Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Berita » Hadiri Rapat Pembahasan TPP, BPKAD Sulbar Tekankan Pentingnya Keseimbangan Fiskal Daerah

Hadiri Rapat Pembahasan TPP, BPKAD Sulbar Tekankan Pentingnya Keseimbangan Fiskal Daerah

  • account_circle Hms
  • calendar_month Jum, 6 Feb 2026
  • visibility 53
  • comment 0 komentar

Mamuju – Proclaimnews.id  Badan Pengelolaa Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Barat turut serta dalam rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar Junda Maulana. Rapat tersebut melibatkan Biro Organisasi dan Tim Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), bertempat di Ruangan Sekretaris Daerah lantai 2, Kantor Gubernur Sulawesi Barat.(5/2/2026)

Rapat koordinasi ini dilaksanakan sebagai bagian dari pembahasan kebijakan serta pelaksanaan TPP, dengan tujuan memastikan kesesuaian regulasi, efektivitas pelaksanaan, serta peningkatan kinerja aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

Hal ini sejalan dari upaya mewujudkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka – Salim S. Mengga, yakni memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar yang merata dan berkualitas.

Dalam rapat tersebut, BPKAD Sulbar menekankan pentingnya sinkronisasi antara kebijakan tambahan penghasilan pegawai dengan kemampuan fiskal daerah. Langkah ini dilakukan agar pelaksanaan TPP tidak hanya sesuai regulasi, tetapi juga mendukung efisiensi anggaran serta memberikan motivasi bagi ASN untuk meningkatkan kinerja.

Dari tempat berbeda, Plh. Kepala Bidang Anggaran dan Bina Kabupaten BPKAD Sulbar, Muhammad, memberikan keterangan bahwa koordinasi ini menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen bersama dalam pengelolaan keuangan daerah. “Kami memastikan bahwa kebijakan TPP yang dibahas akan tetap memperhatikan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas, sehingga dapat meningkatkan semangat kerja ASN sekaligus menjaga keseimbangan fiskal daerah,” ujarnya.

Dengan adanya rapat koordinasi ini, diharapkan seluruh perangkat daerah memiliki pemahaman yang sama terkait kebijakan TPP, sehingga implementasinya dapat berjalan efektif dan memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas pelayanan publik di Sulawesi Barat. (Rls)

  • Penulis: Hms
  • Editor: Elkml

Rekomendasi Untuk Anda

  • Bapenda Sulbar Perkuat Koordinasi dengan BPK Perwakilan Sulbar terkait Pengelolaan Data PAD

    • calendar_month Ming, 8 Feb 2026
    • account_circle Hms
    • visibility 64
    • 0Komentar

    Mamuju — Proclaimnews.id.Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulawesi Barat terus memperkuat tata kelola pengelolaan pendapatan daerah melalui koordinasi intensif dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Barat. Hal tersebut ditandai dengan diterimanya Tim BPK di Ruang Bidang Pendapatan Daerah Bapenda Sulbar pada Jumat, 6 Februari 2026. Kegiatan koordinasi ini membahas pengelolaan dan penyajian data Pendapatan […]

  • Kapolda Sulbar Silaturahmi Dengan PW Muhammadiyah, Bangun Kolaborasi Untuk Kemajuan Daerah

    • calendar_month Jum, 13 Mar 2026
    • account_circle Hms
    • visibility 31
    • 0Komentar

    Polda Sulbar – Proclaimnews.id Kapolda, Irjen Pol Adi Deriyan Jayamarta melakukan kunjungan silaturahmi ke PW Muhammadiyah, Jum’at (13/3/26) di Gedung Pusat Dakwah Islam Muhammadiyah Provinsi Sulawesi Barat. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Dir Intelkam Polda Sulbar, Wakil Ketua PW Muhammadiyah Sulbar, Rektor Universitas Muhammadiyah Mamuju, serta pengurus dari berbagai ormas bawah naungan Muhammadiyah seperti Aisyiyah, Lazismu, […]

  • APBD 2025 Dikebut, Gubernur Sulbar Suhardi Duka Ikuti Rakor Evaluasi Bersama Kemendagri

    • calendar_month Kam, 25 Des 2025
    • account_circle proclaimnews
    • visibility 85
    • 0Komentar

    Mamuju —  Proclaimnews.id Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terus menggeber kinerja pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah. Hal ini ditandai dengan keikutsertaan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Realisasi APBD Tahun Anggaran 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Rabu, 24 Desember 2025. Rakor tersebut dilaksanakan secara daring (online) mulai pukul 08.00 […]

  • Dibawa Cahaya Biru, PJR Ditlantas Polda Sulbar Terus Berikan Rasa Aman Kepada Masyarakat

    • calendar_month Ming, 29 Mar 2026
    • account_circle Hms
    • visibility 16
    • 0Komentar

    Polda Sulbar – Proclaimnews.id  Patroli dengan unit kendaraan berkedip cahaya biru dari personel PJR Ditlantas Polda Sulawesi Barat terus menunjukkan eksistensinya sebagai garda terdepan dalam memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat, sekaligus melakukan himbauan serta edukasi mengenai pentingnya keselamatan berlalu lintas. Malam Minggu (29/3/26), personel PJR Ditlantas kembali melakukan patroli menyeluruh dan aktif menyapa […]

  • Dinsos Salurkan Bantuan Kemanusiaan Pemprov Sulbar untuk Korban Bencana di Sumatra dan Aceh

    • calendar_month Sel, 23 Des 2025
    • account_circle Hms
    • visibility 185
    • 0Komentar

    Sumatera – Proclaimnews.id  Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi korban bencana alam di wilayah Sumatra dan Aceh, Selasa (23/12/2025). Bantuan tersebut merupakan wujud solidaritas dan kepedulian masyarakat Sulawesi Barat yang bersumber dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Pemerintah Kabupaten Mamuju, Majene, Polewali Mandar, Mamasa, Mamuju Tengah, dan Pasangkayu, […]

  • DKP Sulbar Ikuti Rakortekrenbang 2026, Sinkronkan Arah Pembangunan Kelautan dan Perikanan Daerah dengan Kebijakan Nasional

    • calendar_month Sab, 28 Feb 2026
    • account_circle Hms
    • visibility 42
    • 0Komentar

    Mamuju – Proclimnews.id  Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sulawesi Barat mengikuti Zoom Meeting Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) Nasional Tahun 2026, pada Jumat (27/2/2026) pukul 14.03 WITA hingga selesai, bertempat di Aula DKP Sulbar. Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk menyelaraskan arah pembangunan kelautan dan perikanan daerah dengan kebijakan nasional. Pelaksanaan Rakortekrenbang ini […]

expand_less