Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Berita » Kunjungi Mamasa, Kabid PPUD Ajak Masyarakat Berantas Rokok Ilegal

Kunjungi Mamasa, Kabid PPUD Ajak Masyarakat Berantas Rokok Ilegal

  • account_circle Hms
  • calendar_month Sen, 16 Feb 2026
  • visibility 93
  • comment 0 komentar

Mamasa – Proclaimnews.id Satpol PP Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) bersama Satpol PP Kabupaten Mamasa melakukan sosialisasi larangan peredaran rokok ilegal kepada para pelaku usaha dan masyarakat di Mamasa, Kamis (12/02/2026).

Sosialisasi ini dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat dan pelaku usaha mengenai peraturan dan ketentuan yang berlaku dibidang cukai, utamanya terkait peredaran rokok ilegal.

Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah (PPUD), Dermawan menjelaskan bahwa ini merupakan komitmen pemerintah daerah di bawah arahan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka agar dapat menekan dan memberantas rokok ilegal yang selama ini dinilai sangat merugikan.

Menurut Dermawan, ia juga telah menjalin komunikasi dan kerja sama dengan pihak Bea dan Cukai Parepare untuk penindakan dan sanksi hukum jika para pelaku usaha masih nekad menjual rokok tanpa cukai ataupun rokok yang menggunakan pita cukai palsu.

“kami beberapa waktu lalu berkunjung di Kantor Bea dan Cukai Parepare untuk penanganan rokok ilegal di Sulbar, mereka (Bea dan Cukai Parepare) sangat merespon dan siap membantu, kami juga sangat terbantu dengan kehadiran Satpol PP Mamasa yang hadir hari ini bersama-sama turun sosialisasi ke masyarakat.

Lebih jauh ia menerangkan bahwa ada beberapa ciri-ciri rokok ilegal seperti polos tanpa pita cukai, menggunakan pita cukai tetapi palsu dan memakai pita cukai bekas.

“Jadi rokok ilegal itu bukan saja polos tanpa pita cukai, ada juga yang pakai pita cukai tetapi palsu ataupun bekas, itu banyak kami temukan, untuk itu pembeli harus jeli memperhatikan. Selain itu, kami mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam memberantas peredaran rokok ilegal” ungkap Dermawan.

Senada dengan itu, Kasatpol PP Mamasa, Alexi turut mendukung kegiatan ini, menurutnya Satpol PP mempunyai tugas untuk penegakan perda dan perkada, menjaga keamanan dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

“ini juga salah satu tugas kami, bagaimana mencegah dan memberantas rokok ilegal sehingga penerimaan pajak rokok ke daerah bisa meningkat, apalagi mamasa ini merupakan salah satu destinasi wisata di Sulawesi Barat” katanya.

Melalui sosialisasi ini, pemerintah daerah berharap kesadaran masyarakat dan pelaku usaha semakin meningkat untuk tidak memperjualbelikan maupun mengonsumsi rokok ilegal. Dengan sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat, diharapkan peredaran rokok ilegal di Sulbar, khususnya di Mamasa, dapat ditekan secara signifikan sehingga penerimaan pajak daerah meningkat dan pembangunan daerah dapat berjalan lebih optimal demi kesejahteraan masyarakat. (Rls)

  • Penulis: Hms
  • Editor: El.kml

Rekomendasi Untuk Anda

  • Dandim 1418/Mamuju Tinjau Jembatan Gantung Saluole yang Ambruk, Kerahkan Personel Percepat Perbaikan

    • calendar_month Sel, 6 Jan 2026
    • account_circle Hms
    • visibility 130
    • 0Komentar

    Mamuju — Proclaimnews.id  Kodim 1418/Mamuju bergerak cepat dan responsif menangani ambruknya Jembatan Gantung Saluole yang berada di Desa Karama, Kecamatan Kalumpang, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Dipimpin langsung oleh Dandim 1418/Mamuju, Letkol Arm Andang Radianto, S.A.P., jajaran TNI bersama pemerintah daerah dan masyarakat setempat melakukan peninjauan sekaligus langkah percepatan perbaikan guna memulihkan akses vital warga. […]

  • Sinergi BWSS V, Pemprov, dan Pemkab Mateng Sukses Tuntaskan Santunan Lahan Proyek Strategis Bendungan Budong-Budong

    • calendar_month Jum, 13 Feb 2026
    • account_circle Hms
    • visibility 111
    • 0Komentar

    Mamuju Tengah –  Proclaimnews.id Wilayah Sungai Suawesi (BWSS) V tuntaskan pembayaran santunan kepada masyarakat yang lahannya, menjadi kawasan proyek pembangunan Bendungan Sungai Budong Budong, di Desa Salulebbo, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah. PPPK Pengadaan Tanah BWSS V Mamuju Sabri Badaruddin, menyampaikan sejak penyelesaian santunan tahap pertama hingga tahap ketiga, semua berjalan lancer. “Tentu ini tidak […]

  • Hari Pertama Langsung Disidak, UPTD Pelayanan Pajak Mamuju Buktikan Kinerja Bukan Sekadar Formalitas: 92 Kendaraan Bayar Pajak di Loket

    • calendar_month Kam, 26 Mar 2026
    • account_circle Hms
    • visibility 60
    • 0Komentar

    Mamuju —Proclaimnews.id Hari pertama masuk kerja usai libur Lebaran langsung diwarnai inspeksi mendadak (sidak) di lingkungan UPTD Pelayanan Pajak Kabupaten Mamuju. Namun alih-alih kendor, jajaran pelayanan justru menunjukkan performa maksimal dengan capaian 92 kendaraan membayar pajak di hari perdana. Sidak tersebut dipimpin oleh Sekretaris Bapenda Sulbar, Fahri Yusuf, pada Rabu, 25 Maret 2026. Dalam kunjungannya, […]

  • Polri Akan Tegas Tindak Preman Berkedok Ormas yang Ganggu Investasi

    • calendar_month Jum, 14 Mar 2025
    • account_circle proclaimnews
    • visibility 122
    • 0Komentar

    Jakarta – Proclaimnews.id Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menegaskan kesiapannya untuk menindak tegas oknum organisasi masyarakat (ormas) yang terlibat dalam aksi premanisme dan menghambat iklim investasi di Tanah Air. Polri berkomitmen untuk memastikan dunia usaha terbebas dari ancaman kelompok tertentu yang menyalahgunakan nama ormas demi kepentingan pribadi atau kelompok. Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) […]

  • Kuasa Hukum : Yusuf Akbar Safriludin Dan Hendra Abdul Hidayat  Dampingi Warga Desa Towiora, Gugat PT. LTT Atas Sengketa Lahan di Pengadilan Negeri Dongggala

    • calendar_month Sen, 30 Mar 2026
    • account_circle El.kml
    • visibility 317
    • 0Komentar

    Donggala Palu –  Proclaimnews id ,30 Maret 2026 – Sebuah gugatan class action diajukan Aliansi masyarakat Desa Towiora kec. Riopakava Kab. Donggala warga Desa Towiora ke pengadilan, menuntut pembatalan Hak Guna Usaha (HGU) atas penguasaan lahan yang mereka anggap sebagai perbuatan melawan hukum. Penggugat meminta pengadilan menyatakan penguasaan tanah tersebut ilegal, membatalkan HGU, serta memerintahkan […]

  • Transformasi Budaya Kerja, Pemprov Sulbar Perkuat Sistem Pelaporan WFH-WFO ASN : Segera Bentuk Tim Kerja

    • calendar_month Rab, 22 Apr 2026
    • account_circle proclaimnews
    • visibility 42
    • 0Komentar

    Mamuju – Proclaimnews.id  Biro Organisasi Sekretatriat Daerah (Setda) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) memfasilitasi pelaksanaan Rapat Koordinasi (Rakor) Tindak Lanjut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tentang Transformasi Budaya Kerja ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah.   Rakor berlangsung di Ruang Kerja Asisten Administrasi Umum Setda Sulbar, Selasa 21 April 2026. Kegiatan ini membahas kewajiban pelaporan bagi Pemerintah […]

expand_less