkatkan Asas Keterbukaan Demi Menjaga Kepercayaan Publik.
- account_circle Hms
- calendar_month Jum, 24 Apr 2026
- visibility 115
- comment 0 komentar
Mamuju – Proclaimnews.id Sekretaris Daerah Sulawesi Barat, Junda Maulana membuka Bimbingan Teknis Penguatan Kapasitas SDM Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, di Matos, Mamuju, Kamis 23 April 2026.
Hal ini merupakan bagian dari misi Gubernur Sulbar Suhardi Duka untuk memastikan pelayanan publik disetiap OPD berjalan maksimal. Termasuk soal kebutuhan informasi.
Junda mengatakan, Bimtek untuk PPID tersebut menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan publik. Hal ini penting agar proogram pembangunan di daerah dapaat berjalan maksimal dan sesuai harapan maasyarakat.
“Kita punya cita-cita, cita-cita kita ini adalah Sulawesi Barat yang maju dan sejahtera. Maju tentu kita ingin sejajar dengan provinsi provinsi lain, utamanya yang ada di wilayah region Sulawesi,” jelas Junda.
Untuk itu, Ia mengharapkan peran PPID menjadi penggerak dalam menghidupkan asas keterbukaan di setiap badan publik.
“Menurut saya bahwa terbuka informasi publik itu juga kembali ke kita sendiri, ke pemerintah daerah. Kenapa, karena kita mengedepankan yang namanya asas keterbukaan. Kalau kita terbuka, maka tentu kita akan menjaga yang namanya integriti yang kedua kita menjaga yang namanya akuntabel,” tuturnya.
Melalui Bimtek itu pula diharapkan transformasi PPID dari peran administratif menjadi peran strategi, dapat meningkatkan kompetensi dalam mengelola informasi, termasuk memahami mana informasi yang dapat dipublikasikan dan mana yang dikecualikan, serta data yang menyangkut privasi seseorang.
Junda menegaskan kedepan evaluasi kinerja PPID akan terus dilakukan secara berkala dan menjadi bagian penting dalam penilaian kinerja perangkat daerah.
Dia juga berpesan agar penguatan tata kelola informasi berbasis digital menjadi perhatian PPID. Website dan media sosial harus dioptimalkan sebagai sarana deseminasi informasi publik yang cepat, tepat, dan mudah diakses.
Terakhir soal sinergi antar PPID utama PPID pelaksana, harus diperkuat. “Tidak boleh ada lagi sekat koordinasi yang menghambat pelayanan informasi kepada masyarakat,” tutup Junda. (Rls)
- Penulis: Hms
- Editor: Elkml
