Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Berita » Bentengi Generasi Muda dan Masyarakat, Pemprov Sulbar Kaji Penguatan Kebijakan Cegah IRET

Bentengi Generasi Muda dan Masyarakat, Pemprov Sulbar Kaji Penguatan Kebijakan Cegah IRET

  • account_circle Hms
  • calendar_month Kam, 29 Jan 2026
  • visibility 105
  • comment 0 komentar

Mamuju — Proclaimnews.id Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka (SDK) bersama Wakil Gubernur Salim S. Mengga (JSM) terus memperkuat upaya pencegahan dan penanggulangan bahaya paham Intoleransi, Radikalisme, Ekstremisme, dan Terorisme (IRET) melalui pendekatan lintas sektor yang terintegrasi dan berbasis regulasi.

Komitmen tersebut diperkuat melalui rapat koordinasi yang berlangsung di ruang kerja Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulbar, Selasa, 27 Januari 2026.

Rapat dipimpin Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sulbar, Muh. Jaun dan dihadiri sekitar 20 peserta dari unsur instansi vertikal, perangkat daerah, dan organisasi terkait.

Dalam rapat tersebut, Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sulbar, Suhendra menyampaikan sejumlah poin strategis sebagai bentuk penguatan kebijakan pencegahan dini terhadap IRET. Salah satu usulan penting adalah agar Surat Edaran (SE) Gubernur terkait pembatasan penggunaan telepon genggam di lingkungan sekolah tidak hanya diberlakukan kepada peserta didik, tetapi juga ditindaklanjuti hingga ke tingkat kabupaten melalui Bupati se-Sulbar.

“Kebijakan ini diharapkan dapat diintegrasikan dalam kegiatan Masa Orientasi Penerimaan Calon Peserta Didik sebagai langkah intervensi awal untuk membentengi generasi muda dari paparan konten negatif dan paham menyimpang,” kata Suhendra.

Suhendra menekankan pentingnya penguatan kerangka regulasi melalui Surat Edaran (SE) Gubernur yang memuat klausul pemberian dasar hukum bagi bantuan kepada masyarakat yang terdampak atau berisiko terhadap bahaya laten IRET.

“Dengan adanya landasan hukum yang jelas, perangkat daerah terkait diharapkan dapat lebih optimal dan terukur dalam melaksanakan program pencegahan, pendampingan, serta rehabilitasi sosial secara berkelanjutan” ujarnya.

Rapat koordinasi ini menjadi bagian dari komitmen Pemprov Sulbar dalam menjaga stabilitas ideologi, keamanan, dan ketertiban masyarakat, sekaligus mendukung implementasi Panca Daya Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, khususnya pada pilar pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter, penguatan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan responsif, serta ketahanan sosial dan ideologi masyarakat.

Melalui sinergi lintas sektor dan penguatan regulasi yang tepat, Pemprov Sulbar berharap upaya pencegahan IRET dapat dilaksanakan secara sistematis, berkelanjutan, dan menyentuh langsung kelompok masyarakat yang rentan, demi terwujudnya Sulbar yang lebih aman, harmonis, dan berdaya saing. (Rls)

  • Penulis: Hms
  • Editor: Elkml

Rekomendasi Untuk Anda

  • Bapenda Sulbar Tancap Gas Benahi PAP, Kepastian Hukum Jadi Prioritas 

    • calendar_month Jum, 8 Mei 2026
    • account_circle Hms
    • visibility 21
    • 0Komentar

    MAMUJU — PROCLAIMNEWS.ID  Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulawesi Barat terus memperkuat tata kelola Pajak Air Permukaan (PAP) dengan mengedepankan kepastian hukum, kajian teknis, serta harmonisasi regulasi pusat dan daerah.   Hal tersebut mengemuka dalam rapat pembahasan Penetapan dan Dasar Pengenaan PAP, yang digelar di Ruang Rapat Kepala Bapenda Sulbar, Rabu, 6 Mei 2026.   […]

  • Implementasikan Perpres 115/2025, Inspektorat Daerah Sulbar Gelar Entry Meeting Pengawasan Program MBG

    • calendar_month Kam, 29 Jan 2026
    • account_circle Hms
    • visibility 109
    • 0Komentar

    Mamuju – Proclaimnews.id Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis, khususnya Pasal 57 yang mengamanatkan bahwa pemantauan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dilaksanakan oleh kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing, Inspektorat Daerah Sulawesi Barat melaksanakan Entry […]

  • BPKAD Sulbar Hadiri Rapat Banggar DPRD, Bahas Pelaksanaan APBD 2026 dan Persiapan RAPBD 2027

    • calendar_month Sel, 5 Mei 2026
    • account_circle Hms
    • visibility 28
    • 0Komentar

    Mamuju — Proclaimnews.id Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Barat, Mohammad Ali Chandra, didampingi para pejabat administrator dan pejabat pengawas yang juga merupakan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), menghadiri rapat lanjutan konsultasi/koordinasi bersama Badan Anggaran DPRD Provinsi Sulawesi Barat.   Kehadiran BPKAD Provinsi Sulawesi Barat dalam kegiatan ini merupakan salah satu […]

  • Data SIPK 2025: Kusta Masih Ditemukan, DKPPKB Sulbar Perkuat Deteksi Dini dan Edukasi

    • calendar_month Sel, 27 Jan 2026
    • account_circle Hms
    • visibility 112
    • 0Komentar

    Mamuju – Proclaimnews.id Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Provinsi Sulawesi Barat terus memperkuat upaya pengendalian penyakit kusta melalui peningkatan deteksi dini, pengobatan, dan edukasi kepada masyarakat, sejalan dengan visi Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera yang digalakkan oleh Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga. Fokus utama diarahkan pada penguatan […]

  • Perkuat Peran APIP, Inspektorat Sulbar Hadiri Sosialisasi Reviu Perencanaan dan Keuangan Daerah serta Aksi Stranas PK

    • calendar_month Rab, 11 Mar 2026
    • account_circle Hms
    • visibility 82
    • 0Komentar

    Jakarta – Proclaimnews.id Inspektur Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat, M. Natsir mengikuti Sosialisasi Permendagri Nomor 3 Tahun 2026 tentang Reviu Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dokumen Keuangan Daerah serta Sosialisasi Pemenuhan Pelaksanaan Aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) pada Aksi Penguatan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Kegiatan yang diselenggarakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam […]

  • Tekan Angka Kematian Ibu dan Bayi, DKPPKB Sulbar Gelar Evaluasi AMPSR di Mamuju

    • calendar_month Sel, 3 Mar 2026
    • account_circle Hms
    • visibility 77
    • 0Komentar

    Mamuju – Proclaimnews.id.Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Provinsi Sulawesi Barat menggelar kegiatan Evaluasi Penurunan Kematian Ibu dan Bayi melalui Audit Maternal Perinatal Surveillance and Response (AMPSR) yang dilaksanakan pada 2–4 Maret 2026 di Grand Maleo Hotel Mamuju. Upaya ini sejalan dengan program prioritas Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, dalam mewujudkan visi Sulawesi […]

expand_less